Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan@gmail.com

Home » Tabagsel » Sebagai Bupati Tapsel, Ongku P. Hasibuan Sudah Keterlaluan Terkait Permasalahan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Selatan

Sebagai Bupati Tapsel, Ongku P. Hasibuan Sudah Keterlaluan Terkait Permasalahan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Selatan

20 November 2009 – Faisal Reza Pardede
(ical_sipirok@yahoo.co.id)

Pelanggaran terhadap UU No 37 dan 38 Tahun 2007 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan ke Kota Sipirok tentunya tidak bisa ditolerir dan kami senantiasa akan berada di pihak Masyarakat Tapanuli Selatan dan Sipirok khususnya apabila Ongku P Hasibuan, Bupati Tapanuli Selatan tetap pada pendiriannya mengenai masalah Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan, demikian disampaikan Kepala Biro Otonomi Daerah Propsu Bukit Tambunan di ruang kerjanya (24/11). Pertemuan tersebut merupakan arahan Gubernur Sumatera Utara menindaklanjuti pertemuan di rumah dinas gubernur (20/11) dengan beberapa tokoh masyarakat Sipirok untuk mencari titik terang permasalahan tersebut. Tambunan menambahkan pada prinsipnya masalah ini bisa cepat selesai apabila Pak Bupati serius melaksanakan UU tersebut. Sesuai pengalamannya di Raya, Simalungun beberapa tahun yang lalu pada dasarnya masyarakat mudah di ajak untuk bermusyawarah untuk kepentingan umum. Bupati bukan malah mempertanyakan lahan untuk disediakan masyarakat, akan tetapi seharusnya bupati berdiskusi dengan masyarakat mengenai lahan. Saya yakin kok masyarakat Sipirok koperatif apabila bupati serius, katanya mengakhiri. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Faisal Reza Pardede, Muhammad Syafril Harahap, Osa Iskandar Siregar dimana mereka menyampaikan sebenarnya sudah hampir 2 tahun permasahan ini berlarut – larut dan bupati sudah berungkali di ingatkan. Syafril juga menambahkan Pak Bupati ini sudah keterlaluan terkait permasalahan ini, sudah jelas Pemkab Tapsel membuat Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Sipirok sebagai langkah ataupun tahapan proses pemekaran untuk calon ibukota pada tahun 2006. Tapi masih saja bupati merencanakan di daerah lain dan bahkan RUTRK Sipirok ini juga belum disahkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Secara terpisah Ongku P. Hasibuan terkesan menantang semua ketentuan hukum dan perundang-undangan serta lembaga – lembaga terkait dengan mengatakan “bila perlu saya akan memindahkan ibukota ke Batang Toru”. Hal terebut disampaikan pada pidato sambutan Hari Ulang Tahun Pemkab Tapsel di Sipirok kemarin. Menanggapi hal tersebut Faisal mengatakan inilah potret buram kepemimpinan Ongku yang sengaja mebenturkan masyarakat Sipirok dan Batang Toru, untungnya saudara – saudara kita di Batang Toru memahami persoalan ini bahwa memang sesuai UU No 37 dan 38 Tahun 2007 memang harus di Kota Sipirok. Sekarang masyarakat juga sudah pintar dan tidak mudah untuk di adu domba dan cara – cara yang demikian terlalu keji dilakukan oleh seorang pemimpin kepada masyarakatnya.

Lebih lanjut jika memang demikian pendirian Ongku P Hasibuan dalam waktu dekat kita akan menempuh semua jalur untuk menekan bupati, proses yang berlangsung saat ini DPRD Sumut sudah mengagendakan pemanggilan terhadap bupati, demikian juga dengan Pempropsu, Komisi II DPR RI pada awal Desember ini yang akan turun dalam rangka evaluasi daerah pemekaran di Sumatera Utara, Osa Iskandar mengakhiri. Senada dengan hal tersebut pada kesempatan terpisah, Abdul Wahab Dalimunthe mengatakan akan mempertanyakan dan mengupayakan kepada Menteri Dalam Negeri RI mengenai permasalahan Ibukota Tapanuli Selatan dan menyarankan supaya masuk dalam program 100 hari Mendagri.

Menanggapi hal tersebut Drs. H. Yopie S Batubara menyampaikan masyarakat Tapanuli Selatan harus duduk bersama membicarakan ini, saya tidak mempunyai kepentingan politis terhadap persoalan ini melainkan hanya keperdulian terhadap kampung halaman. UU tentunya harus dilaksanakan oleh siapa saja di negara ini tanpa terkecuali Ongku P Hasibuan. Lebih lanjut Yopie menyampaikan kepada masyarakat Tapanuli Selatan untuk memberikan somasi kepada Bupati Tapanuli Selatan terkait permasalahan ibukota ini. Tidak ada pejabat yang kebal hukum, setiap UU tentu harus dilaksanakan dan jangan sampai kepentingan pribadi mengabaikan semua kepentingan masyarakat Tapanuli Selatan.

Dalam upaya mempercepat pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan perlu kita memahami latar belakang masyarakat yang mendiami Bumi Dalihan Natolu, ada hubungan yang sangat primordial dalam kehidupan bermasyarakat yang didasarkan hubungan kekerabatan sehingga proses pembangunan bisa terlaksana dengan baik. Oleh karena itu para leluhur kita sudah merencanakan dengan baik dimana sebaiknya kita membangun pemukiman, dan daerah mana yang harus kita kembangkan. Khusus untuk Sipirok sekitar tahun 1500an Datu Nahurnuk memutuskan untuk membangun wilayah Napa Napa ni Sibualbuali sebagai pemukiman ataupun wilayah yang akan ditempati secara permanent sehingga sampai sekarang Sipirok merupakan kota tua yang masih harus dikembangkan. Mengingat kondisi tersebut di atas tentu Datu Nahurnuk sebelumnya melakukan pengkajian secara mendalam apakah wilayah Napa Napa ni Sibualbuali layak menjadi daerah pemukiman. Tentunya proses tersebut tidak berbeda jauh dengan kondisi sekarang sebagaimana proses pemekaran pada tahun 2007 silam setelah mempertimbangkan beberapa hal termasuk kondisi Kota Sipirok dan beberapa studi kelayakan Bupati Tapanuli Selatan memilih Kota Sipirok menjadi Ibukota Tapanuli Selatan dan dituangkan pada UU No 37 dan 38 Tahun 2007. Akan tetapi Bupati Tapanuli Selatan melakukan penistaan terhadap sejarah dan UU No 37 dan 38 Tahun 2007 dengan merencanakan pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan di Desa Tolang / Kawasan Maragordong. Bisa anda bayangkan jika leluhur kita membangun pemukiman ataupun pemerintahan pada umumnya mempertimbangkan ketersedian air minimal ada sungai sebagai urat nadi kehidupan dan Ongku P Hasibuan tidak memikirkan hal tersebut karena di Desa Tolang sungai juga tidak ada. Hampir semua kota di dunia ini mempunyai sungai, lantas bagaimana dengan kota baru yang direncanakan Pak Ongku P Hasibuan ini. Demikain disampaikan Hamonangan Martua dan Prof. H. Moenaf Regar yang merupakan Guru Besar USU ini pada acara Sisinggul Lungun tu Sipirok yang diadakan Naposo Nauli Bulung Napa Napa ni Sibualbuali 14/11 kemarin di Madani Hotel, Medan. <ical_sipirok@yahoo.co.id>

PostLink

Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan[at]gmail.com
Sebagai Bupati Tapsel, Ongku P. Hasibuan Sudah Keterlaluan Terkait Permasalahan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Selatan Posted on Category Tabagsel. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Bergabung Dengan 5,414 komentator di Apakabarsidimpuan

  1. Ongku sih, gelok pisan euy….
    kagak ngarti pemerintahan yang solid…
    Ongku jadi pak Ogah aja ya = pak cepek dulu….

Ada 1 Komentar untuk “Sebagai Bupati Tapsel, Ongku P. Hasibuan Sudah Keterlaluan Terkait Permasalahan Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Selatan” Mungkin anda mau menambahkannya...?

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.