Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan@gmail.com

Home » Nasional » Disyahkannya UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan kepentingan UMUM

Disyahkannya UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan kepentingan UMUM

Setelah sekian lama pembahasan dan ditunggu-tunggu berbagai pihak UU tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum ini, maka akhirnya DPR RI menyetujui dan mensyahkan UU No. 2 tahun 2012 untuk dilaksanakan oleh Pemerintah serta menyiapkan perangkat-perangkat peraturan Pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah dan aturan pendukung lainnya.

Bagi pihak Pemda Daerah seperti Pemda Tapsel saat ini, lahirnya UU No. 2 tahun 2012 ini akan membantu pelaksanaan program mereka dalam mendukung pembangunan yang pro rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU ini, yang berbunyi:

Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan:

a. pertahanan dan keamanan nasional;

b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;

c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;

d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;

e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;

f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;

g. jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah;

h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;

i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;

j. fasilitas keselamatan umum;

k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah;

l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;

m. cagar alam dan cagar budaya;

n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;

o. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;

p. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;

q. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan

r. pasar umum dan lapangan parkir umum.

Jika dilihat dari point-point yang dimaksud dengan untuk kepentingan UMUM diatas, maka  pihak Pemda memahami benar dilapangan perihal UU baru ini agar tidak berbenturan dengan pelaksanaannya. Disamping pihak Pemda memerlukan pemahaman UU ini, para Masyarakat, Tokoh masyarakat dan Kepala Desa yang tersebar di Indonesia ini perlu memahami UU ini mengingat UU ini secara tidak langsung akan sering bersentuhan dengan tugas-tugas mereka sebagai pemimpin masyarakat di desa-desa.

Saat ini banyak pembangunan kepentingan Umum di Tapanuli Selatan tidak bisa dilaksanakan hanya gara-gara pelepasan tanah untuk pembangunan sesuai dengan program Pemda, misalkan seperti pelebaran Fasilitas Bandara Aek Godang, pelebaran jalan-jalan dan hal-hal lainnya. Namun demikian, masyarakat langsung dan masyarakat yang mengetahui hukum perlu mengawasi pelaksanaan UU ini agar tidak terkesan pihak Pemda yang terkaid seperti Raja dengan adanya payung UU ini.

Bagimanapun UU ini sangat diperlukan saat ini dalam pembangunan yang diharapkan, namun jangan sampai pihak-pihak tertentu sengaja memamfaatkan UU ini ke masyarakat yang tidak mengetahui hukum dan rencana Pemda setempat.

Jika dilihat dari pasal demi pasal, maka masih banyak yang harus di jelaskan dan dipertegas di Peraturan pemerintah untuk mendukung pelaksanaan dilapangan, tanpa adanya perpu yang jelas mengatur maka kemungkinan gesekan-gesekan dalam pelaksanaannya akan sering terjadi antara pihak petugas pemda dengan masyarakat yang merasa dirugikan dengan pelepasan Tanahnya. Diharapkan dalam perpu nantinya tidak membuat aturan yang sifatnya abu-abu dalam pasal demi pasal. Namun harus jelas dibuat dalam koridor yang jelas dan mudah difahami oleh masyarakat yang mungkin tidak memahaminya saat bersinggungan dengan pelepasan Tanah untuk pembangunan kepentingan Umum.

Mengingat UU ini sangat berhubungan langsung dengan kepentingan dan situasi masyarakat Indonesia yang saat ini kurang faham dengan hukum dan peraturan maka Media diharapkan dapat segera mempublikasikan UU ini secara jelas dan tegas kepada masyarakat mengingat dampak dari disyahkannya UU ini akan langsung terasa begitu pihak terkait melaksanakannya dilapangan (horas-fs).

Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan[at]gmail.com
Disyahkannya UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan kepentingan UMUM Posted on Category Nasional. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Bergabung Dengan 5,411 komentator di Apakabarsidimpuan

Ada 1 Komentar untuk “Disyahkannya UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan kepentingan UMUM” Mungkin anda mau menambahkannya...?

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.