Apa Kabar Sidimpuan Online

Want to contribute?
Contact us! or Register
www.apakabarsidimpuan.com
Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan@gmail.com

Home » Headline, Sumut » Hey KPK, ambillah kasus Rahudman!

Hey KPK, ambillah kasus Rahudman!

MEDAN – Sudah hampir 10 bulan mantan Sekdakab Tapanuli Selatan, Rahudman Harahap, dinyatakan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dalam kasus korupsi. Namun, hingga detik ini kasusnya masih jalan di tempat.

Ada kemungkinan kasus Rahudman Harahap yang saat ini menjabat Walikota Medan akan sama nasibnya dengan kasus korupsi manta Bupati Nias, Binahati Baeha, dalam korupsi tsunami Aceh 2006 yang juga mangkar di Kejatisu sebelum akhinrya diamblialih KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Untuk itu, menurut Ketua Gerakan Tranparan Uang Rakyat (GETAR), Arif Tampubolan kepada Waspada Online, tadi pagi, KPK sudah perlu mengambil alih kasus Rahudman untuk kepastian hukum. Menurut Arif, penyidikan kasus Rahudman di Kejatisu sejak ditetapkan tersangka tahun silam, tidak ada perkembangan bahkan hanya berputar-putar di alasan klasik soal tidak adanya izin pemeriksaan dari Presiden RI.

Hal itu mengingatkan dengan kasus Bupati Nias yang mangkrak di Kejatisu selama beberapa tahun sebelum akhirnya diambil alih KPK. Baeha sendiri tak pernah ditahan Kejatisu bahkan sempat mau di-SP3-kan Kejatisu dan langsung diambilalih KPK. Hasilnya, hanya hitungan bulan Binahati langsung dipenjarakan.

“Bila kasus ini sama dengan kasus melibatkan Binahati saat berkas ditangani Kejatisu, bisa jadi korusi APBD Tapsel melibatkan Rahudman akan berjalan selama 12 tahun. Lima tahun dalam penyelidikan, tujuh tahun sebagai tersangka baru SP-3,” ujar Arif.

Arif sangat menyayangkan kinerja lembaga Adhiyaksa di Sumut tersebut dan sebaiknya kasus Rahudman ini ditangan oleh KPK saja. “Kasus Rahudman sebaiknya ditangani KPK saja,” ungkap Arif.

Rahudman Harahap adalah tersangka korupsi dana pembayaran Tunjangan Penghasilan aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) APBD Pemkab Tapsel tahun 2005 sebesar Rp1,5 miliar. Peristiwa terjadi, Rahudman Harahap menjabat Sekdakab Pemkab Tapsel pada Tahun 2005 silam.

Penetapan tersangka bagi Rahudman berawal dari perkembangan dari penyidikan terdakwa Amrin Tambunan, mantan bawahan Rahudman di Sekdakab Tapsel.

Amrin Tambunan sendiri selaku pemegang kas Sekretariat Kabupaten Tapanuli Selatan divinis korupsi pembayaran TPAPD triwulan I, II, III dan IV sebesar Rp5.955.390.000 (Lima milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari Bendahara Umum.

Namun jumlah uang yang disalurkan kepada Kepala Bagian Pemerintah Desa adalah sebesar Rp4.364.445.500 (empat milyar tiga ratus enam puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus rupiah). Tindakan ini menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.590.944.500 (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan perhitungan kerugian negara oleh BPKP Perwakilan Prov. Sumut.

Sumber: waspada.co.id

Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan@gmail.com


Hey KPK, ambillah kasus Rahudman! Posted on Category Headline, Sumut. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Bergabung Dengan 5,638 komentator di Apakabarsidimpuan

  1. ibo majolo rohamunu mangali bapak i da… i pa diar ma songoni kasus nai … mamarsak ia da … mangan pe na tabo be irasa ia da … pura pura na so adong ma songoni masalah nia da … Freedom Palestine …

Ada 1 Komentar untuk “Hey KPK, ambillah kasus Rahudman!” Mungkin anda mau menambahkannya...?

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.