Apa Kabar Sidimpuan Online

Want to contribute?
Contact us! or Register
www.apakabarsidimpuan.com
Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan@gmail.com

Home » Konsultasi Hukum » PENANGGUHAN PENAHANAN DAN ASPEK HUKUMNYA

PENANGGUHAN PENAHANAN DAN ASPEK HUKUMNYA

Oleh : Bangun Siregar, SH

Dalam satu kesempatan pertemuan dengan seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana, ditengah-tengah diskusi hukum ia menyampaikan pendapatnya tentang proses penegakan hukum di Indonesia, dengan gamblang dia berkata Kasih Uang Habis Perkara, katanya istilah itu adalah singkatan dari KUHP. Istilah ini sudah menjadi stigma dari dulu, bahkan hingga saat ini tudingan miring itu belum hilang dari penilaian masyarakat sebagai subyek hukum. Untuk menanggapinya, saya terpaksa untuk diam dan mencoba untuk memahami latar belakang pencitraan miris itu. Sebagai bentuk tanggungjawab moral, saya berusaha memberikan penjelasan/klarifikasi yang seutuhnya guna merubah pandangannya terhadap proses hukum khususnya dalam permasalahan hukum pidana. Dalam perjalanan perbincangan, terbukti bahwa pendapatnya itu didasarkannya pada waktu beberapa tahun sebelumnya, ia tersangkut perkara pidana dapat melenggang kangkung meskipun sudah diproses verbal (BAP) oleh polisi/penyidik.  Dan herannya, sampai sekarang tidak pernah lagi dipanggil oleh polisi (penyidik) dan tidak pernah menerima Surat Penghentian Penyidikan dari kepolisian. Selidik punya selidik ternyata orang ini sebelumnya telah ditangguhkan penahanannya oleh polisi/penyidik karena telah menyerahkan sejumlah uang jaminan.

Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana seharusnya dan sejatinya kelanjutan perkara pidana tersebut diatas jika dipandang dan didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia ?

Dengan telah disahkannya Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum formil dalam pelaksanaan Hukum Pidana (vide UU Nomor 1 tahun 1946), telah membawa perubahan yang mendasar bagi hukum acara pidana Indonesia yang sebelumnya berpedoman pada Het Herzienne Inlandsche Reglement (HIR). Perubahan yang mendasar tersebut sesuai dengan tujuan KUHAP itu sendiri yaitu memberikan perlindungan hak asasi bagi tersangka atau terdakwa dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum. Tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam undang – undang ini nampaknya sudah bukan merupakan suatu tujuan utama, namun tujuan perlindungan atas harkat dan martabat seorang tersangka atau tertuduh atau terdakwalah yang merupakan tujuan yang utama.

Pembangunan hukum yang bersifat nasional seperti hukum acara pidana dilandasi oleh motivasi dan tujuan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya, menciptakan suatu ketertiban dalam masyarakat serta agar masyarakat mendapatkan suatu kepastian hukum.

Meskipun telah dibuat Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang bersifat nasional yang telah disesuaikan dengan keadaan atau kehidupan hukum Indonesia, KUHAP itu sendiri tidak luput dari adanya kekurangan. Kekurangan yang terdapat dalam KUHAP memang banyak menimbulkan suatu permasalahan baru diantaranya dalam ditahan atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa dalam satu proses perkara pidana. Maka untuk menjawab pertanyaan diatas, seharusnya menurut hukum perkaranya harus tetap dilanjutkan/tidak dapat dihentikan, atau perkaranya tersebut dihentikan berdasarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh atasan penyidik yang bersangkutan. Dengan tujuan supaya terciptanya kepastian hukum bagi setiap orang yang tersangkut dalam persoalan tindak pidana.

Permasalahan mengenai penahanan akan tetap menjadi suatu pembicaraan yang sangat menarik karena penahanan sangat erat kaitannya dengan perampasan hak kebebasan seseorang.

Penahanan adalah sebagai suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak karena tindakan yang bengis itu dapat dikenakan kepada orang – orang yang belum menerima keputusan dari hakim, jadi mungkin juga kepada orang orang yang tidak bersalah (van Bemmelen).

Dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP, diterangkan bahwa suatu penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini. Dari pengertian tersebut diatas jelas dinyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa disuatu tempat tertentu dan hanya boleh dilakukan oleh panyidik, penuntut umum, hakim dengan suatu penetapan dalam hal serta dengan tata cara yang diatur dalam pasal lain dalam KUHAP.

Oleh karena penahanan tersebut merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki oleh seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Selain itu penahanan juga menimbulkan dua pertentangan azas yaitu disatu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, dan di pihak yang lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu segala tindakan penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan harus sesuai dengan KUHAP, hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan penahanan yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi pejabat yang melakukan penahanan yang mana dapat berupa adanya tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 95 KUHAP dan bahkan bisa berupa ancaman pidana sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 Undang – undang No.4 Tahun 2004.

Untuk menjaga dan agar tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinan dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama maka dalam hukum acara pidana kita diatur suatu ketentuan mengenai bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon penahanannya untuk ditangguhkan. Mengenai penangguhan penahanan tersebut diatur dalam Pasal 31 KUHAP, dimana penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan kewenangannya masing – masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat – syarat tertentu. Adapun bunyi pasal 31 KUHAP tersebut, yaitu ;

  1. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing – masing, dapat mengadakan penangguhan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
  2. Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu – waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Dengan adanya pengaturan mengenai dapat dimohonkannya penangguhan terhadap suatu penahanan, mungkin memberikan sedikit angin segar kepada para tersangka atau terdakwa. Namun, mengenai penangguhan penahanan ini juga tidak luput dari kekurangan dan sudah barang tentu dapat menimbulkan suatu permasalahan yang baru bagi masyarakat yang mencari kepastian hukum.

Dalam Pasal 31 KUHAP hanya menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu penangguhan, penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan kewenangannya masing – masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat – syarat tertentu serta apabila syarat tersebut dilanggar maka penangguhan tersebut dapat dicabut kembali dan tersangka atau terdakwa tersebut dapat kembali ditahan. Pengaturan tersebut dirasa sangat kurang memberi kejelasan pelaksanaan penangguhan penahanan dalam praktek beracara pidana.

Diatas telah diuraikan bahwa penangguhan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan tersebut apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang dan apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang KUHAP juga tidak memberikan penjelasan. Selain itu Pasal 31 KUHAP juga tidak menjelaskan mengenai akibat hukum dari si penjamin apabila tersangka atau terdakwa yang ia jamin tersebut melarikan diri. Dalam penanganan perkara pidana, seringkali menimbulkan anggapan bagi masyarakat bahwa setelah diberikan uang jaminan, maka perkara telah tutup buku atau selesai. Hal itu adalah sangat keliru dan salah berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana, karena penangguhan penahanan apakah didasarkan adanya jaminan uang dan atau orang, perkaranya harus tetap dilanjutkan dan dilimpahkan ke pengadilan melalui penuntut umum. Kecuali ternyata dalam proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik, tidak menemukan adanya unsur tindak pidana atau hal lain yang bisa membebaskan pertanggungjawaban pidana dari tersangka. Jika tidak ditemukan unsur pidana dan atau bukti permulaan yang tidak cukup, maka penyidik sesuai dengan kewenangannya harus mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) demi kepentingan dan kepastian hukum bagi tersangka.

Penahanan merupakan salah satu tindakan yang dilakukan dalam hal membantu proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan. Dalam Pasal 1 butir 21 KUHAP, diterangkan bahwa suatu penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini. Dari pengertian tersebut diatas jelas dinyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa disuatu tempat tertentu dan hanya boleh dilakukan oleh panyidik, penuntut umum, hakim dengan suatu penetapan dalam hal serta dengan tata cara yang diatur dalam pasal lain dalam KUHAP.

Moelyatno membagi syarat penahanan tersebut menjadi 2 yaitu :

a. Syarat Obyektif :

  1. Terhadap tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
  2. Tindak pidana tertentu seperti tersebut dalam Pasal 21 ayat 4 huruf b KUHAP meskipun ancaman pidananya kurang dari lima tahun.

b. Syarat Subyektif :

  1. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan
  2. Untuk mencegah tersangka atau terdakwa melarikan diri.
  3. Untuk mencegah tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti.
  4. Untuk mencegah tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana.

Mengingat pada dasarnya bahwa penahanan tersebut adalah perampasan terhadap hak kebebasan bergerak seseorang sehingga harus dilaksanakan dengan penuh kehati–hatian dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Penahanan sebagai upaya paksa, tidak dengan sendirinya menghilangkan harkat dan martabat tersangka. tidak pula dapat melenyapkan hak – hak asasi yang melekat padadirinya secara keeluruhan. Namun demikian sepanjang yang berkenaan dengan beberapa hak asasi yang berhubungan dengan harkat dan martabatnya serta hak yang perlu untuk melindungi kepentingan pribadinya, tidak boleh dikurangi dan harus dijamin oleh hukum sekalipun dia berada dalam penahanan. (Yahya Harahap, SH)

Sejatinya penangguhan penahanan tersebut ada dikarenakan agar dapat menjaga dan tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang kemungkinan dapat dilangsungkan dalam waktu yang cukup lama.

Pemberian penangguhan penahanan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim harus berdasarkan asas praduga tak bersalah (The Presumtion of Innocence), bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hal penangguhan penahanan ini pejabat yang berwenang menahan tersangka atau terdakwa tersebut tidak diwajibkan untuk mengabulkan setiap adanya permohonan penangguhan penahanan dan dapat menolak permohonan penangguhan penahanan tersebut dengan suatu alasan tertentu dan tetap menempatkan tersangka atau terdakwa dalam tahanan.

Bila suatu penangguhan penahanan tersebut dikabulkan oleh pejabat yang melakukan penahanan maka berdasarkan ketentuan dalam KUHAP, pejabat tersebut dapat menetapkan suatu jaminan baik berupa jaminan uang atau jaminan orang. Penetapan ada atau tidaknya suatu jaminan dalam KUHAP bersifat fakultatif.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa :

Penetapan jaminan dalam penagguhan penahanan tidak mutlak. Tanpa jaminan tindakan pemberian penangguhan penahanan tetap sah menurut hukum. Cuma agar syarat penangguhan penahanan benar– benar ditaati, ada baiknya penangguhan dibarengi dengan penetapan jaminan. Cara yang demikianlah yang lebih dapat dipertanggungjawabkan demi upaya memperkecil tahanan melarikan diri.

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman No. 14 – PW.07.03/1983 menyatakan bahwa dalam hal ada permintaan untuk menangguhkan penahanan yang dikabulkan, maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan tersangka atau penasihat hukumnya beserta syarat – syarat. Berdasarkan ketentuan tersebut maka penangguhan penahanan pada dasarnya dilaksanakan dengan sebuah perjanjian antara pejabat yang berwenang menahan dengan tersangka atau terdakwa atau penasihat hukumnya.

Penetapan besarnya jaminan uang dalam pelaksanaan penangguhan penahanan ditetapkan berdasar kesepakatan antara aparat penegak hukum yang melakukan penahanan dengan tersangka/terdakwa, keluarga tersangka/terdakwa atau penasihat hukum tersangka/terdakwa yang disesuaikan dengan kejahatan atau perbuatan yang disangkakan kepada tersangka/terdakwa.

Seorang penjamin yang menjamin terdakwa dalam penangguhan penahanan memiliki tanggungjawab penuh atas keberadaan terdakwa tersebut. Apabila terdakwa tersebut melarikan diri maka si penjamin harus bertanggung jawab menemukan terdakwa tersebut. Sebaliknya jika perkara itu dilanjutkan proses hukumnya dan dinyatakan lengkap (dengan istilah P-21) untuk dilimpahkan ke Penuntut Umum (Jaksa), maka uang jaminan itu SEJATINYA harus dikembalikan Penyidik kepada tersangka/keluarga atau melalui penasehat hukumnya.

Dari tahap-tahap yang dilalui oleh tersangka untuk dapat ditangguhkan penahanannya sebagaimana diuraikan diatas, yang menjadi soal dan perlu dijawab adalah bagaimanakah status uang jaminan (uang titipan) yang diberikan oleh keluarga tersangka atau penasehat hukumnya melalui penyidik. Untuk mencari jawaban yang benar, maka harus tetap berpedoman kepada aturan hukum yang ada, yaitu Bab X pasal 35 dan 36 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang peraturan pelaksana Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi sebagai berikut :

BAB X

Jaminan Penangguhan Penahanan

Pasal 35

(1) Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan dikepaniteraan pengadilan negeri.

(2) Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetor ke Kas Negara.

Pasal 36

(1) Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.

(2) Uang yang dimaksud dalam ayat (1) harus disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.

(3) Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud ayat (1) jurusita menyita barang miliknya untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.

Kiranya tulisan sederhana ini dapat menambah wawasan hukum bagi mereka yang mencintai dan menghormati hukum, setidak-tidaknya dapat membantah pendapat orang yang mengatakan KUHP adalah perpanjangan dari Kasih Uang Habis Perkara adalah tidak benar adanya dan merupakan pendapat yang sangat keliru.

KONSULTASIKAN PERMASALAHAN HUKUM ANDA !
www.apakabarsidimpuan.com bekerjasama dengan Law Firm Bangun, Saminoto & Partners, yaitu Advokat / Pengacara Bangun Siregar, SH. Siap melayani Konsultasi Permasalahan Hukum yang anda hadapi secara ONLINE dan tentunya GRATIS;

SILAHKAN KIRIMKAN PERMASALAHAN ANDA MELALUI FORM DISEBELAH —

Isi dari surat anda sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim. Redaksi berhak untuk tidak menampilkan-nya jika dianggap tidak jelas, tidak etis dan berbau SARA

PERHATIAN: Semua kotak isian (field) harus diisi!

[contact-form 7 "Konsultasi Hukum"]
Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan@gmail.com


PENANGGUHAN PENAHANAN DAN ASPEK HUKUMNYA Posted on Category Konsultasi Hukum. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Bergabung Dengan 5,670 komentator di Apakabarsidimpuan

  1. pasal 31 KUHAP ayat (1) berbunyi “atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim,……….” dst bla bla….,yang saya tanyakan pada kalimat “atas permintaan”, ditujukan pada siapa permintaan itu,terima kasih

    • Permintaan penangguhan penahanan oleh Tersangka, terdakwa dan atau keluarganya ditujukan kepada Penyidik jika perkaranya dalam proses penyidikan, ditujukan kepada Penuntut Umum jika perkaranya sudah tahap P.21 atau berkas perkara sudah lengkap, ditujukan kepada Hakim jika perkaranya sudah digelar dipersidangan dan atau perkara dimaksud sudah dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum ke pengadilan. Demikian yang dapat kami jelaskan untuk Bapak La Ode Pria Djaja dimanapun berada.

  2. saya mohon penjelasan terkait dengan perampasan penculikan , dan teror yang justru dilakukan oleh oknum penegak hukum di satuan polres Pati A.n bripka bambang permadi mohon bantuan hukum untuk di usut tuntas

3 Komentar untuk “PENANGGUHAN PENAHANAN DAN ASPEK HUKUMNYA” Mungkin anda mau menambahkannya...?

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.