Apa Kabar Sidimpuan Online

Want to contribute?
Contact us! or Register
www.apakabarsidimpuan.com
Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan@gmail.com

salam-3-jari

Home » Kolom » Kota Sipirok Ibukota Tapsel, Bukan yang Lain

Kota Sipirok Ibukota Tapsel, Bukan yang Lain

Oleh: Shohibul Anshor Siregar *)

Turis Mancanegara ketika berinteraksi dengan Masyarakat Sipirok di PASAR SIPIROK (trekearth.com)

Misi utama tulisan ini ialah pertama, menawarkan interpretasi otentik terhadap Sipirok sebagai sebuah nama tempat yang disebut secara tegas sebagai Ibukota Kabupaten induk Tapanuli Selatan (Tapsel), setelah pemekaran berdasarkan UU Nomor 37 tahun 2007 dan Nomor 38 tahun 2007. Kedua, penegasan secara kuat penyesalan atas kecenderungan menuduh pihak yang proketentuan hukum (Kota Sipirok Ibukota Kabupaten Tapsel) sebagai pihak yang tidak sportif.

Ketiga, penegasan bahwa menolak Kota Sipirok sebagai Ibukota Tapsel sama artinya mengingkari pemekaran Tapsel yang kini sudah terdiri dari Kabupaten induk Tapsel, Kabupaten Padanglawas Utara (Paluta) beribukota di Gunung Tua dan Kabupaten Padanglawas beribukota di Sibuhuan.

Tulisan ini awalnya dipersiapkan untuk menghadapi sebuah dialog khusus yang diselenggarakan oleh Kemendagri di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2011 yang melibatkan penulis untuk menyertai tim Dewan Pimpinan Pusat IKAPSI berhadapan dengan Bupati Tapsel yang didampingi oleh tim hukum dan para pembantunya.

Penegasan UU
Orang yang menginginkan Ibukota Tapsel itu di Sipirok adalah rakyat yang tahu dan mendukung kemauan UU No 37 dan 38 tahun 2007. Penegasan apa yang ditemukan pada kedua UU itu? Pertama, pada UU No 37 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Paluta di Provinsi Sumut, pada Bagian Keempat tentang Ibukota, tepatnya pasal 7, disebutkan bahwa Ibukota Kabupaten Paluta di Gunung Tua.

Sedangkan pada pasal 21 disebutkan bahwa “dengan disahkannya UU ini,  Ibukota Kabupaten Tapsel yang merupakan kabupaten induk berkedudukan di Sipirok. Dijelaskan lagi, bahwa paling lama 18 bulan sejak UU ini diundangkan, secara definitif, pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tapsel telah berada di Sipirok.

Kedua, UU No 38 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padanglawas di Provinsi Sumut, pada Bagian Keempat tentang Ibukota, tepatnya pasal 7, disebutkan bahwa Ibukota Kabupaten Padanglawas berkedudukan di Sibuhuan. Sedangkan pada pasal 21 disebutkan bahwa “dengan disahkannya UU ini, Ibukota Kabupaten Tapsel yang merupakan kabupaten induk berkedudukan di Sipirok. Dijelaskan lagi bahwa paling lama 18 bulan sejak UU ini diundangkan, secara definitif, pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tapsel telah berada di Sipirok. Kedua UU (Nomor 37 dan Nomor 38 tahun 2007) memberi redaksi yang tak berbeda sama sekali.

Jadi dua UU tentang Pemekaran Paluta dan Padanglawas yang masing-masing secara eksplisit menyebut nama ibukota (Gunung Tua dan Sibuhuan), sama-sama menegaskan ketentuan tentang ibukota Tapsel sebagai kabupaten induk, yakni Sipirok. Pada kedua UU itu, terdapat pula lampiran peta cakupan wilayah dan batas-batasnya yang tak terpisahkan dari batang tubuh kedua UU tersebut dengan skala 1:50.000. Peta itu dibuat oleh pemerintah dan diserahkan kepada pemerintah daerah saat peresmian pemekaran.

Penyimpangan
Sekarang, kita ingin selidiki argumen apa yang dimiliki orang-orang yang menginginkan Ibukota Tapsel tidak di Kota Sipirok. Kita tahu bahwa ibukota untuk kedua kabupaten pemekaran dari Tapsel, yakni Paluta dan Padanglawas masing-masing disebut secara eksplisit nama kota, yakni Gunung Tua dan Sibuhuan.

Di Paluta memang tidak ada nama Kecamatan Gunung Tua (Dolok Sigompulon, Dolok, Halongonan, Padang Bolak, Padang Bolak Julu, Portibi, Batang Onang dan Simangambat). Di Kabupaten Palas juga tidak ada nama kota yang sama dengan nama kecamatan (Sosopan, Barumun Tengah, Huristak,  Lubuk Barumun, Huta Raja Tinggi,  Ulu Barumun, Barumun,  Sosa, dan Batang Lubu Sutam). Secara praktis orang tidak memerlukan debat menentukan lokasi ibukota.

Kasus Kabupaten Tapsel berbeda dan sesungguhnya tidak mungkin dipermasalahkan dengan cara apapun. Memang ada sebuah nama kecamatan di kabupaten induk Tapsel yang sama dengan nama sebuah kota di kabupaten itu. Itukah alasan untuk menginterpretasikan bahwa ibukota Kabupaten Tapsel bukan Kota Sipirok? Ini sebuah perlawanan nyata terhadap UU No 37 dan 38 tahun 2007.

Di Kabupaten Tapsel kini ada 12 kecamatan yang salah satunya bernama Kecamatan Sipirok (Angkola Timur, Angkola Barat, Angkola Selatan, Sipirok, Arse, Saipar Dolok Hole, Aek Bilah, Batang Angkola, Sayur Matinggi, Batang Toru, Marancar dan Muara Batang Toru).

Perbandingan Kasus
Jika UU 37 dan 38 tahun 2007 memandang Kota Sipirok tak layak jadi ibukota, atau jika kedua UU yang sama memandang Gunung Tua dan Sibuhuan tidak tepat menjadi ibukota karena berbagai alasan, misalnya katakanlah terlalu “kuno” semua kota itu, atau karena lain-lain alasan yang bersifat objektif maupun subjektif, tentulah kedua UU itu tak akan segan-segan menunjuk sebuah nama lain yang bukan kota. Misalnya dengan menyebut “ibukota Kabupaten induk Tapsel adalah Kecamatan Sipirok”.  Benarkah? Di bawah ini ada sebuah perbandingan yang tepat menjadi rujukan.

Pada bagian keempat tentang ibukota, UU No 45 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumut, pada salah satu pasalnya (pasal 7) secara eksplisit menyebutkan bahwa Ibukota Kabupaten Nias Utara berkedudukan di Kecamatan Lotu. Kecamatan Lotu adalah salah satu dari 11 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Lotu, Kecamatan Sawo,  Kecamatan Tuhemberua,  Kecamatan Sitolu Ori, Kecamatan Namohalu Esiwa,  Kecamatan Alasa Talumuzoi, Kecamatan Alasa, Kecamatan Tugala Oyo, Kecamatan Afulu, Kecamatan Lahewa dan Kecamatan Lahewa Timur.

Jadi jika UU akan menunjuk sebuah nama tempat yang bukan kota yang akan dibangun menjadi ibukota (kecamatan), ia tidak akan sungkan-sungkan menyebutnya secara jelas sebagaimana terlihat pada UU No 45 tahun 2008 di atas.

Jangan pula diabaikan bahwa dalam pasal 7 penjelasan UU Nomor 37 tahun 2007, dipertegas lagi bahwa “yang dimaksud dengan Gunung Tua sebagai Ibukota Paluta berada di Kecamatan Padang Bolak”. Sekali lagi, jika Sipirok sebagai Ibukota Tapsel itu boleh di tempat lain di luar Kota Sipirok, tentu redaksi perundang-undangan (UU Nomor 37 tahun 2007 dan Nomor 38 tahun 2007) akan dibuat eksplisit seperti yang dimaksudkan.

Tidak boleh dilupakan bahwa sebelum keputusan memekarkan sesuatu daerah terlebih dilakukan pemenuhan persyaratan yang di antaranya tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTK) dari tempat yang akan dijadikan sebagai ibukota. Sipirok (Tapsel) memilikinya. Gunung Tua (Padanglawas Utara) memilikinya, begitu juga Sibuhuan (Padanglawas). Jika ada yang menganggap RUTK itu salah, agaknya masalahnya menjadi lain. Sebenarnya orang yang berfikir seperti itu lebih baik menolak UU 37 dan 38 sehingga pemekaran Tapsel dibatalkan saja.

Sipirok itu di Mana?
Belakangan ada juga orang yang selalu bertanya dengan naif: dimana Sipirok itu? Pertanyaan itu amat awam dan membuat pusing orang yang waras. Sipirok ada dalam peta intelektual dunia, ada pada sejarah yang benar, ada pada peta budaya dan semangat kemajuan sebagian orang Tapsel.

Sipirok bukanlah sebuah nama asing. Susan Rogers (Siregar) peneliti asing akan marah karena kini ada orang bertanya di mana Sipirok. Lafran Pane yang pendiri HMI itu berasal dari sini (Sipirok), juga Raja Inal Siregar, gubernur yang berbicara tegas soal pembangunan daerah melalui gagasan Martabe.

_____________________________________________________________________________

*) Penulis: dosen sosiologi politik FISIP UMSU, Koordinator Umum nBASIS

n’BASIS adalah sebuah Yayasan yang didirikan tahun 1999 oleh sejumlah akademisi dan praktisi dalam berbagai disiplin (ilmu dan keahlian). ‘nBASIS adalah singkatan dari Pengembangan Basis Sosial Inisiatif dan Swadaya dan memusatkan perhatiannya pada gerakan intelektual dengan strategi pemberdayaan masyarakat, pendidikan, perkuatan basis ekonomi dan kemandirian individu serta kelompok.
_____________________________________________________________________________

Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan[at]gmail.com


Kota Sipirok Ibukota Tapsel, Bukan yang Lain Posted on Category Kolom. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Bergabung Dengan 5,590 komentator di Apakabarsidimpuan

  1. penjelasan dari iparanda shohibul anshor siregar ini sdh sangat jelas dan lengkap, ada dasar undang undang, ada bedah dan contoh kasus dan ending explanation nya pun kuat dan lengkap. bukan untuk mengajari limau berduri..”….berarti ..” lebih pinter pak shohibul dari pada syahrul pasaribu sebagai bupati tapsel…..he….he….he… Kepada para SKPD bupati tapsel……tolonglah kalian ajari… bupati….kalian itu ya…..maila……hita…..par tapsel…..puna bupati…..na songonon…ate

  2. diakui tau tdk inilah kelemahan UU no.37/2007 yg tdk menyebutkan secara jlas ibukota tapsel (di kota sipirok atau di kecamatan sipirok) silahkan masing2 sah2 saja menafsirkan kota sipirok atau kecamatan sipirok, secara hukum kedu penafsiran itu sah2 saja dan tdk boleh salah satu merasa paling benar . silakan saling bradu argumentasi sesuai kehendaknya masing2 TAPI…. jgn sampe permasalahan letak ibukota menghambat pembangunan di wilayah (kecamatan) lain… kesejahtraan rakyat secara umum lebih diutamakan

  3. botul do i bah bung lubis, lagian anso unang holan na ribut, rap di paso ma jo mangkatai UU yang berhubungan dengan ibukota tapsel on, saat ini kita bicara bagaimana agar Pemerintahan tapsel saat ini bisa efesien dan efektif dalam menjalankan sisa pemerintahannya hingga pilkada berikutnya. Dan Kalaupun rakyat secara keseluruhan tidak menginginkan yang sekarang bupati untuk periode berikutnya… tinggal dilihat nanti diperiode pilkada berikutnya saja kalau tidak uka tinggal jangan dipilih lagi aja kok… gitu aja kok report heheheeeeeeee (just kidding)…

    Dan kalaupun memang saat ini tidak mau pindah perkantorannya ke kota sipirok atau kemanapun itu berada, sebaiknya seluruh anggaran penggunaan pemakaian kantor yang bukan pemilik Tapsel saat ini sebaiknya dipublikasi terbuka ke umum sehingga biaya seluruh pemakaian kantor yang yang digunakan untuk menggunakan roda pemerintahan bisa diketahui masyarakat. Karena kita harus menghormati juga atas keputusan suatu kepemimpinan, jadi kalau memang saat ini Bupati Tapsel memutuskan untuk berkantor sementara di Padangsidimpuan, ya tinggal diawasi saja Anggarannya selama menggunakan kantor disana kalau memang tidak mau pindah, sehingga roda pembangunan/roda pemerintahan tidak terganggu semua sektor disemua kecamatan hanya gara-gara meributi/mempersoalkan ini terus.

    Mungkin kita sepakat kalau UU No. 37 thn 2007 banyak mengandung kelemahan kalau memang itu banyak kelemahan misalkan untuk penetapan ibukota ini, tak salah diajukan ke pengadilan agar diputuskan segera dimana harusnya ibukota pemerintahan sesuai dengan amanat UU ini, sehingga tidak penuh ketidak kepastian.
    Dan kalau IKAPSI yang sudah banyak berbuat banyak untuk pembangunan wilayah SIPIROK, kita harus bangga punya organisasi seperti ini yang mungkin sangat terorgansiasi sekali untuk memperjuangkan pembangunan Wilayah Sipirok. CUman itu saja, IKAPSI maju kedepan dan sepertinya kecamatan lainnya jarang berkomentar berkomentar atau memberikan pendapat tentang apa yang diperjuangkan IKAPSI ini. Apa karena IKAPSI hanya melihat kepentingan wilayah sipirok saja, atau para IKAPSI merasa paling berjasa, atau IKAPSI paling merasa paling pintar, atau paling tau situasi wilayah Tapanuli Selatan, atau IKAPSI merasa semua pada diam sehingga harus ada motor penggerak sehingga harus menggerakkan motor untuk memperjuangkan Pemindahan Ibukota ini, yang pasti perjuangan IKAPSI ini sangat positif dan bernada baik untuk menyadarkan Masyarakat kalau situasi saat ini di Tapanuli Selatan ada masalah yang tidak tuntas-tuntas sejak pemekaran di Tapanuli bagian Selatan.

    Sebagai orang bukan orang Sipirok / bukan anggota IKAPSI, melihat banyak yang sudah diperbuat IKAPSI perlu dicontoh masyarakat kecamatan lainnya. Tentu belum tentu semua apa yang diperbuat IKAPSI cocok untuk seluruh masayarakat kecamatan atau belum sepaham dengan cara-cara IKAPSI, namun setidaknya upaya IKAPSI ini perlu mendapat perhatian dari seluruh masyarakat Tapanuli Selatan dan IKAPSI harus lebih menempatkan posisinya bahwa perjuangan ini bukan membawa hanya masyarakat sipirok saja, tapi membawa nama Tapanuli Selatan, sehingga kesatuan Tapanuli Selatan itu semakin bersatu dan semakin baik. Karena ada satu pemahaman bahwa TAPANULI SELATAN bukan hanyak milik masyarakat wilayah Sipirok tetapi Masyarakat seluruh Tapanuli Selatan. selamat berjuang…

  4. Sipirok dan kecamatan Sipirok >>>>> Klo dlm UU di sebutkan di Sipirok memang dapat diartikan sebagai kecamatan sipirok secara keseluruhan… itu sudut pengertian umum NAMUN birokrat seharusnya mengartikan di Sipirok adalah ditempat ibukota kecamatan Sipirok ,, Karena terkait dengan Ibukota Tapsel maka pengertiannya harus dikaitkan dgn Renc Umum Tata Ruang Kota (RUTK) jadi para birokrat Pemkab jagan berlagak bloon dalam menaggapi ini

  5. pak Agus Pakpahan@ penafsiran bapak boleh2 saja seperti itu dan siapaun boleh menafsirkan lain, asal jgn merasa penfsirannya yg paling benar, namanya juga UU no 37/2007 tdk tegas, sehingga ada celah utk dapat ditafsirkan berbeda2 oleh siapapun dan dari sudut pandang mana menafsirkannya serta apa kepentingannya.

    Ibukota tapsel sudah jelas dan tegas berada di sipirok masalahnya Letak perkantoran pemkabnya sekarang yg masih diributkan, MOGA masalah ini tidak menghambat pembangunan di kecamatan lain yg ada di tapsel

  6. tapsel, tak pernah selesai karena masyarakatnya maol patureon, Kabupaten Bogor dipindahkan keCibinong komplek perkantoran pemkabnya dibangun tidak juga di kota (pasar) cibinong melainkan dibangun di tengah kebon bambu yg letaknya diperbatasan (lebih dekat) ke Kecamatan Bojonggede dan tak satupun masyarakat cibinong yg keberatan dan sekarang perkntoran pemkab bogor yg dulu kebon bambu telah berkembang pesat menyatu dgn pasar cibinong. Kenapa ini tdk menjadi contoh, ?

    • Buat pinomat ama partapsel,anda salah membanggakan bupati seperti itu, kalian liat gak ! apa yang diperbuat dia untuk sipirok kalau saya bilang Nol Besar,Sudah berapa tahun sisyahrul itu jadi bupati mana ada pembangunan yg mencolok di wilayah sipirok.Namanya aja dibilang mau ibu kota Tapsel dan saya dengar itu menjadi Induk dari TABAGSEL yg sudah dimekar kan.

  7. Lain lalang lain belalang

  8. JAKARTA – Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan, mendesak agar Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) segera memindahkan ibukota Tapsel dari Padang Sidempuan ke Sipirok. Pasalnya, UU Nomor 37 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara sudah jelas gamblang mengamanatkan ibukota Tapsel harus pindah Sipirok.

    Penegasan Djohermansyah itu disampaikan di depan sejumlah pengurus Ikatan Keluarga Alumni Pelajar Sipirok dan Sekitarnya (IKAPSI) yang mendatangi gedung Kemendagri, Selasa (12/6). Anggota DPR Sutan Bathoegana Siregar ikut mendampingi para pengurus IKAPSI, antara lain Penasehat IKAPSI Shohibul Anzar Siregar, dan Ketua IKAPSI Jakarta, Sigit Siregar.

    “Kita dorong pindah dulu ke Sipirok. Soal dimana lokasinya, nanti kita bicarakan lagi,” tegas Djohermansyah dalam pertemuan di ruang kerja dirjen Otda itu.

    Dijelaskan Djohermansyah, pihaknya nanti juga akan mengirimkan tim khusus untuk melakukan peninjauan lapangan. Dia juga berjanji akan mempertemukan pengurus IKAPSI dengan pihak-pihak terkait, antara lain Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan Bupati Tapsel Syahrul Pasaribu.

    Djohermansyah, setelah mendengar paparan pengurus IKAPSI, menyatakan setuju letak ibukota di titik nol Sipirok.

    Sutan dalam pertemuan tersebut berulang kali mengingatkan Djohermansyah agar serius menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, lanjutnya, bisa terus ada aksi demonstrasi. Bahkan, lanjutnya, bisa terjadi konflik fisik antar sesama warga. “Tolong Pak Djohermansyah, selesaikan dulu ini. Tujuan kita adalah membangun Sipirok,” ujar salah satu kandidat cagub dari Partai Demokrat itu.

    Sutan yakin, cukup kemendagri saja yang turun tangan dalam upaya penyelesaian masalah ini. “Jika butuh dorongan politik, nanti kita bantu dari DPR,” tegas Sutan.

    Seperti diketahui, berlarut-larutnya rencana pemindahan ibukota Tapsel ini sempat mengundang reaksi warga Sipirok yang selama ini berdomisili di Jakarta. Pada 24 Februari 2012, puluhan warga Sipirok di Jakarta yang tergabung dalam Forum Warga Sipirok-Jakarta Peduli Hukum (For Wash) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR, Jakarta.

    Sejumlah aktivis Lembaga Pengkajian Pembangunan Tapanuli Selatan juga ikut bergabung dalam aksi saat itu. Pada Maret 2012, aksi yang sama digelar di depan gedung kemendagri.

    Mereka mendesak ibukota segera dipindahkan, sebagaimana amanat pasal 21 ayat (1) dan (2) UU Nomor 37 Tahun 2007.

    Pasal ini mengatur bahwa Ibukota Kabupaten Tapsel yang merupakan kabupaten induk berkedudukan di Sipirok. Selanjutnya dinyatakan, paling lama 18 bulan sejak UU ini diundangkan, secara definitif, pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tapsel telah berada di Sipirok.

  9. TIDAK MULTI TAFSIR

    1. Penegasan apa yang ditemukan pada kedua UU itu? Keduanya secara jelas menunjuk Sipirok sebagai ibukota Tapsel, bukan Kecamatan Sipirok.

    2. UU No 37 dan 38 Tahun 2007 memberi redaksi yang tak berbeda sama sekali tentang Sipirok sebagai ibukota Tapsel dan paling lama 18 (delapan belas) bulan harus terealisasi. Jika harus terealisasi dalam jangka waktu sesingkat itu tentulah yang dimaksud oleh kedua UU itu bukan sebuah hutan yang tak memiliki bangunan apa pun, melainkan Sipirok yang dalam julukan lain biasa disebut Pasar Sipirok atau Sipirok Godang. Terbukti Tapsel tidak punya dana untuk itu, kecuali mengharap kucuran dari atas.

    3. Ibukota untuk kedua Kabupaten pemekaran dari Tapsel (Paluta dan Palas) masing-masing disebut secara eksplisit nama Gunung Tua dan Sibuhuan. Tentu karena dikehendaki secara sadar, pada pasal 7 penjelasan UU No 37 Tahun 2007 dipertegas bahwa “Yang dimaksud dengan Gunung Tua sebagai ibukota Paluta berada di Kecamatan Padang Bolak”. Orang tidak memerlukan debat untuk ini.

    4. Pada bagian Keempat tentang Ibukota, UU Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (No 45 Tahun 2008), pada Pasal 7 secara eksplisit menyebut Ibukota Kabupaten Nias Utara berkedudukan di Kecamatan Lotu.

    5. Hal yang sama terjadi di Provinsi Sumsel saat pemekaran Kabupaten Empang Lawang. Disebutkan Ibu kota Kabupaten Empang Lawang berkedudukan di Tebing Tinggi yang berada di Kecamatan Tebing Tinggi.

    6.Jika undang-undang No 37 dan 38 Tahun 2007 menghendaki Ibukota Tapsel itu di Kecamatan Sipirok, maka ia akan berbicara tegas sebagaimana untuk penujukan ibukota yang lain.

  10. MUNGKIN sekali lagi MUNGKIN banyak org yg bebicara dgn muatan sarat kepentingan … tapi pemkab dituntut harus bijaksana …saya tidak tau dimana letak perkantorannya nanti munkin dekat batas parsabolas atau dekat batas taput,,,atau dekat batas marancar?? tapi seyodyanya letaknya di seputaran ibukota kecamatan sipirok,, itu yang ideal mnrt saya… nah tinggal pemkab atau mungkin dibantu masyarakat yang menguji stdy kelayakannya dimna yg pas ditinjau dari letak georafis tanahnya , dari segi ekonomis dan efektifitasnya dll

  11. sipirok mudah2an menjadi lebih baik, lebih maju, lebih dibanggakan, jangan hanya berkutat dimasalah UU, daerah lain udah jauh meninggalkan kita puluhan tahun kedepan, kalau hanya untuk perebutan kekuasaan kapan bangkitnya saudara, BANGUNLAH SIPIROK KU NAULI…..

  12. Kepada Yth : Bapak Bupati Tapanuli selatan.
    Dimohon kiranya tidak usah menghabiskan energi hanya untuk memikirkan sipirok.
    Karena tapsel bukan hanya sipirok saja.
    Masih ada 13 kecamatan lagi diluar sipirok yang masih membutuhkan Perhatian dari bapak.
    Seperti halnya kecamatan angkola barat supaya masuk menjadi daerah lingkar Tambang.
    Begitu juga dengan tapal batas kita dengan kabupaten madina.banyak permasaahan tapsel yang butuh perhatian serius dari Bapak.yang jelas tapsel bukan sipirok saja.

  13. bung pinomat, ini bukan masalah SIPIROK masalahnya si Syahrul tukkik itu tak melaksanakan undang-undang itu secara konsisten, kalau seandainyapun bunyi UU itu menyatakan ibokota Tapsel itu di Batangtoru, di Pargarutan atau dimana saja tapi pelaksanaannya lain maka kita wajib mengingatkan si Syahrul dan Rapolo !

  14. Sutan dalam pertemuan tersebut berulang kali mengingatkan Djohermansyah agar serius menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, lanjutnya, bisa terus ada aksi demonstrasi. Bahkan, lanjutnya, bisa terjadi konflik fisik antar sesama warga. “Tolong Pak Djohermansyah, selesaikan dulu ini. Tujuan kita adalah membangun Sipirok,” ujar salah satu kandidat cagub dari Partai Demokrat itu.

    “TUJUAN KITA ADALAH MEMBNGUN SIPIROK” Pertanyaannya adalah untuk membangun SIPIROK atau TAPANULI SELATAN ?

    Setuju dgn pak Pinomat bahwa Sipirok adalah sebagian kecil dari Tapanuli Selatan dan kecamatan lain juga butuh pembangunan dan perhatian dari Bupati, Gubernur bahkan butuh perhatian pak Sutan Batugana

  15. Bapak Bupati Tapanuli Selatan yang kami banggakan,semoga Karunia dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa selalu menyertai bapak dan Keluarga,agar tetap amanah memimpin Tapanuli Selatan yang kita cintai.
    Ulang Pola Marsak Bapak mangaligi Parange ni par sipirok, (………dihapus……..)
    sekali lagi saya terangkan tapsel bukan sipirok saja……………………..
    13 kecamatan lain siap berkorban dan membela bapak…………………
    (………dihapus……..)
    camkan itu wahai par sipirok,tapsel itu bukan kalian saja………………….

  16. Bah, siap berkorban membela penguasa pelanggar UU? Robah dulu UU Pemekaran baru sok hebat membela kebenaran. Jangan si Pinomat dohot si Partapsel cuma kombur malotup di dunia maya !

  17. kalau tak mengerti jangan turut campur, lebih baik diam karena diam itu emas, dan kalau peduli dengan tapsel,coba pakai otak dan penglihatan apa yang sdh dibuat oleh bupati kepada tapsel…..kita harus berfikiran jernih kalau kita memang putra tapsel…..saya asli anak siborang sidempuan….rumah saya dahulu disamping sekolah nahdatul ulama……jl. sisinga mangaraja…..dan orang tua saya asli sipirok dari bags godang dan anturmngan……lae pinomat tolong jgn sok pahlawan…..mungkin anda org tidak tahu siapa…..nama aja pakai samar…..gimana…..kita percaya dengan saudara

  18. hahahah pinomat na bisa mambela Bupati bope na holan hata-hata sajo…siapa tahu nanti dapat percikan proyek. (www.PANDILAT.com)

  19. Lae Achmad Ryzach Morniff Hutasuhut jgn merasa benar sendiri, robah juga donk UU nya bahwa ibukota Tapsel di itik nol Kota Sipirok baru lae juga ngotot, Saya bukan pembela Bupati Tapsel apalagi bpk wakil bupati yg dulu ngotot pindah ke sipirok, sekarang tenang2 berkantor di Sidimpuan,

    Yang ingin saya ingatkan adalah jgn sampai energi habis untuk masalah letak persis perkantoran pemkab tapsel, masih banyak permasalahan dan pembangunan wilayah tapsel keseluruhan yg perlu mendapat perhatian,

    Ibukota tapsel tdk mungkin dipindahkan ke Batangtoru atau ke Angkola atau ke SDHj Ibukota tapsel sudah final di Sipirok, tapi jgn ada yg saling ngotot hrs dititik nol lah, di pusat pasar sipiroklah, Bicarakanlah baik2 duduk bersama antara Pemkab dengan masyarakat Tapsel yg mewakili keseluruhan kecamatan yg ada di Tapsel, dgn demikian Tapsel tdk identik /seolah2 hanya sipirok saja, ini demi percepatan pembangunan tapsel,
    Ini juga hanya pendapat saya, belum tentu benar dan diterima semua pihak, untuk itu saya mohon maaf

  20. Manknya apa sich yang bisa dibanggakan dari Sipirok kalian itu…??
    ingat bapak BUPATI, kau dipilih oleh masyarakat Tapsel, bukan hanya masyarakat SIPIROK, jd tidak usah kau kuras PIKIRANMU hanya untuk memikirkan SIPIRik yang satu ini, lagian lokasi yang sudah ada sekarang sudah lebih baik agar masyarakat kecamatan lain lebih mudah untuk menjangkaunya, selain daripda itu, pertapakan yang berada agak sedikit jauh dari pusat kota, membuat keberdaan masyarakt nantinya lebih merata….

  21. Ma dohot (…dihapus…) makkatai tu Bupati…..tarbia ma luai carana (…dihapus…) mandokkon na dijolo ni Bupati i, ma ceco ….

  22. Redaksi, saya membaca komentar di sini sudah melanggar DISCLAIMER.

    • terimakasih dan kata-kata yang tidak layak tersebut telah kami edit , dan bila anda menemukan comment lain dan tidak layak mohon di ingatkan pada kami … mauliate

  23. Sungguh pilu yang mendalam bagi Masyarakat Tabagsel umumnya, permasalahan lokasi Pertapakan kantor bupati hanya menjadi rong-rongan yang sangat utama, Padahal, Apakah masyarakat Tapanuli Selatan khususnya, yang notabenenya adalah kabupaten induk di wilayah TABAGSEL, TIDAK MALU tertinggal dari kabupaten anak-anaknya, wahai masyarakat, malu lah, mulai lah berpikir untuk kemajuan TAPANULI SELATAN khusus, dan bukan hanya untuk gengsi semata menjadikan Sipirok menjadi sebuah KOTA,…
    ingat lah masyarakat, TAPSEL itu bukan hanya SIPIROK….

  24. Wah debat di dunia maya ini kok makin “lari” dari konteks? Kalau aspek history dan kronologi pemekaran jadi tolok ukur, ini bukan debat lagi tapi cenderung tengkar idiot. Jika seandainya Raja inal Siregar tidak disuruh Presiden (mas itu) Suharto jadi gubsu dan Toharuddin Siregar dan Sualoon Siregar jadi bupati Tapsel beruntun –pada sa`at Raja Inal Gubsu– rasanya idee pemekaran takkan pernah ada keluar dari benak orang Tapsel (dulu) atau Tabagsel (kini). Yang mau dimekarkan itu apa? Angkola Sipirok, Madina, P.sidimpuan. Sayangnya, pada Pencalonan Raja Inal untuk Gubsu periode ke-2 justru masyarakat Mandailing yang mendukung Raja Inal, dan banyak surat-surat dukungan masyarakat dari Sipirok ke DPRDSU untuk memilih cagubsu Mudiyono. Dampaknya, sebagai rasa terima kasih pada periode kedua Raja Inal memekarkan Madina dan P.sidimpuan. Sampai lewat masa pensiun serta meninggalnya Raja Inal, pemekaran Angkola Sipirok belum terwujud. Gubsu pengganti bukan orang Tapanuli maka cuek pemekaran. bebaslah Bupati (masa itu) Ongku Hasibuan dan Ketua DPRD Bahrum Harahap mengotak-atik idee dan konsep pemekaran bagi kepentingan mereka sendiri. Padang Bolak dan Barumun-Sosa dimekarkan jadi Paluta dan Palas, Pemekaran Angkola Sipirok lenyap musnah dipermak mundur jadi Tapsel kembali. Ketua DPRD Bahrum Harahap tinggalkan Tapsel masuk ke posisi yang disediakannya, Bupati Paluta.
    Ongku Hasibuan yang merasa pemekaran Angkola Sipirok sudah hilang dari kewajiban hukum, terbukanya peluang tafsir bias dalam teks kata Sipirok UU Pemekaran yang tidak tegas menyebut Pasar Siprok atau Kecamatan Sipirok, membuatnya merasa tidak perlu menghormati fakta sejarah lalu memilih Kecamatan Sipirok yang dianggapnya masih sesuai dengan teks dalam UU.
    Akhirnya yang terlihat ngetrend cuma silang pendapat tak berujung, konflik yang terjadi cuma di ranah politik, aksi, publikasi polemik, lobby ke institusi politik.
    Cerita UU yang diharap punya kepastian hukum tapi kok masuk jalur debat politik tak berujung? Kok nggak masuk jalur advokasi hukum? Mis. uji materil UU Pemekaran minta revisi agar lebih akurat, detil, rinci, ataupun uji materil SK. Menhut tentang ibukota Tapsel?
    Forum maya ini produk intelektual, layaknya para penggunanya yang hobby berdebat tetap berlandaskan opini intelek bukan emosi idiot. Bisa nggak ya?

  25. atas nama Direktur perusahaan TPL kami mendukung supaya secepatnya ibukota dipindahkan ke sipirok dan dana- dana untuk itu akan dibantu oleh Perusahaan TPL Porsea.

  26. Saya sebagai Direktur Humas TPL IR.TAGOR MANIK Hp. 08126219295 setelah kemarin berjumpa di JAKARTA dan berbicara dengan WAPRES BUDIONO, saya tegaskan bahwa jangan ada baik LSM – LSM atau Wartawan- Wartawan DAN MASYARAKAT yang memblokade truk truk logging kami TPL di sipirok. saya akan hadapi anda – anda di kantor Bupati atau kantor kapolres TAPSEL tinggal anda pilih untuk kita buktikan siapa kita benar perusahaan saya TPL atau anda – anda masy tapsel. terima kasih IR TAGOR MANIK

    • Wah… lae Tagor Manik makin Provokatif saja nampaknya, sampai bawa-bawa nama wakil Presiden Segala. Kapan yah kita bisa ketemu di darat Lae.. aturlah waktunya biar kita bisa ketemu lagi dengan Masyarakat Sipirok Face to face…

      • Pak RegarZ….. Bagaimana kalau si tagor ini kita rendam satu hari di aek milas biar matang anunya, Gayanya seperi orang penting aja pake bawaa nama Wapres lagi, macam anak anak aja, dan no HP nya pun PALSU…..( pinjam mungkin )…sarjana kampungannya si tagor ini….

  27. wah ini pembicaraan jadi beberapa topik jadinya, ada yang bicara tentang PENETAPAN LETAK KANTOR BARU PEMDA TAPSEL, PROSES PEMINDAHAN AGAR SEGERA DILAKSANAKAN terus ada lagi topok masalah HAMBATAN LOGGING YANG BERBAUR SEPERTI ANCAM-MENGANCAM…

    Keberanian bung tagor manik terbuka secara terbuka dengan statment diatas juga sangat perlu dicermati perubahan-perubahan situasi di Negara ini. Dan itu statment ini menandakan di Indonesia ini sperti ada berlaku Hukum rimba tak tertulis…..

    Kalau saya hanya mau menanggapi bahwa Saya setuju Pemindahan kantor Bupati segera dilaksanakan ke wilayah kecamatan Sipirok, masalah apakah di Kotanya atau diluar kota sipirok dalam arti masih berada di wilayah Kecamatan Sipirok, mungkin biar tidak berlarut-larut menghabiskan tenaga dan pikiran yang akhirnya hanya sia-sia bahas dan ributin itu-itu terus berangkali baiknya perlu dibuat keputusan bersama diantara seluruh Pemda tingkat kecamatan mencari solusinya segera dan sekaligus penetapannya. Karena kan yang paling merasakan nanti tentang kantor ini selain masyarakat langsung juga pemda-pemda tingkat kecamatan dan tingkat aparat desa. Masalah apakah melanggar UU atau tidak, sepanjang seluruh masyarakat tapanuli selatan yang diwakili oleh perwakilan2 seluruh tingkat kecamatan dan tokoh2 setiap perwakilan seluruh masyarakat dan juga diwakili oleh satu atau dua orang setiap partai yang ada anggotanya di DPRD Tapsel, dan mereka semua perwakilan ini duduk bersama dan membaut kesepakatan bersama segera sehingga tidak berlarut2 permasalahan ini yang pada akhirnya nanti yang rugi adalah masyarakat tapsel itu sendiri. Apa yang diperjuangkan oleh masyarakat Sipirok agar Kantor Pemda TK II/Tapsel berada di kota sipirok menjadi hal yang wajar kalau menurut saya. Selayaknya memang demikian, namun demi menghindari dampak sosial yang bsia merugikan masyarakat secara keseluruhan maka Kesepakatan bersama menjadi salah satu solusi diantara solusi lainnya yang bisa ditempuh oleh Pemda Tapsel, pihak2 terkaid atau kelompok yang terkaid.

    Yang pasti kita semua berangkali sepakat agar Kantor pemerintahan ini dapat segera terealisasi secepatnya….

  28. wah ini pembicaraan jadi beberapa topik jadinya, ada yang bicara tentang PENETAPAN LETAK KANTOR BARU PEMDA TAPSEL, PROSES PEMINDAHAN AGAR SEGERA DILAKSANAKAN terus ada lagi topok masalah HAMBATAN LOGGING YANG BERBAUR SEPERTI ANCAM-MENGANCAM…

    Keberanian bung tagor manik secara terbuka dengan statment diatas juga sangat perlu dicermati perubahan-perubahan situasi di Negara ini. Dan itu statment ini menandakan di Indonesia ini sperti ada berlaku Hukum rimba tak tertulis…..

    mau menanggapi bahwa setuju Pemindahan kantor Bupati segera dilaksanakan ke wilayah kecamatan Sipirok, masalah apakah di Kotanya atau diluar kota sipirok dalam arti masih berada di wilayah Kecamatan Sipirok, mungkin biar tidak berlarut-larut menghabiskan tenaga dan pikiran yang akhirnya hanya sia-sia bahas dan ributin itu-itu terus berangkali baiknya perlu dibuat keputusan bersama diantara seluruh Pemda tingkat kecamatan mencari solusinya segera dan sekaligus penetapannya. Karena kan yang paling merasakan nanti tentang kantor ini selain masyarakat langsung juga pemda-pemda tingkat kecamatan dan tingkat aparat desa. Masalah apakah melanggar UU atau tidak, sepanjang seluruh masyarakat tapanuli selatan yang diwakili oleh perwakilan2 seluruh tingkat kecamatan dan tokoh2 setiap perwakilan seluruh masyarakat dan juga diwakili oleh satu atau dua orang setiap partai yang ada anggotanya di DPRD Tapsel, dan mereka semua perwakilan ini duduk bersama dan membaut kesepakatan bersama segera sehingga tidak berlarut2 permasalahan ini yang pada akhirnya nanti yang rugi adalah masyarakat tapsel itu sendiri. Apa yang diperjuangkan oleh masyarakat Sipirok agar Kantor Pemda TK II/Tapsel berada di kota sipirok menjadi hal yang wajar kalau menurut saya. Selayaknya memang demikian, namun demi menghindari dampak sosial yang bsia merugikan masyarakat secara keseluruhan maka Kesepakatan bersama menjadi salah satu solusi diantara solusi lainnya yang bisa ditempuh oleh Pemda Tapsel, pihak2 terkaid atau kelompok yang terkaid.

    Yang pasti kita semua berangkali sepakat agar Kantor pemerintahan ini dapat segera terealisasi secepatnya….

  29. lae tagor, anda buat nomor hp, saya hubungi lae matikan…..apa maksud lae

  30. Bagaimana mau didengar pendapat Bodat… kalau didengar berarti yg dengar juga bodat… asal ngomong aja tuh bodat si[pirok…

  31. Jika memang dana pemkab tapsel tdk punya, hoi dongan2 nasian luat sipirok bukan kita banyak di tersebar di nusantara ini? Apakah kita sudah lupa di bonani pasogit? Kepada yg mau berpartisipasi untuk membentuk paguyuban Sibualbuali Sipirok bentuklah penggalangan dana untuk pengadaan lahan pertapakan Pemkab Tapsel. Melihat di beberapa daerah pemekaran seharusnya di buat daerah perkantoran terpadadu di suatu tempat sehingga bisa menghemat lahan. Pangidoannami di angka hamu orang tuanami di Sipirok mardomu ditonga hamu disude angka perbedaan pendapat ulang lari dari peranan hita masing2. Songon umpamani naparjolo songon siala sampagul rap tuginjang rap tu toru, molo badabu rap margulu,atau songon suhat di robean namar si tungkol tungkolan, idoda keistimewaan nita halak angkola sipirok nada adong nasotarselesaihon di portibion asalakan adong kemauaanta. Mhn maaf bila ada yg tidak seide dengan pendapat saya pribadi ini. Wassalam, Aman S di Borneo.

  32. Salut untuk pak Regar dan Pak Lubis. ide bagus

    si tagor ama si juanda par TPL itu cocok memang kita rendam batang anunya karena senjatanya membela TPL cuma modal anunya apalagi si tagor cuma pintar sodori ledies-ledies untuk mendampingi tamu – tamu saat mengunjungi TPL . cocok itu

  33. SAUDARA2KU YANG TERCINTA, SAYA HANYA MEMBUAT SUATU INFIRASI BUAT SAUDARA SEMUA ” JANGANLAH KAMU BICARA SEBELUM KAMU BISA BERBUAT
    BERBUATLAH YANG BENAR DAN POISITF AGAR KIRANYA DAPAT MEMPENGARUHI
    ORANG LAIN,
    JADILAH PEMIMPIN YANG BENAR JIKA KAMU TERPILH JADI PEMIMPIN, DAN JADILAH
    MASYARAKAT YANG MEMBERIKAN ASPIRASI DEMI KEPENTINGAN BESAMA,,,,MARILAH
    SAMA-SAMA MENGHORMATI KEPUTUSAN DALAM MENJALANKAN RODA
    PEMERINTAHAN”
    JANGANLAH MEMAMFAATKAN SITUASI UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI KARENA KORBANNYA JELAS MASYARAKAT BANYAK”’

    Inilah kata2 bijak yang saya bisa lontarkan melalui wibeside ini : BUDAYAKAN MALU ATAS KETIDAK BEANARAN.

  34. Orang tua sudah memberikan nama yang terbaik ….agar sianak tumbuh lahir dan besar sesuai harapan orang tuanya……karena didalam nama yang tersirat ada titipan doa2 dari orangtuanya…
    Apakah ada orang tua…yang memberikan nama untuk anaknya SIBODAT…….karena setahu saya bodat itu adalah sejenis hewan untuk memetik buah kelapa…….sadarlah sobat……….jangan buat kecewa orangtua dan leluhurmu ya………..

  35. Yach….. Aku pikir sich bagus Sipirok jadi ibukota Tapsel. Cuma orang-orang sipirok ini terlihat songong. Nampak, sepertinya cuma orang-orang sipirok saja yang mau pindahkan ibu kota sedangkan orang kecamatan lainnya tak peduli sama sekali. Berarti keinginan UU itu adalah keinginan orang sipirok bukan keinginan orang Tapsel (luar Sipirok). Kalian (para Sipirok people), coba galang sekutu dengan daerah (kecamatan) lain yang ada di tapsel. Jangan hanya cuma orang Sipirok aja yang berkepentingan atas pemindahan ini.

  36. Hee . . Tagor Manik, TPL ngatur urusan kerjamu cuma di Siantar-Simalungun, tak usah sok hebat mau komentari Tapsel. Apa ada anggaran TPL untuk ngurusin pemindahan ibukota Tapsel ke Sipirok dan anda yang berwenang menentukannya? Jangan `ngecap ngawurlah`, Juanda Panjaitan, Simon Sidabuke, Chairuddin Pasaribu yang dikasi wewenang oleh si Keling Malaysia GM Ramalinggam boneka Sutanto Tanoto ngurus areal TPLdi Angkola Timur dan Sipirok yang dijarah elite Tapsel saja tak mampu karena tak ada anggaran dana penggusurannya. Paling TPL cuma becus ngadu ke Polres, itu pun tak diterge.

  37. Lae morniff dalang penstopan truk logging kami TPL melintasi sipirok. anda akan berhadapan nanti dengan hukum karena TPL telah diberi ijin oleh Menhut dan saya baru bertemu dengan pak menteri di Jakarta dan TPL adalah LEGAL.

  38. Yth. Management TPL Direktur Tagor Manik mohon bantu kami di polres tapsel karena penebangan kayu kami adalah untuk bahan baku pulp TPL . Anda jangan lari dari tanggungjawab anda karena kami adalah mitra dan pembayaran kayu TPL juga macet. kami sudah jera kalau disuruh mitra ke Tapsel. Mohon maaaf TPL kalau anda tidak cepat membantu kami akan blok jalan di kab, Humbang Hasundutan dan SEKTOR TELE

  39. MARPOKAT MA HITA DENGGAN-DENGGAN, ULANG MA ANTONG HITA SA HUTA MARBADAI, DI DIA DO NADUMENGGAN DI SI MA. POKOKNA MARPOKAT, BOTI DO.

  40. Porpol di Indonesia jangan mencampuri urusan Perusahaan. Lae Eddi Rangkuti jangan membawa – bawa PDI Perjuangan ke Tobasa ini masalah konsesi kami TPL di Tapsel dan kami adalah PMA yang mendatangkan devisa bagi RI , jadi pemerintah yang membela kami bukan parpol PDIP seperti anda . TPL adalah legal dan dilindungi pemerintah RI.

  41. tagor manik…..kami ada lahan 1000 an ha. kayunya masih banyak…..gimana….kalian beli aja kayunya mau…. daerahnya lewat sarulla

  42. Hamu sude koum sisolkot partapsel, marsada hita jo aso dapot pokat na denggan laho paturehon pakaranganta, jagojago ma hita ulang sanga ro sigaor dodak dohotdohotan margurtuki…dungi mandurung di na horu, marasok dongan lumobi mai tu angka panyeganyega ni luat ta be. Marsada ma hita laho paturehon luatta on anggiat murtumajuna tu joloan on, tarimokasi

  43. dimana kita mau jumpa mornif…

  44. Hee . . . Tagor Manik, kok sibuk kali kau? Kasus TPL udah jadi perkara di Polres Tapsel, urus dulu itu. Klu pun kalian mau anggar duit dan atau beking, paling Polres yg “kejepit” dikeroyok prapid dan pengaduan kalangan NGO ke Irwasum, Kompolnas plus publikasi media dll. Dan teringatnya, kan nggak levelmu nanya samaku? Permisi dulu sama senior atasanmu si Chairudin, Juanda, Simon berani nggak mereka buka-bukaan aib samaku?

  45. marhite hite ma hita asa laing marsada hatama hita asa tarpamajuma kabupaten tapanuli selatan, ndang pola masalah sanga didia ma ibukota ni tapanuli selatan i tergantung tu rakyat dohot pemerintah kabupaten tapanuli selatan dohot muse rekomendasi sian pemerintah pusa ( jakarta ).
    Alai i tergantung natua tua ( hatobangon ) namangelehen poda poda na jeges tu hita sudena
    Tarsaima jolo hata sian ahu molo adog nasala manang nahurang ahu mangido maaf

52 Komentar untuk “Kota Sipirok Ibukota Tapsel, Bukan yang Lain” Mungkin anda mau menambahkannya...?

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.