Oleh: Budi Agustono *)

Sehari setelah hari Kemerdekaan 17 Agustus lalu publik disentakkan dengan pernyataan salah seorang fungsionaris Partai Demokrat yang mengusulkan amendemen konstitusi untuk perpanjangan jabatan presiden tiga periode. Usulan ini kemudian dikaitkan lagi dengan kalimat tambahan belum ada tokoh bangsa yang bisa menyaingi presiden kita yang sekarang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pernyataan ini dengan cepat memantik reaksi publik dengan mengkritik sembari menolak apa yang disampaikan fungsonaris Partai Demokrat itu. Publik menolak usulan perpanjangan jabatan presiden karena jika jabatan Presiden dipegang terlalu lama, apalagi tiga periode akan memunculan persoalan dalam republik ini.

Sementara dalam masa kepemimpinannya, prestasi Presiden SBY belum memperlihatkan kinerja yang menonjol, malah di awal masa jabatannya negeri ini dirundung bermacam masalah. Mulai dari kasus Bibit Chandra dan Bank Century yang mulanya ditangani serius tetapi berakhir dengan permainan politik elit politik yang sampai sekarang tidak kunjung selesai. Korupsi yang makin merajalela, mafia hukum, ledakan tabung gas, melambungnya harga kebutuhan pokok, sampai pemberian cinderamata dalam acara kenegaraan berupa buku yang mengisahkan perjalanan hidup SBY, ibu negara, dan anak Presiden.

Kinerja pemerintahan SBY yang seperti ini oleh Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, disebut sebagai negara kacau balau. Kritik negara kacau balau bukannya yang oleh petinggi partai yang sedang memegang kekuasaan ini, mantan Presiden itu disebut dengan sebagai seorang pengangguran.

Di tengah masa jabatan kedua Presiden SBY yang belum menunjukkan prestasi yang meyakinkan ini sewaktu muncul usulan perpanjangan jabatan presiden langsung menuai reaksi publik. Tetapi di luar reaksi publik ini, pernyataan dan usulan ini dapat dibaca; pertama, usulan itu membersitkan bangsa ini seolah mengalami krisis kepemimpinan. Pada masa rezim otoritarian berkuasa, menjelang berlangsungnya suksesi kepemimpinan nasional melalui Pemilu dimunculkan wacana bahwa bangsa ini mengalami krisis kepemimpinan. Dengan menyuarakan belum ada yang dapat menggantikan presiden yang lama untuk memimpin bangsa di masa mendatang.

Seperti mendapat perintah dalam berbagai kesempatan elit politik bersuara seragam menyatakan bangsa ini sedang mengalami krisis kepemimpinan. Oleh karena derasnya keseragaman elit politik menyuarakan sedang terjadi krisis kepemimpinan yang sesungguhnya dimaksudkan untuk memangkas dan menyingkirkan pemunculan calon-calon pemimpin baru. Maka yang terus menerus tampil dalam kepempinan nasional adalah mantan penguasa yang memerintah republik ini lebih dari tiga puluh tahun lamanya.

Sebagai akibat perekonstruksian krisis kepemimpinan yang sengaja dirancang untuk mempertahankan kekuasaan, sepanjang lebih dari tiga dekade rotasi kepemimpinan nasional menjadi terputus dan hanya mengenal satu orang pemimpin. Dalam kaitan dengan rotasi kepemimpinan inilah ketika ada yang melontarkan belum ada tokoh bangsa yang bisa menyaingi presiden yang sekarang (SBY), sepertinya hendak mengulang kembali perekonstruksian krisis kepemimpinan.

Dengan mengatakan belum ada tokoh bangsa yang bisa menyaingi presiden yang sekarang (SBY), pesannya adalah di antara dua ratus tiga puluh juta penduduk tidak ada tokoh atau tidak calon pemimpin yang dapat menandingi SBY. Jika pernyataan itu disampaikan sebelum tahun 1998 tentu akan mendapat sambutan dari kekuasaan karena elit kekuasaan yang monolitik memerlukan cara seperti itu untuk mempertahankan kekuasaan yang digenggamnya. Tetapi ketika rezim otoritarian berubah menuju masyarakat demokratis, meskipun kehidupan demokrasi belum mantap, ditambah lagi dengan makin membesarnya jumlah Parpol, tentu pernyataan tersebut mendapat reaksi publik. Jika sistim politik memberikan kesempatan layak dan rekruitmen calon pemimpin dilakukan dengan benar, akan bermunculan pemimpin baru yang handal, cerdas, cermerlang, dan berkualitas.

Perlawanan publik

Kedua, pernyataan itu juga mempertontonkan Partai Demokrat diselimuti ketidakpercayaan diri dan gagap dalam menghadapi sirkulasi kepemimpinan nasional. Sejak berdirinya partai yang berlambang segitiga biru ini sampai keberhasilannya memenangi Pemilu 2009 lalu, Partai Demokrat mengandalkan sosok SBY. Setidaknya sampai lima tahun mendatang belum muncul pemimpin partai atau tokoh nasional yang dapat menandingi popularitas yang melampaui SBY seperti sekarang ini.

Apalagi SBY sebagai presiden tentu tidak memungkingkan bagi tokoh lainnya dapat berkompetisi dengannya dalam membangun citra politik untuk kepentingan suksesi kepemimpinan nasional. Dengan SBY sebagai presiden ditambah sosok diri yang populer yang tiada hentinya terus menerus memancarkan politik citra, figur SBY masih layak jual dalam pemilu 2014. Tetapi karena konstitusi mengamatkan jabatan presiden dua periode, hal ini menutup kesempatan SBY dicalonkan kembali dalam pemilihan presiden berikutnya.

Tertutupnya kesempatan menjadi presiden berikutnya seperti yang diamanatkan konstitusi inilah yang membuat petinggi Partai Demokrat limbung menghadapi penggantinya. Sementara itu selain SBY, dalam internal partai sendiri belum ada figur yang sekuat apalagi mendekati popularitas dan kebesaran SBY. Ketua Umum Partai Demokrat dipegang kaum muda dan politisi cum intelektual, tetapi belum tentu akan mendapat dukungan dari kalangan partai untuk dipersiapkan menjadi pengganti SBY.

Selain itu, saat SBY tidak lagi dapat dicalonkan sebagai presiden mendatang dan digantikan dengan orang lain separtai tetapi kebesarannya tidak sebanding dengan kandidat dari Parpol lainnya. Jika kalah dalam pemilihan presiden mendatang tentu ini akan membawa pergeseran politik di kalangan elit partai Demokrat. Perubahan aliansi politik sebagai konsekuensi dari pergeseran politik seperti perebutan dan penguasaan sumber daya politik dan ekonomi atau terlepasnya privelese politik lainnya yang membuat semakin menjauhnya akses terhadap kekuasaan, akan menyeruakkan kecemasan bagi kalangan elite Partai Demokrat.

Untuk mematri pelanggengan kekuasaan politik dan ekonomi sekaligus mengatasi kecemasan akan lepasnya privelese politik yang dicengkeram selama ini. Salah satu petinggi partainya mengusulkan perpanjangan jabatan presiden, meskipun usulan itu menabrak amanat konstitusi.

Usulan perpanjangan jabatan presiden yang sesungguhnya tidak produktif ini tidak mendapat simpati publik, malah sebaliknya menyeruakkan perdebatan politik. Jika perdebatan politik memproduksi penguatan dan perawatan bagi demokrasi akan mendapat simpati public. Tetapi manakala perdebatan politik dianggap membawa bibit otoritarianisme dan mengancam demokrasi tentu akan menuai penolakan dan perlawanan publik.

*) Budi Agustono : Penulis adalah staf pengajar Jurusan Sejarah Fakultas Sastra USU

Sumber: http://www.waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5970:memperpanjang-jabatan-presiden&catid=59:opini&Itemid=215