Apa Kabar Sidimpuan Online

Want to contribute?
Contact us! or Register
www.apakabarsidimpuan.com
Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan@gmail.com

Home » Headline, Tabagsel » Komisi II DPR RI : Kita Tidak Ragu Mengeksekusi Bupati Tapsel Terkait UU 37 & 38 Tahun 2007

Komisi II DPR RI : Kita Tidak Ragu Mengeksekusi Bupati Tapsel Terkait UU 37 & 38 Tahun 2007

Topeng Bupati Tapsel - Yang di kenakan ketika masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan (LP2TS), Ikatan Keluarga Alumni Pelajar Sipirok dan Sekitarnya (IKAPSI), Forum Warga Sipirok Jakarta Peduli dan Sadar Hukum (FOR WASH), serta masyarakat dari Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan yang datang langsung ke Jakarta melakukan unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Jakarta pada hari Kamis (15/3) yang lalu.

Jakarta, AKS, Anggota Komisi II DPR RI Ramadhan Pohan mengatakan tidak akan ragu mengeksekusi Bupati Tapanuli Selatan H. Syahrul M Pasaribu terkait pelaksanaan UU 37 dan 38 Tahun 2007. Menurutnya, Komisi II akan membentuk tim dan staf guna mempelajari lebih dalam tentang masalah yang terjadi. Menolong dan membantu masyarakat merupakan tugas wajib anggota DPR yang tidak perlu ditawar. Walau begitu, lanjut Pohan, dirinya mengingatkan bahwa perkara yang akan diselesaikan oleh Komisi II adalah soal pelanggaran UU, bukan soal politik (jika ada) yang melatarbelakangi unjuk rasa tersebut.

Pernyataan itu disampaikan dihadapan ratusan masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan (LP2TS), Ikatan Keluarga Alumni Pelajar Sipirok dan Sekitarnya (IKAPSI), Forum Warga Sipirok Jakarta Peduli dan Sadar Hukum (FOR WASH), serta masyarakat dari Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan yang datang langsung ke Jakarta melakukan unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Jakarta pada haris Kamis (15/3) yang lalu.

Terkait pernyataan Ramadhan Pohan diatas, pengamat Sosiologi Politik Sumatera Utara Shohibul Anshor Siregar menilai bahwa Komisi II sama sekali tidak tahu bahwa di Tapsel ada konflik seputar ibukota daerah kabupaten induk. Sesuai permintaannya, maka inilah pertamakali masalah ini akan dijadikan agenda resmi Komisi II DPR RI.

Pertanyaan mengapa begitu lambat hal ini sampai ke DPR RI kemungkinan disebabkan antara lain bahwa para legislator dari Sumut II menilai bahwa hal ini tidak penting karena merasa bukan kampung halaman aslinya, atau ada solidaritas mengingat Bupati sekarang adalah teman separtai. Ini masalah serius dalam hal konsepsi pengembanan tugas sebagai wakil rakyat. Jika para wakil rakyat itu merasa bahwa harus bertarung nyawa dulu dalam konflik baru menjadi urusan, tentulah hal itu sangat menyedihkan.

Lebih lanjut Sohibul juga menilai Mendagri dan Bupati Tapsel tidak mungkin lupa hasil pertemuan antara Bupati dan wakil masyarakat Tapsel beberapa waktu lalu yang difasilitasi Kemendagri di Biro Bangda departemen itu. Karena itu kecurigaan kepada Mendagri tidak cuma wajar, melainkan kini ada dasar yang kuat untuk menuduh Mendagri Gamawan Fauzi tidak reformatif dan kerap sepakat dengan pihak-pihak yang tidak mengindahkan hukum, pungkasnya.

SK Menhut 244/2011 Bukan Titel Hak

Setelah melakukan aksi di gedung DPR RI massa melanjutkan demontrasi mereka ke Gedung Kementerian Kehutanan RI terkait tuntutan pecabutan SK Menteri Kehutanan RI No 244/Menhut-II/2011 yang dijadikan tameng oleh Bupati Tapsel untuk membangun pusat pemerintahan sekaligus Ibukota Tapsel diluar ketentuan yang dimaksud UU No 37 dan 38 Tahun 2007. Setelah melakukan orasi akhirnya beberapa perwakilan masyarakat Tapsel diterima oleh Dirjen Planalogi Kehutanan, Bambang Soepijanto bersama staff lainnya. Salah satu pemuda Tapsel Faisal Reza Pardede menjelaskan dalam pertemuan tersebut Pak Dirjend mengatakan SK Menhut bukanlah titel hak, melainkan hanya sebagai perubahan status kawasan hutan menjadi Area Penggunaan Lain (APL).

Saya sudah sampaikan kepada Pak Dirjend Planalogi bahwa lokasi yang direncanakan Bupati Tapsel itu cacat hukum. UU No 37 dan 38 Tahun 2007 adalah ketentuan imperatif yang tidak bisa ditawar sama sekali, termasuk oleh SK Menhut RI No 244/Menhut-II/2011 sekalipun, tegasnya.

Ini berbeda dengan kasus tanah lainnya yang ada di Indonesia, kasus ini antara rakyat dengan pemerintah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan persuasif, lain hal jika dengan pihak-pihak korporat yang cenderung lebih rumit.
Sambung Faisal, sejarah lahan yang diklaim Bupati Tapsel untuk lokasi ibukota dan pusat pemerintahan Tapsel diluar ketentuan UU No 37 dan 38 Tahun 2007 ini diawali dari rencana reboisasi. Perjanjian tahun 1953 antara Kuria Baringin Sipirok, Kuria Batunadua, Asisten Wedana, dan Jawatan Kehutanan menjelaskan penyerahan sejumlah lahan dengan batas-batas yang disebutkan dalam perjanjian hanya untuk direboisasi (dihutankan). Kemudian lebih lanjut dalam perjanjian tersebut dikatakan bahwa lahan yang telah dikelola masyarakat seperi perumahan penduduk (perkampungan), kuburan warga, sawah dan ladang warga tidak termasuk dalam rencana reboisasi.

Sekitar tahun 1968 maka dimulailah rencana reboisasi (penghutanan) ditandai dengan penanaman pohon pinus. Dengan kondisi wailayah tersebut maka pada tahun 1978 sesuai dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) maka wilayah tersebut ditetapkan sebagai cacthement area untuk Kota Padangsidimpuan dan Kota Sipirok, kata Faisal mengakhiri.
Sedangkan Bangun Siregar yang turut dalam pertemuan itu mengatakan proses konversi lahan itu cenderung dilakukan diatas meja saja tanpa melakukan kajian yang mendalam. Alangkah tidak bijak jika pihak kehutanan tidak mengetahui mana yang perkampungan dan sebagainya disana. Untuk itu perlu juga dilakukan pengukuran ulang oleh semua pemangku kepentingan disana, namun yang saya lihat Pak Dirjend Planalogi semakin bingung dan permintaan kita itu masih didiamkan oleh beliau, kata Bangun.

Namun yang perlu kita syukuri sesuai penegasan Pak Dirjend Planalogi adalah SK Menhut 244 itu bukanlah bukti kepemilikan Pemkab Tapsel sehingga saya sarankan pemilik lahan disana supaya segera mengurus SHM atas tanah mereka, pinta Bangun mengakhiri.

(HS/BS)

Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan@gmail.com


Komisi II DPR RI : Kita Tidak Ragu Mengeksekusi Bupati Tapsel Terkait UU 37 & 38 Tahun 2007 Posted on Category Headline, Tabagsel. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Bergabung Dengan 5,660 komentator di Apakabarsidimpuan

  1. SK 244/Menhut-II/2011 menyebut istilah `pelepasan kawasan hutan produksi Sipirok` untuk pembangunan pertapakan kantor Bupati Tapsel. Masalahnya apa dasar Kemenhut menyebut istilah kawasan hutan produksi di Sipirok? dan apa pula itu kawasan reboisasi? Asal muasalnya penyerahan tanah berstatus APL oleh Dewan Negeri Baringin pada era orde liberal 2 November 1953 kepada Djawatan Kehutanan untuk direboisasi, dengan prasyarat “segala tanah2 jang telah lebih dahulu diusahakan penduduk dapat dikeluarkan dari maksud reboisasi”. Pada masa orde baru dimulailah proyek Inpres reboisasi di Sipirok sampai ke Angkola Timur. Prakteknya yg terjadi reboisasi otoriter dgn pengerahan massa Pramuka gotong royong gratis dikawal Polhut, diawasi Buterpra kini Koramil, diamati Muspida, proyek reboisasi masuk ke perladangan dan persawahan masyarakat, contoh konkrit di Kampung Janji Mauli, Siturbis, Hasobe musnah persawahan masyarakat diserobot pinus reboisasi. Seluruh rakyat petani di Sipirok dan Angkola Timur terbungkam takut, disinyalir PKI sabotase pembangunan diobral jadi alat intimidasi pembungkaman. Praktek pemerintahan otoriter orde baru memperoleh legalitas semua dgn terbitkan SK No. 923/Kpts/Um/12/1982 Tentang Penunjukan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) di Prop Sumut. Secara sepihak anggar kekuasaan Pemerintah Orde Baru c/q Dephut memperluas kawasan hutan negara dari register warisan Hindia Belanda dgn mencaplok tanah rakyat, baik milik pribadi maupun tanah ulayat. Setelah reformasi, praktek kekuasan otoriter orde baru masih bercokol di Dephut, dgn terbitnya SK pembaruan Penunjukan kawasan hutan yaitu SK-44/Menhut-II/2005. Ditambah Dephut kasi izin No. 493/Kpts-II/1992 kepada HPH-TI Pt. Indorayon kini IUPHHK-TI Pt Toba Pulp Lestari menjadi pemegang hak pemanfaatan kawasan hutan Sipirok dan Angkola Timur. Inilah dalih hukum Kemenhut buat SK 244/Menhut-II/2011 memberi lahan 271,1 Ha di Kilang Papan ke Pemkab Tapsel. Walau di awal permohonan, Pemkab Tapsel dpp Bupati Ongku Hasibuan telah memanipulasi isi laporan seolah lahan di Kilang Papan adalah kawasan hutan pinus thok yg tak pernah disentuh rakyat setempat.
    Perkembangan terahir sayangnya banyak tak menyimak. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 45/PUU-IX/2011yg merevisi/menghapus hak/wewenang otoriter UU No. 41/1999 Ttg Kehutanan utk mengatur sesuatu lahan menjadi kawasan hutan hanya dgn Penunjukan, mutatis mutandis seluruh kawasan hutan yg masih sekedar berstatus Penunjukan, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum. Yg berarti di Sumut, status Penunjukan kawasan hutan oleh TGHP 1982 dan SK-44/2005 telah batal demi hukum. Di luar register serta hutan yg telah ditatabatas, dan telah ditetapkan dan dikukuhkan Menhut, maka seluruh lahan di Sipirok dan Angkola Timur mesti kembali menjadi APL yg tidak dikuasai Kemenhut.
    Dari runtutan fakta hukum ini, patutnya SK.244/2011 digugat ke MK agar diputus tidak berkekuatan hukum yg mengikat. Karena prasyarat procesverbal penyerahan tanah 1953 telah dilanggar Dephut serta sejumlah konsiderans SK 244/2011 spt TGHK 1082, SK-44/2005, SK 201/2006 yg menjadi dasar penerbitan Sk.244/2011notabene cuma Penunjukan produk kekuasaan orde baru yg tak punya kekuatan hukum mengikat. Dan Kemenhut tidak punya hak menyerahkan tanah kebun ladang sawah masyarakat di Janji Mauli dan Hasobe dll, yg sudah puluhan tahun diserobot dan dicaplok Pemerintah c/q Kemenhut kepada Pemkab Tapsel.

Ada 1 Komentar untuk “Komisi II DPR RI : Kita Tidak Ragu Mengeksekusi Bupati Tapsel Terkait UU 37 & 38 Tahun 2007” Mungkin anda mau menambahkannya...?

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.