Apa Kabar Sidimpuan Online

Want to contribute?
Contact us! or Register
www.apakabarsidimpuan.com
Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan@gmail.com

Home » Headline, Tabagsel » Kronologi Persoalan Terkatung-katungnya Perpindahan Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan Ke Sipirok

Kronologi Persoalan Terkatung-katungnya Perpindahan Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan Ke Sipirok

Oleh: Bangun Siregar, SH *)

1. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Tapanuli Selatan didirikan dan dibentuk berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 tahun 1956. Semenjak berdirinya sampai sekarang, Kabupaten Tapanuli Selatan sudah mengalami beberapakali pemekaran wilayah. Hal itu terjadi oleh karena terjadinya perkembangan dan pertumbuhan disegala bidang di tengah masyarakat;

2. Proses pemekaran yang dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004 telah dilangsungkan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun yang mengatur tentang proses pelaksanaan pembentukan wilayah pemekaran dimaksud adalah :-
1). Undang-undang Nomor 32 tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Adminstratif Padangsidimpuan.
2). Undang-undang Nomor 4 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan.
3). Undang-undang Nomor 32 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Mandailing Natal.
4). Undang-undang Nomor 37 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara
5). Undang-undang Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas;

3. Untuk Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Kabupaten induk, telah ditetapkan sesuai isi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 37 dan 38 tahun 2007 yang berbunyi :
Dengan disahkannya undang-undang ini,
(1) Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan Kabupaten induk berkedudukan di Sipirok.
(2) Paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan, secara definitif, pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan telah berada di Sipirok.

4. Bahwa sekitar tahun 2005 DPRD Tapanuli Selatan menyetujui rapat paripurna usulan pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditindaklanjuti oleh DPRD Sumatera Utara untuk diusulkan ke DPR RI dan Pemerintah Pusat;

5. Bahwa dalam rangka memenuhi tahapan administrasi persiapan 3 (tiga) calon Ibukota sekaligus Pusat Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan dibuatkan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) pada tahun 2006 untuk ketiga calon ibukota, yaitu Kota Sipirok, Kota Gunungtua, dan Kota Sibuhuan;

6. Bahwa melalui kajian yang mendalam akhirnya DPR RI telah mengesahkan UU No 37 dan 38 Tahun 2007 tertanggal 10 Juli 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara;

7. Bahwa UU No 37 dan 38 Tahun 2007 pasal 21 (1) dan (2) menyebutkan (1) Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan kabupaten induk berkedudukan di Sipirok (2) Paling lama 18 (delapan belas) bulan ini sejak Undang-Undang ini diundangkan, secara defenitif pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan telah berada di Sipirok;

8. Bahwa sekitar tahun 2008 Bupati Tapanuli Selatan memulai perencanaan pemindahan ibukota diluar ketentuan UU No 37 dan 38 Tahun 2007, yang dibuktikan dengan surat Bupati Tapanuli Selatan yang pada waktu itu dijabat oleh Ongku P.Hasibuan yang ditujukan kepada PT. Toba Pulp Lestari (sebagai pemegang hak pemanfaatan kawasan hutan produksi Sipirok dan Angkola Timur) dan Menteri Kehutanan RI untuk pembebasan lahan sebagai areal pertapakan kantor bupati seluas 275 Ha yang terletak di perbatasan kecamatan Sipirok dan tanah eksisting sebagaian besarnya sudah termasuk wilayah kecamatan Angkola Timur serta tanah-tanah dimaksud adalah tanah milik rakyat yang sudah dikelola dan dipergunakan sebagai kebun dan lahan pertanian sejak tahun 1800-an atau jauh sebelum Negara ini merdeka dari penjajahan;

9. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2008 sampai saat ini masyarakat Tapanuli Selatan terus menuntut agar isi UU 37 dan 38 tahun 2007 pasal 21 ayat (1) dan (2) segera dilaksanakan. Dan kemudian terjadi penolakan dari masyarakat Tapanuli Selatan atas rencana Bupati Tapanuli Selatan untuk membangun pusat pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan di areal tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan UU. Dan selanjutnya Gubernur Sumatera Utara, DPRD Sumatera Utara, dan DPD RI mengingatkan Bupati Tapanuli Selatan supaya tetap mengacu pada ketentuan UU No 37 dan 38 Tahun 2007;

10. Bahwa tanggal 10 Februari 2009 yang merupakan batas waktu yang telah ditetapkan UU No 37 dan 38 Tahun 2007, pemindahan Ibukota dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan dari Kota Padangsidimpuan (Pemerintahan Defenitif Kotamadya Padangsidimpuan) ke Kota Sipirok tidak dilaksanakan oleh Bupati Tapanuli Selatan;

11. Bahwa sekitar tahun 2009 dalam rangka memenuhi usulan Bupati Tapanuli Selatan untuk membebaskan kawasan hutan produksi Sipirok dan Angkola Timur seluas 275 Ha, pemerintah pusat menurunkan tim terpadu lintas departemen yang melibatkan LIPI yang merupakan cikal bakal lahirnya SK Menhut RI No 244/Menhut-II/2011. Namun dalam prosesnya terjadi berbagai kejanggalan yang merugikan dan mengabaikan masyarakat sehingga terjadi pergolakan yang luas dimana tanah rakyat/masyarakat diklaim sebagai tanah pemerintah tanpa meninjau perjanjian sebelumnya yaitu Surat Perjanjian Tahun 1953;

12. Bahwa menyangkut persoalan tanah/lahan yang diajukan Bupati Tapanuli Selatan untuk lokasi pertapakan kantor bupati diluar ketentuan UU No 37 dan 38 Tahun 2007 adalah sebagai berikut :

- SK Menhut RI 244/Menhut-II/2011 menyebut istilah `pelepasan kawasan hutan produksi Sipirok` untuk pembangunan pertapakan kantor Bupati Tapsel. Masalahnya apa dasar Kemenhut menyebut istilah kawasan hutan produksi di Sipirok? dan apa pula itu kawasan reboisasi? Asal muasalnya penyerahan tanah berstatus APL oleh Dewan Negeri Baringin (Sipirok) pada era orde liberal 2 November 1953 kepada Djawatan Kehutanan untuk direboisasi, dengan prasyarat “segala tanah2 jang telah lebih dahulu diusahakan penduduk dapat dikeluarkan dari maksud reboisasi”. Pada masa orde baru dimulailah proyek Inpres reboisasi di Sipirok sampai ke Angkola Timur. Prakteknya yang terjadi reboisasi otoriter dgn pengerahan massa Pramuka gotong royong gratis dikawal Polhut, diawasi Buterpra kini Koramil, diamati Muspida, proyek reboisasi masuk ke perladangan dan persawahan masyarakat, contoh konkrit di Kampung Janji Mauli, Sitorbis, Hasobe musnah persawahan masyarakat diserobot pinus reboisasi. Seluruh rakyat petani di Sipirok dan Angkola Timur terbungkam takut, disinyalir PKI sabotase pembangunan diobral jadi alat intimidasi pembungkaman. Praktek pemerintahan otoriter orde baru memperoleh legalitas semua dgn terbitkan SK No. 923/Kpts/Um/12/1982 Tentang Penunjukan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) di Provinsi Sumatera Utara. Secara sepihak anggar kekuasaan Pemerintah Orde Baru c/q Dephut memperluas kawasan hutan negara dari register warisan Hindia Belanda dengan mencaplok tanah rakyat, baik milik pribadi maupun tanah ulayat.

- Setelah reformasi, praktek kekuasan otoriter orde baru masih bercokol di Dephut, dgn terbitnya SK pembaruan Penunjukan kawasan hutan yaitu SK-44/Menhut-II/2005. Ditambah Dephut memberikan izin No. 493/Kpts-II/1992 kepada HPH-TI PT. Indorayon kini IUPHHK-TI PT Toba Pulp Lestari menjadi pemegang hak pemanfaatan kawasan hutan Sipirok dan Angkola Timur. Inilah dalih hukum Kemenhut buat SK 244/Menhut-II/2011 memberi lahan 271,1 Ha di Kilang Papan ke Pemkab Tapsel. Walau di awal permohonan, Pemkab Tapsel dpp Bupati Ongku Hasibuan telah memanipulasi isi laporan seolah lahan di Kilang Papan dan sekitarnya adalah hanya kawasan hutan pinus yg tak pernah disentuh masyarakat.
Perkembangan terahir sayangnya banyak yang tidak menyimak. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 45/PUU-IX/2011yg merevisi/menghapus hak/wewenang otoriter UU No. 41/1999 Ttg Kehutanan utk mengatur sesuatu lahan menjadi kawasan hutan hanya dgn Penunjukan, mutatis mutandis seluruh kawasan hutan yg masih sekedar berstatus Penunjukan, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum. Yg berarti di Sumut, status Penunjukan kawasan hutan oleh TGHP 1982 dan SK-44/2005 telah batal demi hukum. Di luar register serta hutan yg telah ditatabatas, dan telah ditetapkan dan dikukuhkan Menhut, maka seluruh lahan di Sipirok dan Angkola Timur seharusnya kembali menjadi APL yang tidak dikuasai oleh Kementerian Kehutanan RI.
- Dari fakta hukum ini, patutnya SK.244/2011 digugat ke MK agar diputus tidak berkekuatan hukum yg mengikat. Karena prasyarat procesverbal penyerahan tanah 1953 telah dilanggar Dephut serta sejumlah konsiderans SK 244/2011 seperti TGHK 1082, SK-44/2005, SK 201/2006 yg menjadi dasar penerbitan Sk.244/2011 notabene cuma penunjukan produk kekuasaan orde baru yg tidak punya kekuatan hukum mengikat. Dan Kemenhut tidak punya hak menyerahkan tanah kebun ladang sawah masyarakat di Janji Mauli dan Hasobe dan sekitarnya, dan dicaplok pemerintah c/q Kemenhut kepada Pemkab Tapsel yg sudah puluhan tahun diserobot.

13. Bahwa sesuai dengan Kajian Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota Sipirok Tahun 2006 yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang dimaksud Kota Sipirok sebagai Ibukota dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan berada dalam radius 9 KM. Lokasi yang direncanakan Bupati Tapsel saat ini (2011) berada diluar kajian yang dibuat sebelumnya ( lokasi tersebut bukanlah Kota Sipirok yang dimaksud UU No 37 dan 38 Tahun 2007 sebagai Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan);

14. Bahwa dalam rangka membantu Bupati Tapanuli Selatan, pemuka masyarakat Tapanuli Selatan telah mengusulkan beberapa lokasi untuk pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan sehingga tidak terkesan hanya memberikan kritik saja. Namun niat baik masyarakat untuk membantu Bupati Tapanuli Selatan untuk memenuhi ketentuan UU No 37 dan 38 Tahun 2007 bertepuk sebelah tangan;

15. Bahwa dalam rangka mengawal dan mengawasi implementasi isi UU 37 dan 38 tahun 2007 yang terkesan sengaja dikaburkan dengan multitafsir (terutama pengertian kata “SIPIROK” dalam pasal 21 ayat (2) Masyarakat Sipirok baik yang diperantauan maupun yang di Sipirok sendiri telah menggagas beberapakali pertemuan langsung dengan Bupati Tapanuli Selatan (di Jakarta dan Medan), hasilnya Bupati Tapanuli Selatan (Syahrul M. Pasaribu) tetap Ngotot akan melanjutkan rencana pembangunan kantor Bupati Tapanuli Selatan dengan dasar hukum SK Menhut No. 224/Menhut-II/2011, bukan berdasarkan UU 37 dan 38 Tahun 2007;

16. Bahwa dari bukti berupa data ternyata disekitar lokasi yang seluas 271 ha, ribuan hektar lahan disekelilingnya sudah diambil alih oleh oknum-oknum Pemda terlebih dahulu yang akan mendirikan bangunan-bangunan. Oleh karenanya sangat beralasan jika masyarakat menolak kelangsungan pembangunan proyek mercusuar sang Bupati Tapsel ini. Namun apa nyana, masyarakat tidak dapat bicara dan takut untuk menyampaikan protes kepada Pemda, karena aparat Brimob dan Tentara telah disiagakan dilokasi pertapakan yang seolah-olah akan terjadi perang gerilya di tengah hutan itu. Sekarang ini masyarakat disekitar lokasi yang dulunya adalah pemilik tanah hanya tinggal gigit jari dan terpinggirkan;

17. Bahwa sangat diyakini bahwa proses penentuan Sipirok menjadi Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan oleh Badan Legislatif bersama Eksekutif Negara ini tidaklah terjadi begitu saja, namun tentunya sudah dikaji secara matang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang kriteria penilaian penentuan Ibukota Kabupaten yang berlaku untuk seluruh kabupaten di Indonesia. Namun faktanya, Pemerindah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam hal ini Bupati serta seluruh jajaran SKPDnya belum melaksanakan perpindahan pusat administrasi pemerintahan ke Sipirok, namun sudah 5 (lima) tahun sejak 2007 hingga 2012 ini tetap menumpang berkantor di wilayah kotamadya yaitu di Jl. Kenanga, Kotamadya Padangsidimpuan;

18. Bahwa Bupati Syahrul M Pasaribu semenjak terpilih dan dilantik seperti tidak mengerti persoalan dan bahkan terkesan tidak mau tahu atas setiap desakan dari berbagai pihak agar segera memindahkan pusat administrasi pemerintahan dari Padangsidimpuan ke Sipirok sebagaimana yang diperintahkan oleh UU Nomor 37 dan 38 tahun 2007 pasal 21 ayat (1) dan (2). Padahal janji=janji pada waktu kampanye di seluruh wilayah Tapanuli Selatan selalu menyampaikan bahwa pekerjaan prioritasnya setelah terpilih menjadi Bupati adalah segera melaksanakan UU Nomor 37 dan 38 tahun 2007 yaitu memindahkan ibukota kabupaten sebagai pusat administrasi pemerintahan dari Padangsidimpuan ke Sipirok. Namun faktanya hingga saat ini perpindahan itu sepertinya sudah tidak perlu dan penting lagi dibicarakan dimeja kerjanya. Ada apa dibalik ini ???

19. Bahwa dalam menyikapi hal ini masyarakat gerah dengan kebijakan Pemkab Tapsel yang menentukan ibukota sekaligus pusat pemerintahan berdasarkan SK Menhut 244/Menhut-II/2011 sehingga masyarakat mempertanyakan apakah keberadaan SK Menteri lebih tinggi kedudukannya daripada UU. Keadaan inilah yang menyebabkan masyarakat Tapanuli Selatan melalui lembaga masyarakat independen yaitu Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan (LP2TS) menggugat Menteri Kehutanan RI dan Bupati Tapanuli Selatan di PTUN Jakarta yang terdaftar dalam register perkara No.113/G/PTUN/2011 tertanggal 14 Juni 2011 dan perkara tersebut pada saat ini sedang dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 45/B/2012/PT.TUN.JKT;

20. Bahwa dalam bagian gugatannya menyebutkan bahwa Menteri Kehutanan RI dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah keliru dalam penerapan ketentuan hukum yaitu SK Menhut 244/Menhut-II/2011 yang dikeluarkan tidak mendasarkan pada ketentuan UU yang ada diatasnya yaitu UU No 37 dan 38 tahun 2007 serta permasalahan lokasi pertapakan kantor Bupati secara eksisting berada didua kecamatan yaitu sebagian berada di kecamatan Sipirok dan sebagian berada di Kecamatan Angkola Timur sehingga jelas dan terang telah melanggar isi ketentuan pasal 21 ayat (1) dan (2) UU nomor 37 dan 38 dimaksud. Dalam penentuan ibukota sebenarnya telah diatur dalam PP 78 Tahun 2007, dijelaskan ibukota diletakkan atau ditempatkan dekat dengan masyarakat yang bertujuan mempermudah akses dan fungsi pelayanan terhadap masyarakat. Kondisi ini tidak tercermin dalam rencana Pemkab Tapanuli Selatan yang ingin memindahkan ibukota ke Tolang atau Kilang Papan. Jika rencana tersebut tetap dilanjutkan akan terjadi kerugian yang besar terhadap pemerintah dan masyarakat sehingga timbul pertanyaan siapa yang diuntungkan dengan kondisi yang tidak ideal tersebut;

21. Bahwa melalui sejumlah aksi-aksi demo damai di depan kantor Bupati Tapanuli Selatan, sejumlah perwakilan Masyarakat Sipirok yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipirok Peduli Hukum, menggugah dan mengingatkan kembali Bupati Tapanuli Selatan agar tetap konsisten Berkantor Ke Sipirok sesuai dengan salah satu janji politik sewaktu Kampanye Pilkada pasangan Syahrul M. Pasaribu dan Aldinz M. Rapolo untuk meraup dukungan dan Simpati Masarakat Kecamatan Sipirok dan sekitarnya serta Melaksanakan Amanat UU 37 dan 38 Tahun 2007 secara murni dan konsekwen;

22. Bahwa atas tindakan Bupati Syahrul M Pasaribu yang tidak berpihak kepada rakyat Tapanuli Selatan tersebut maka kami dari Ikatan Keluarga Alumni Pelajar Sipirok dan Sekitarnya (IKAPSI) Jakarta dan Forum Warga Sipirok-Jakarta Peduli dan Sadar Hukum (For Wash) serta Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan (LP2TS), mengadakan unjuk rasa di depan Gedung DPR RI dan Kantor Kementerian Kehutanan RI pada hari Kamis, 15 Maret 2012 untuk menyampaikan tuntutan kepada aparat terkait agar melakukan tindakan yang nyata atas masalah yang timbul di Kabupaten Tapanuli Selatan;

23. Bahwa masyarakat Sipirok baik yang di bonabulu (kampung halaman) maupun yang diperantauan akan terus melakukan pergerakan untuk melawan setiap kebijakan yang inkonstitusional baik melalui lembaga peradilan maupun jalur politik bahkan pengerahan massa secara besar-besaran ke kantor Bupati Tapanuli Selatan;

24. Untuk itu kami masyarakat Sipirok dan Tapsel menuntut dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, pusat pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan SEGERA dipindahkan ke Belanda Sipirok, sesuai amanat UU 37 dan 38, Pasal 21 ayat (1) dan (2) .

Jakarta, 21 Maret 2012
DPP IKAPSI jAKARTA
LP2TS
FOR WASH

*) Penulis adalah Ketua Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan (LP2TS)
Twin Plaza Hotel Lt.4 R.428 Jl.Letjen S.Parman Kav 93-94 Slipi, Jakarta 11420
Telp 021-56963183 (direct), 021-56960888 ext.7532, Hp 08129027086
email : bangunsiregar68@gmail.com

Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan@gmail.com


Kronologi Persoalan Terkatung-katungnya Perpindahan Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan Ke Sipirok Posted on Category Headline, Tabagsel. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Bergabung Dengan 5,638 komentator di Apakabarsidimpuan

  1. Saran agar perjuangan ditingkatkan ke forum Mahkamah Konstitusi (MK) walau dalam konteks Sipirok, secara komparasi bisa disimak dan dapat menjadi bahan tambahan rujukan, yaitu kontroversi antara rakyat di Sipirok dan Angkola Timur yang berhak atas tanah di Kilang papan ataukah Kemenhut, dan apakah ada kewenangan Kemenhut membebaskan lahan di Kilang Papan, bisa dipelajari dan dibanding dari aktifitas AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) diwakili Sekjen Abdon Nababan pada Senin (19/3) memasukkan gugatan terhadap Kemenhut di MK.
    Gugatan AMAN khususnya ditujukan kepada sejumlah pasal dalam UU No. 41/1999 tentang Kehutanan yang merugikan jaminan hak historis rakyat atas tanah. Argumennya memang logis rasional, yaitu bahwa hak rakyat atas tanah adat bukanlah hak yang diberikan negara kepada masyarakat adat, melainkan hak tanah adat adalah hak bawaan turun temurun yaitu hak yang lahir dari proses masyarakat tsb selama puluhan bahkan ratusan tahun membangun peradaban di wilayah adatnya.
    Dasar analogi di atas tsb, idealnya LP2TS/For Wash, DPP IKAPSI turun ke Sipirok/Angkola Timur. tumbuhkan kesepahaman pandang bahwa rakyat selaku pemegang hak historis atas tanah di wilayah adatnya, galang kesadaran dan solidaritas bahwa rakyatlah yang berhak menentukan apakah rakyat mau mengasi tanahnya atau tidak kepada Pemkab Tapsel untuk dibangun perkantoran, bukan Kemenhut apalagi Pt. TPL. Kalau rakyat di Kilang Papan, Janji Mauli, Siturbis tak mau kasi tanahnya, apakah Pemkab bisa maksa? Hadirnya aparat Brimob dan Tentara di lokasi pertapakan? Kok repot, emang gue pikirin? Jangan cuma perang-wacana di level pusat. Turun ke grassroot, provokasi aja konflik terbatas dan terkendali di Kilang Papan, baru boyong pajang rakyatnya di Komnas Ham Jakarta. Itu advokasi on the street, tapi advokasi by the forum MK mesti seiring.
    Fakta hukum processverbaal penyerahan tanah 1953 oleh Dewan Negeri Baringin Sipirok beserta Dewan Negeri Batunadua Pargarutan selaku lembaga adat menyerahkan ke Djawatan Kehutanan, adalah bukti absah sekaligus pengakuan pemerintah masa itu, bahwa yang diserahkan adalah tanah adat.
    jadi andigan ?

  2. Kalau kita perhatikan terkadang semenjak reformasi malah semakin kacau otonomi daerah yg kita harapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya justru terlantar,karena pemerintah daerah itu sendiri melahirkan raja-raja kecil yg merasa telah dipilih kontituennya walaupun itu dilakukan dengan tipu daya dan obral untuk memilihnya ,yg lucunya calon pemimpin ini justru tidak tau akar permasalahan dan sumber daya yg ada di daerah setempat namun ketika kampanye obral janji yg berlebihan dengan berbagai cara untuk menang dan duduk di pemerintahhan ? Sekarang apa yg terjadi ketika kontituen menagih janji baru kelabakan dan mencari aman… Sekarang baru rasakan ketika hendak menjabat jgn terlalu yakin menguasai akan kondisi dan situasi daerah kekuasaannya…nyo…nyom bo…kalau ingin tetap langgeng dengan masyarakat segera penuhi janji atau rasa aman yg menjabat tidak akan pernah dapat dukungan dari masyarakat….

2 Komentar untuk “Kronologi Persoalan Terkatung-katungnya Perpindahan Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan Ke Sipirok” Mungkin anda mau menambahkannya...?

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.