Apa Kabar Sidimpuan Online

Want to contribute?
Contact us! or Register
www.apakabarsidimpuan.com
Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan@gmail.com

Home » Headline, Sumut » KPK Pastikan RE Siahaan Bakal Ditahan

KPK Pastikan RE Siahaan Bakal Ditahan

RE Siahaan (google)

JAKARTA-METRO; RE Siahaan bakal menambah daftar kepala daerah dan mantan kepala daerah yang menjadi penghuni bui. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan, mantan Wali Kota Pematangsiantar periode 2005-2010 itu segera ditahan dalam statusnya sebagai tersangka dugaan korupsi APBD Tahun 2007. “Iya, iya, pasti ke sana,” ujar Wakil Ketua KPK Haryono Umar kepada koran ini, Selasa (8/2).

Dia mengatakan hal tersebut saat ditanya kemungkinan RE Siahaan segera ditahan. Hanya saja, Haryono mengaku tidak tahu kapan mantan calon Gubernur Sumut itu bakal dipanggil ke KPK. Alasannya, jadwal pemanggilan merupakan urusan teknis penyidik.

Haryono menjelaskan, penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) sebenarnya sudah menjadi modus lama tindak pidana korupsi di banyak daerah. Disebutkan, dari sekian banyak item penganggaran, anggaran bansos memang paling mudah diselewengkan. Dana itu oleh pelaku dikatakan telah disalurkan ke masyarakat, lantas dibuatkan tanda tangan-tanda tangan dan bukti penerimaan yang dimanipulasi alias fiktif.

Sementara, penggunaan dana bansos itu juga tidak bisa dipantau.“Jadi dana bansos itu memang rawan sekali. Bilang sudah diserahkan, dengan manipulasi tanda tangan,” ujar Haryono. Karenanya, KPK mendorong agar pemerintah menghapus saja alokasi dana bansos. Ini lebih baik daripada uang terus dikorupsi dan semakin banyak daftar kepala daerah atau mantan kepala daerah yang masuk penjara hanya gara-gara bansos.

“Tak ada cara lain, distop saja,” cetus Haryono. Dikatakan, dana itu lebih baik dialihkan untuk membangun fasilitas publik. “Kalau untuk membangun jalan, lebih konkret,” ujarnya. Seperti diberitakan, KPK secara resmi menetapkan RE Siahaan sebagai tersangka dugaan korupsi APBD Tahun 2007. Detilnya, dugaan korupsi pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) sekretariat daerah dan dana rehabilitasi/pemeliharaan di Dinas Pekerjaan Umum.

3 Pejabat Rezim RE Dipanggil KPK
Tiga pejabat di era pemerintahan RE Siahaan, yakni mantan Kabag Sosial Risfani Sidauruk, mantan Asisten III Marihot Situmorang, dan mantan pemegang kas T br Napitu dipanggil KPK, Selasa (8/2). Sumber METRO di Pemko Pematangsiantar menyebutkan, pemanggilan ketiga mantan pejabat itu disampaikan KPK ke sekretariat Pemko. Alasannya, ketiganya masih tercatat sebagai PNS di Pemko Siantar. Setelah diterima pihak Pemko, Sekda Donvert Panggabean menginstruksikan staf sekretariat menyampaikan surat dari KPK tersebut kepada yang bersangkutan.
Sumber itu juga meyakinkan, Risfani dan T br Napitu telah berangkat dari Pematangsiantar menuju Jakarta, kemarin pagi. Sebab pemeriksaan keduanya dijadwalkan Selasa Siang. Sementara Marihot berangkat Selasa sore karena jadwal pemeriksaan dirinya hari ini, Rabu (9/2).

Sebelumnya ketiganya telah diperiksa oleh penyidik KPK di Polres Simalungun, tahun 2010 lalu terkait dugaan korupsi dana bansos 2007. Marihot ketika dikonfirmasi melalui telepon tadi malam terkait pemanggilan dirinya oleh KPK, tidak berhasil. Dua nomor ponselnya tidak aktif. Sama halnya dengan Risfani dan T br Napitu, nomor telepon keduanya tidak aktif. Sekdako Pematangsiantar Donver Panggabean ketika dihubungi, ponselnya pun tidak aktif.

Diaplaus meski Lamban
Ditetapkannya RE Siahaan menjadi tersangka oleh KPK dinilai beberapa pihak sebagai kemajuan penegakan hukum, sekaligus bukti lambannya penanganan kasus korupsi, terutama yang melibatkan pejabat negara. Ketua DPP Lembaga Pengawasan dan Kepelaporan Aset Negara (Lepaskan) Jansen Napitu, salah satu lembaga yang melaporkan dugaan korupsi dana rehabilitasi dan perawatan jalan tahun anggaran 2007, mengatakan pengaduan yang disampaikan ke KPK, 19 Januari 2009 tentang pengelolaan kegiatan swakelola di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pematangsiantar dengan total Rp14.734.080.050.

“Tidak ada bukti pendukung pertanggungjawaban serta dilaksanakan asal jadi. Pengadaan alat bantu dalam kegiatan swakelola antara lain cangkul, sekop, beko, dan beberapa alat lain untuk pengerjaan pemeliharaan tidak dibubuhi tanggal pembelian serta jumlah satuan yang jelas. Dari total Rp14.734.080.050, ada Rp6.335.948.167 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” terang Jansen, Selasa (8/2).

Lebih lanjut Jansen menjelaskan, beberapa lokasi jalan yang diduga sebagai kegiatan yang tidak sesuai atau tidak dapat dipertanggungjawabkan yakni pemeliharaan jalan di Jalan H Adam Malik, Jalan Sibolga, Jalan Rakutta Sembiring, dan Jalan MH Sitorus yang dilaksanakan asal jadi,.

Anggota DPRD Pematangsiantar periode 2004-2009, Muslimin Akbar, juga merupakan pihak yang melaporkan dugaan penyalahgunaan dana bansos tahun 2007 yang melibatkan Aslan, Kabagsos saat itu. Kata Muslimin, selain masalah bansos, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diundang khusus untuk melakukan investigasi di Siantar menemukan 33 item pelanggaran penggunaan APBD dengan total Rp42.138.295.301.

“Setelah kami adukan akhir Desember 2007 tentang penyalahgunaan bantuan sosial sebesar Rp12 miliar lebih, serta meminta BPK mengaudit seluruh pelaksanaan APBD, BPK menurunkan auditor khusus. Hasil audit BPK tahun 2009 di beberapa SKPD termasuk Dinas Kesehatan, Dispenda, Dinas Pendidikan, RSUD, Dinas Kebersihan, dan Sekretariat Daerah dengan total penyalahgunaan anggaran Rp42.138.295.301, di antaranya Rp5.934.325.200 penyalahgunaan bantuan sosial,” terang Muslimin.

Muslimin mengatakan, penetapan status tersangka terhadap RE Siahaan pantas diberi aplaus untuk KPK. Walau lamban, sambungnya, tetapi ada tindakan nyata. Muslimin menyebutkan, 26 Desember 2007, ia dan rekannya sesama anggota DPRD saat itu, Alosius Sihite melaporkan mantan Wali Kota RE Siahaan ke Mapolresta Siantar atas dugaan korupsi dana bansos Rp12,5 miliar. “Laporan ke polisi itu kami berdua yang menandatangani. Setelah diperiksa polisi, dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan RE Siahaan itu sekitar Rp5,9 miliar. Ini juga sesuai audit BPK tahun 2007, yakni ada kerugian negara Rp5,9 miliar,” ungkapnya.

Pihak-pihak yang mereka laporkan antara lain wali kota saat itu RE Siahaan dan beberapa pejabat di lingkungan Bagian Sosial, salah satunya Aslan Pohan. “Juni 2009, DPRD secara kelembagaan juga melaporkan kasus ini ke KPK. Saat itu yang melaporkan termasuk Ketua DPRD Lingga Napitupulu,” jelasnya. Sedangkan Alosius Sihite enggan memberikan komentar.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pematangsiantar, Pariaman Silaen, mengatakan Aslan masih terdaftar sebagai PNS Pemko Siantar dan bertugas di Bagian Sosial. Tetapi Kabagsos Pemko Pematangsiantar, Agus Salam, membantah serta mengatakan Aslan bukan staf di kantornya. “Bukan, bukan staf kita itu. Tidak ada daftarnya pada saya,” tukasnya. (sam/ral/esa/spy)

Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan@gmail.com

KPK Pastikan RE Siahaan Bakal Ditahan Posted on Category Headline, Sumut. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Belum Ada Komentar untuk “KPK Pastikan RE Siahaan Bakal Ditahan” Mungkin anda mau menambahkannya...?

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.