Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan@gmail.com

Home » Headline, Tabagsel » Paluta Terancam Jadi “Lautan Darah” Jika Eksekusi Register 40 Tetap Dipaksakan

Paluta Terancam Jadi “Lautan Darah” Jika Eksekusi Register 40 Tetap Dipaksakan

Medan, (Analisa). Komisi A DPRD Sumut mengigatkan semua pihak agar jangan memaksakan kehendak dalam mengeksekusi lahan Register 40 seluas 47 ribu hek-tar di Kabupaten Palas (Padang Lawasa). Jika pemerintah tetap ngotot memaksakan eksekusi, Paluta terancam jadi “lautan darah”, karena akan terjadi konflik fisik yang sangat besar antara pekerja perusahaan, masyarakat sekitar dengan pihak yang mengeksekusi.

Hal itu disampaikan anggota Komisi A DPRD Sumut H Ahmad Ikhyar Hasibuan, SE kepada wartawan, Jumat (6/1) di DPRD Sumut menanggapi tuntutan pengunjuk rasa yang mendesak Pemprovsu maupun Kejatisu untuk segera mengeksekusi lahan Register 40 Palas (dulu Tapsel), karena kasusnya sudah berkekuatan tetap, 4 tahun diputus MA (Mahkamah Agung).

“Untuk kondisi sekarang di lapangan yang masih terjadi kontra produktif, hendaknya jangan dulu dilakukan ekse-kusi, sebab kita kuatir akan mendatangkan malapetaka besar, yakni konflik fisik antara ribuan karyawan PT Torganda maupun Koperasi Bukit Hara-pan dengan pihak pelaksana eksekusi, sebab karyawan dan masyarakat menganggap kehi-dupan dan mata pencaha-riannya sudah terusik,” tegas Ikhyar.

Ikhyar bahkan mewanti-wanti semua pihak agar tidak terlalu memaksakan kehendak “megusir” perusahaan “anak negeri” ini keluar dari lahan Register 40 Palas, karena effek-nya sangat berbahaya bagi keamanan dan kenyamanan, sebab jika pemerintah Cq Men-hut tetap ngotot melakukan eksekusi, Paluta akan “berda-rah-darah” dan dikuatirkan bentrok fisiknya lebih dahsyat dari kasus Mesuji dan Bima.

“Kalau sudah terjadi konflik di lapangan, siapa yang akan bertanggung-jawab, sebab yang dihadapi petugas eksekusi merupakan pengusaha besar yang berduit dan memiliki ribuan karyawan dan masya-rakat sekitar yang selama ini sudah menggantungkan hidup-nya di perusahaan tersebut dan tentunya akan mempertahan-kan mati-matian “periuknya”,” ujar politisi Partai Demokrat Sumut ini.

Sikap

Berkaitan dengan itu, Ikhyar menyarankan kepada peme-rintah memiliki pertimbangan untuk melakukan eksekusi dan jangan terlalu gegabah meng-ambil sikap, sebab meng-eksekusi lahan membutuhkan biaya yang sangat besar dan be-lum tentu bisa terlaksana de-ngan baik, dikarenakan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.

“Lagi pula, DL Sitorus sudah dinyatakan bersalah dan sudah menjalani hukumannya, kenapa justru lahan yang sudah ditanaminya dengan kebun kelapa sawit disita. Di sini, kalau pemerintah punya niat baik, seharusnya diberikan hak pengelolaanya kepada DL Sitorus dengan ketentuan seluruh kewajibannya harus diselesaikan kepada Negara, ” ujar Ikhyar.

Ikhyar bahkan sangat se-pendapat dengan hasil kese-pakatan DPRD Sumut dan Gubsu semasa dijabat Drs Rudolf Pardede, bahwa lahan Register 40 diberikan penge-lolaanya kepada PT Torganda dengan berbagai kompensasi dan kewajiban yang harus disetor kepada negara, agar pengusaha tidak merasa dizolimi dan karyawan maupun masyarakat sekitar tidak me-rasa terusik kehidupannya.

“Bahkan PT Torganda pada saat itu sudah menyatakan kesiapannya untuk menghu-tankan kembali lahan Register 40, setelah dikelolanya selama satu daur ulang tanam (atau setara dengan 30 tahun), tapi pemerintah kurang bisa me-nerima hasil kesepakatan itu dan tetap ngotot mengusir PT Torganda,” ujar Ikhyar sembari menambahkan pemaksaan eksekusi terkesan sarat nuansa politis maupun pesanan yang ingin mengambil-alih lahan Register 40.

Dalam kasus ini, tegas anggota dewan yang ikut dalam tim penyelesaian kasus Register 40 semasa Gubsu dijabat Drs Rudolf Pardede ini, pihaknya mengigatkan Menhut agar jangan mencoba-coba menawarkan lahan Register 40 kepada perusahaan lain, karena akan menimbulkan masalah baru, sebab berdasarkan infor-masi yang masuk ke dewan, ada perusahaan “raksasa” dari Jakarta yang akan “mengambil-alih” lahan, setelah PT Tor-ganda diusir.

“Menhut selaku departemen teknis dalam menyelesaikan masalah ini agar benar-benar bertanggung-jawab dan hasil-nya dapat diterima semua pi-hak. Jangan sampai ada keber-pihakan terutama kepada perusahaan HTI (Hutan Tana-man Industri) atau perusahaan lainnya yang kelihatannya sangat berambisi menguasai Register 40, setelah diekse-kusi,” tegas politisi partai. (di)

analisadaily.com

Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan[at]gmail.com
Paluta Terancam Jadi “Lautan Darah” Jika Eksekusi Register 40 Tetap Dipaksakan Posted on Category Headline, Tabagsel. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Bergabung Dengan 5,413 komentator di Apakabarsidimpuan

  1. kenapa harus tumpah darah, ….. eksekusi lahan bukan berarti memberhentikan karyawan, hanya kepemilikan yang berganti atau managemennya. ini yang perlu di sosialisasikan ke masyarakat sekitar baik karyawan maupun buruh harian lepas. ini Formula yang perlu di perhatikan Pak anggota Dewan, kalau memang berpihak pada masyarakat bukan pengusaha, Thanks.

  2. KEMBALIkn hutan kami,tamam kmbl hutan2 yg sudah digunduli.kami t peduli mau pertumpahn darah,pokokny htan harus di REBOISASI KEMBALI,hutn adlh jantung,nadi hisp disekitar kami. dan tangkap semua orang2 yg da di belakng ni semua,,,

  3. HAK . HAK .HAK . HAK …MADUNG MASALAH TANO MUSE … HAK . HAK . HAK

3 Komentar untuk “Paluta Terancam Jadi “Lautan Darah” Jika Eksekusi Register 40 Tetap Dipaksakan” Mungkin anda mau menambahkannya...?

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.