Pasca putusan MK yang menetapkan Pemilukada Madina diulang, kalangan jurnalis (wartawan) di Kabupaten Madina kelimpungan mencari informasi soal tanggungjawab Panwas sebagai pengawas dalam pelaksanaan Pemilukada. Para wartawan kesulitan mendapatkan informasi sebab Kantor Panwas Madina di Jalan Setia Panyabungan hingga berita ini dikiirm, Kamis (15/7) tidak pernah buka.

Ketua Panwaslukada Madina Iqbal Nasution yang dikonfirmasi wartawan via telepon selulernya, Kamis (15/7) membantah Kantor Panwas tutup. Namun saat diajak wartawan untuk bersama-sama melihat kantornya, justru berkelit dengan mengaku sedang berada di Polres Madina untuk koordinasi ke Gakkumdu. Saat dikroscek ke Polres Madina ternyata wartawan tidak menjumpai Iqbal di tempat tersebut.

Upaya wartawan untuk menjumpai langsung Ketua Panwas Madina juga gagal, karena Ketua Panwas tidak dapat memberikan janji jadwal jumpa, dengan alasan hendak ke Padangsidimpuan. Bahkan saat wartawan bersedia jumpa di Padangsidimpuan, lagi-lagi Iqbal berusaha menghindar dengan berbagai alasan. “Nantilah saya telepon,” jelasnya sembari menutup pembicaraan.

Ketua Gakkumdu (Penegak Hukum Terpadu) Madina AKP Sarluman Siregar saat ditemui di Polres Madina tidak berhasil, menurut salah seorang anggotanya sejak 3 hari yang lalu telah berangkat ke Medan untuk ke Poldasu dalam rangka tugas.

Sementara penasehat hukum/advokat Hidayat/Dahlan, Ridwan Rangkuty SH mengatakan, akibat ketidak konsistenan Panwas terhadap keputusannya saat tahapan kampanye, di mana saat itu Panwas Madina mengeluarkan Surat Edaran No.160/Panwaslukada- MN/2010 yang melegalkan honor tim kampanye atau relawan, yang selang beberapa hari kemudian dibatalkan oleh Bawaslu tanggal 3 Juli dengan Surat No.391/Bawaslu/IV2010. Menurutnya, ketidak konsistenan inilah membuat pasangan Hidayat/Dahlan telah dirugikan baik secara moril maupun materil yang sangat besar terhadap pasangan itu. “Panwas Madina harus bertanggung jawab,” jelasnya.

Sumber: http://hariansib.com/?p=131167