Apa Kabar Sidimpuan Online

Want to contribute?
Contact us! or Register
www.apakabarsidimpuan.com
Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan@gmail.com

Home » Tabagsel » PNS Pemko Padangsidimpuan Segera Terima THR

PNS Pemko Padangsidimpuan Segera Terima THR

SIDIMPUAN- Seluruh PNS yang berada di lingkungan pemerintah Kota Psp dan Kabupaten Tapsel akan menerima THR beberapa hari sebelum Lebaran. PNS di Psp menerima Rp1,5 juta per orang sedangkan Tapsel Rp500 ribu per PNS.
Tunjangan Hari Raya (THR) atau formalnya disebut Tunjangan Kondisi Kerja (TKK) alias uang kesejehteraan ini diberikan tanpa mengenal pangkat dan golongan.

Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Kota Psp Yusran Nasution melalui Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan Hasiluddin Nasution, kepada METRO, Senin (8/8) mengatakan, total PNS yang menerima dana TKK sebanyak 5.728 PNS.
“PNS untuk tahun ini akan menerima dana TKK sebesar Rp1,5 juta. Semuanya sama tidak ada perbedaan antara kepala dengan staf. Jumlah ini jauh lebih besar dari tahun  lalu yang hanya sekitar Rp400 ribu,” jelasnya.

Saat ditanya kapan dana TKK ini akan dicairkan, Hasiluddin mengaku, THR akan disalurkan kepada SKPD masing-masing dalam beberapa minggu ke depan. Artinya, beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri sudah dicairkan kepada penerima.
Sementara itu, sekitar 5.904 PNS di lingkungan Pemkab Tapsel juga akan menerima dana TKK. Namun, jumlahnya lebih sedikit, yakni Rp500 ribu per orang.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Kaban BPKAD) Tapsel Sulaiman Lubis, kepada METRO, memastikan besaran TKK yang diterima oleh PNS adalah sebesar Rp500 ribu, tidak seperti beberapa tahun sebelumnya yang sebesar gaji pokok. “Mudah-mudahan tidak ada halangan. Jelang lebaran akan kita salurkan kepada masing-masing SKPD. Jumlahnya, Rp500 ribu untuk setiap PNS,” ucapnya.

Paling Lambat 7 Hari Sebelum Lebaran
Sebelumnya, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) membentuk posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri tahun 2011. Pembentukan Posko Pengaduan itu demi menjembatani sengketa pemberian THR antara pekerja/buruh dengan perusahaan.

Untuk itu, Sekretariat Posko THR yang berada di kantor Kemenakertrans siap memberikan penjelasan ataupun menerima pengaduan dari pekerja, perusahaan atau pun masyarakat terkait dengan masalah THR. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa pihaknya telah membuat surat edaran (SE) yang intinya menegaskan bahwa THR harus dibayarkan kepada pekerja/buruh sebelum Hari Raya Idul Fitri 1432 H. “Tunjangan hari raya keagamaan merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada para pekerjanya. Oleh karena itu Saya imbau agar para pengusaha segera memberikan THR kepada pekerjanya secara tepat waktu, paling lambat tujuh hari sebelum lebaran (H-7),” terang Muhaimin di Jakarta, Minggu (7/8).

Menurutnya, pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan yang dibayarkan tepat waktu akan sangat bermanfaat bagi para pekerja/buruh dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan pada Hari Raya Keagamaan. “Kepastian pembayaran tepat waktu akan membuat pekerja/buruh dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik sehingga diharapakan memacu peningkatan produktivitas perusahaan,” kata Muhaimin.

Lebih lanjut menteri yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu menambahkan, menjelang dan selama pelaksanaan hari raya Lebaran biasanya para buruh dihadapkan pada tuntutan pengeluaran tambahan. Karenanya, pekerja/buruh mengharapkan THR sebagai sumber pendapatan di luar upah untuk dapat memenuhi kebutuhan tambahan tersebut.

Muhaimin pun mengharapkan, agar perbedaan pandangan mengenai THR dapat dibicarakan secara bipartit antara pekerja/buruh dengan manajemen perusahaan. “Jangan sampai perbedaan pendapat dan tuntutan THR mengakibatkan terganggunya proses produksi di perusahaan yang pada akhirnya merugikan kedua belah pihak,” imbuhnya.

Selain itu para pekerja/buruh dan masyarakat yang merasa dirugikan dapat mengadukan permasalahannya kepada dinas-dinas tenaga kerja di daerah ataupun melaporkannya ke Posko THR Kemenakertrans. “Posko THR ini dibentuk untuk menampung dan menyelesaikan pengaduan THR dari pihak pekerja/buruh. perusahaan ataupun masyarakat yang punya masalah dalam pemberian THR,” katanya.

Bagaimana dengan perusahan yang kesulitan membayar THR” Muhaimin menjelaskan, kendala itu dapat diselesaikan melalui dinas tenaga kerja di daerah. Jika daerah tidak sanggup, persoalan yang ada dapat diteruskan ke Kemenakertrans. “Tapi pada prinsipnya perusahan tetap harus bayar THR pekerja. Kalau kesulitan boleh ditunda, tapi tidak bisa lepas dari kewajiban membayarnya,” tukasnya. (phn/cha/jpnn).

metrosiantar.com

Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan@gmail.com


PNS Pemko Padangsidimpuan Segera Terima THR Posted on Category Tabagsel. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Belum Ada Komentar untuk “PNS Pemko Padangsidimpuan Segera Terima THR” Mungkin anda mau menambahkannya...?

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.