Apa Kabar Sidimpuan Online

Want to contribute?
Contact us! or Register
www.apakabarsidimpuan.com
Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan@gmail.com

Home » Kolom » Ramalan Politik Uang dalam Pilkada Kota Padang Sidimpuan 2012

Ramalan Politik Uang dalam Pilkada Kota Padang Sidimpuan 2012

Oleh : Zulprianto Lubis*)

Sekitar pertengahan Juli 2012 lalu, saya kebetulan membaca di laman Facebook seorang teman sebuah tulisan singkat yang memprediksi kekuatan keuangan sebagian pasangan kandidat Walikota dan Wakil Walikota yang segera berlaga dalam Pilkada Kota Padang Sidimpuan bulan Oktober 2012. Meski belum pasti, tujuh pasangan, baik jalur partai maupun independen, telah mendaftarkan diri ke KPUD kota Padang Sidimpuan dalam rangka Pilkada dimaksud.

Prediksi dalam tulisan pendek itu menempatkan pasangan Dedi Jaminsyah Putra Harahap-Affan Siregar sebagai pasangan terkaya, disusul oleh pasangan Andar Amin- Isnan Nasution di urutan kedua. Ranking tiga dan empat ditempati masing-masing oleh pasangan Chaidir Ritonga-Maragunung dan Rusydi Nasution-Riswan Daulay. Meski barangkali terkesan tidak serius, prediksi tersebut tetap masuk akal dalam beberapa hal, apalagi dikaitkan dengan predikat sumut sebagai ‘semua urusan mesti uang tunai’.

Sekilas, jika melihat latar belakang politik para calon tersebut, sebagian besar dari mereka tidak berasal dari partai politik, tetapi dari (mantan) birokrat. Dengan kata lain, sebagian di antara para kandidat bukanlah politisi, tetapi hendak menjadi pejabat politis. Satu sisi, kenyataan ini semestinya paradoks. “Untungnya’, kasus demikian sudah jamak terjadi di negeri ini.

Kenyataan demikian mengimplikasikan kelemahan dan kemandulan partai politik. Partai tampaknya tidak memilki kader untuk dicalonkan. Atau barangkali persoalannya bukan tidak hanya soal kaderisasi, tetapi soal uang: partai tidak mempunyai kader yang berduit. Akibatnya, banyak partai yang mencalonkan non-kader dengan kompensasi tertentu. Bagi partai politik, bahkan yang tidak memiliki kursi di dewan sekali pun, kompensasi tersebut bisa menjadi uang masuk. Kesan yang muncul kemudian adalah partai politik ibarat kendaraan yang bisa dibeli dan ditebeng siapa saja yang mampu bayar ‘ongkos’. Ini menjadi satu alasan kenapa partai politik di negeri ini tidak pernah kuat dan bermartabat. Namun, calon dari parpol juga belum tentu seorang politisi yang ulung dan luhung.

Saya ingin mengulas lebih lanjut tentang pemeringkatan-tak-resmi yang disinggung di awal. Bukan hal baru jika dalam budaya Batak, proteksi keluarga atas anak laki-laki sangatlah kental. Banyak ungkapan yang membenarkan pernyataan ini. ‘Anakki do harajaon di au’ (Anakku adalah raja bagiku), ‘dongan samudar’ (teman sedarah), atau ‘Dongan samarga, dongan sabutuha’ (teman semarga, teman berbagi) adalah sebagian di antara ungkapan sistem kekerabatan yang berurat berakar tersebut. Persoalannya adalah proteksi keluarga demikian sering sekali berbau negatif dan memunculkan praktek kolusi korupsi dan nepotisme (KKN). Adalah rahasia umum dan lumrah terdengar di kota Padang Sidimpuan, misalnya, para orang tua mau merogoh kocek hingga ratusan juta rupiah agar anaknya diterima menjadi calon PNS.

Unsur proteksi keluarga ini juga menjadi titik tolak dari prediksi di atas. Dasar perankingan tersebut dilakukan menurut latar belakang keluarga, tepatnya kekayaan atau modal yang dimiliki oleh setiap pasangan dan keluarga di belakangnya. Dedi Jaminsyah Putra Harahap, misalnya, adalah putra dari Rahudman Harahap yang dulu pernah jadi Sekdakab Tapanuli Selatan dan sekarang Walikota Medan. Demikian juga dengan Andar Amin, yang beberapa waktu lalu kalah dalam Pilkada Kabupaten Tapanuli Selatan, merupakan putra dari Bahrum Harahap, dulu pernah menjadi ketua DPRD Kabupaten Tapsel dan sekarang Bupati Padang Lawas Utara (Paluta). Tidak heran, jika banyak pihak, termasuk masyarakat awam, beranggapan jika para orangtua itu hendak membangun dinasti.

Lebih jauh, prediksi kekuatan keuangan Pilkada tersebut tentu mengimplikasikan kemampuan para kandidat dalam melakukan praktek politik uang (money politics) yang pada gilirannya akan mengantarkan pasangan yang bersangkutan duduk di tahta kemenangan. Siapa yang mampu bayar lebih tinggi, dialah yang akan menang. Pilkada pun nantinya diprediksi hanya sekedar transaksi jual beli suara antara konstituen dan kontestan. Tidak ada proses demokrasi sehat sedikit pun. Oleh karena itu, gerakan untuk menentang money politics mesti disegarkan kembali.

Lantas, apa yang bisa dilakukan oleh pemilih? Pertama, belanja kampanye (spending budget) para calon mesti dibatasi dan diawasi. Dengan demikian, para kandidat hanya memiliki kekuatan finansial yang sama untuk ‘berbelanja’ kebutuhan dan keinginan politiknya. Keadaan demikian sejatinya akan mengkondisikan para pemilih untuk merubah pikiran kepada faktor lain sebagai dasar menetapkan pilihan, selain besaran politik uang. Di sinilah peran pengawas Pemilu, baik Panwaslu atau organisasi independen, menjadi sangat kritikal, yakni untuk memastikan jika para kontestan tidak mengeluarkan biaya kampanye lebih dari anggaran yang ditetapkan.

Kedua, sejalan dengan poin pertama, para kandidat sebaliknya akan bekerja dan bertarung keras untuk mengkampanyekan program-program kerjanya (proker) kepada dan menyerap aspirasi dari masyarakat dengan berbagai cara atau media, termasuk kampanye langsung. Kampanye demikian memberikan kesempatan para pemilih untuk berinteraksi langsung dengan para kandidat dan menilai, bahkan menguji secara subjektif kualitas pribadi setiap calon seperti soal otak, ketulusan dan kesungguhan mereka kelak mengurus rakyatnya jika terpilih. Selain itu, perbaikan-perbaikan sistemik yang hendak ditempuh para calon juga bisa diamati dari proker-proker yang ditawarkan. Yang lebih penting lagi adalah pembuatan semacam kontrak politik antara kandidat dengan para pemilih.

Ketiga, faktor terakhir dan terpenting terletak pada kecerdasan pemilih. Saya berpendapat praktek Pilkada yang jujur dan demokratis hanya mungkin tercapai jika dan hanya jika pemilih menggunakan hak pilihnya dengan cerdas. Rakyat harus sadar dan disadarkan jika jual beli suara sebagai salah dan sesat, bahkan haram. Praktek politik uang sekedar memuaskan nafsu instan. Para kandidat barangkali mampu menyogok pemilih hingga ratusan ribu. Namun, perlu diingat, setelah mereka menang, mereka balik ‘mengekploitasi’ rakyatnya selama lima tahun berikutnya dengan berbagai proyek yang tidak pro rakyat. Sebab, bisa saja para pemimpin yang terpilih dengan praktek suap menganggap bahwa rakyat sudah mereka bayar sebelum menjabat dan tidak ada alasan untuk berpihak kepada mereka setelah menjabat.

Tentu saja, mengharapkan kesadaran politik demikian dari rakyat bukan perkara mudah. Sebab, praktek politik uang dan KKN yang meluas telah melahirkan sikap permisif di kalangan masyarakat luas. Namun perlu diingat, praktek politik uang yang sudah menjadi biasa dan bahkan menjadi budaya tidak menjadikannya menjadi benar. Rakyat harus kritis: apakah mau menukarkan sedikit uang ‘haram’ dan sebagai kompensasinya akan dipimpin oleh pejabat yang tidak memiliki niat dan semangat melayani rakyatnya.***

*) Penulis adalah Dosen pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, Padang dan saat ini dosen tamu pada Busan University of Foreign Studies, Korea Selatan.

Disalin dari: analisadaily.com

Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan@gmail.com


Ramalan Politik Uang dalam Pilkada Kota Padang Sidimpuan 2012 Posted on Category Kolom. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Bergabung Dengan 5,672 komentator di Apakabarsidimpuan

  1. Ambil saja uang mereka dari siapapun itu namun tetap memilih jika dianggap tdk ada yg baik maka pilihlah yg terbaik diantara yg buruk itu

  2. Ulasan perantau tuntut ilimu Zulprianto Lubis cukup bagus. Namun masih ada satu lapisan profesi temporer yang justru mengganjal penggalangan pemilih cerdas. Yaitu para TS/tim sukses masing-masing cawalkot, kalau bukan koum kerabat atau konco umumnya petualang yg bangga mengkampanyekan segala kehebatan, kebagusan masing-masing gacoannya, bukan dgn argumen logis rasional, melainkan primordialisme sempit. Motif impian gerombolan TS-TS juga picik dangkal mudah diduga, klu nanti gacoannya menang pilkada, group TS akan jadi ring-1 penikmat fasilitas dari si cawalkot.
    Sasaran kampanye para cawalkot plus TSnya kebanyakan pamer kemurahan hati tabur sumbangan ke kalangan masyarakat ekolem di pinggiran, bukan debat publik adu dan uji program. Masyarakat klas menengah baik finansial dan intelektual yg lebih melek politik selalu dihindari, paling banter didekati dgn lobby-lobby pribadi.
    Harapan perubahan mungkin hanya dapat digantungkan pada pola budaya politik para pemilih. Seperti yang terjadi 2 X pada pilkada Tapsel. Para cabup-cabup birokrat stock lama yg `belangnya` udah rahasia umum publik, jarang terpilih. Masyarakat di Tapsel lebih senang main coba-coba pada cabup pendatang baru `pulkam` ke Tapsel yg masyarakat belum tahu track rekordnya. Itulah faktor dominan kemenangan Ongku Hasibuan si wajah baru 2005 `mengkeokkan` Bahrum Harahap, Rahudman Harahap, Harry Lontung Siregar. Dan itu juga faktor unggulnya Syahrul Pasaribu pada 2010 atas Ongku Hasibuan dll.
    Silahkan pantau proses lanjut pilkada Psp, berikan analisis pencerdasan agar wawasan kami di huta busa tambah luas.

  3. dipilih pemimpin jahannam…..untuk…..rakyat japitu…..he…he…he…hancur…hancur….mau kemana masa depan bangsa ini …….

  4. Uang dalam kegiatan urusan Politik dan Pilkada adalah sesuatu yang tidak kita lepaskan dari pembicaraan. Mulai dari Politik uang hingga adu pamer kekayaan dengan menaburkan uang yang dimiliki. Lantas, apakah itu menjamin akan si pemilik menjadi berbuat untuk tidak mengembalikan terlebih dahulu uang yang sudah dikeluarkan dengan berbagai cara atau malah seperti yang disampaikan bung Hutasuhut tadi.

    Bagi calon-calon yang menurut pihak KPU telah melihat jumlah kekayaannya, perlu dipublikasikan juga total dasar kekayaan itu berdasarkan apa ditetapkan, berdasarkan hanya uang yang ada sajakah, harta yang ada sesuai nilai pasar, harta yang ada sesuai nilai perolehan, Harta sesuai dengan NJOP bagi harta berupa tanah dan bangunan atau Total Kekayaan berdasarkan laporan pajak tahunan pribadi masing-masing WP tersebut.

    Sudah saatnya Kebijakan Fiskal juga perlu dimasukkan sebagai sarat untuk menjadi Calon Pemimpin di TK. II dan TK. I dengan melibatkan petugas pajak untuk memeriksa kebenaran kebersihan harta kekayaan yang dimiliki. Jangan-jangan dari sekian harta yang dilaporkan ke KPU banyak yang tidak dilaporkan ke Kantor pajak… tapi itu jangan jangan loh….

    Dan Bagi media, para dunia pendidikan/kalangan Akademis, wartawan yang peduli akan pemimpin yang bersih, LSM sudah perlu menggulirkan slogan-slogan yang menunjukkan kata hati nurani. menerima uang mungkin susah untuk diterapkan kepada rakyat yang berbagai karakter dan pendidikan serta ekonomi, maka kita perlu slogan “SAYA MAU TERIMA UANGNYA, TAPI TIDAK UNTUK MEMBERI KATA HATI NURANI” atau bisa juga bukti dulu baru nanti terserah Pemilih. Contoh, memberi pandangan kepada masyarakat melalui warta Tetangg / tk RT, Desa-desa, Kelompok Agama di Mesjid, Di Gereja atau tempat ibadah lainnya yang mengajak “BUKTIKAN DULU PEMBERIANNYA, BARU SAYA TANYA KATA HATI NURANI SAYA”..

    Banyak slogan-slogan yang tidak harus semerta menolak pemberian uang dan pemberian apapun itu, namun slogan lebih mengedepankan kata hati nurani dan masa depan harus lebih utama dari semuanya. Melalui LSM, Akademis hingga Tingkat SLTA, Mahasiswa, Agama, Budaya dan juga kelompok2 lainnya bisa bersatu memberikan pemahaman Pemimpin yang bersih, Pemimpin yang lebih mengedepankan Perbuatan yang baik daripada hanya sekedar program proyek-proyekan….

    Atau sebut saja slogan yang sedikit menunjukkan perbedaan keras seperti “KAMU ADALAH SAUDARA SAYA, TAPI MASALAH CALON PEMIMPIN, KAMU BUKAN PILIHAN SAYA”…. Dan banyak slogan-slogan yang bisa diberikan kemasyarakat yang dapat membantu menyadarkan masyarakat akan pentingnya pemimpin yang dari awal mempunyai niat baik dan tidak hanya sekedar jabatan tapi lebih kepada perbuatan yang akan dihasilkan di saat berjalan dan setelah berakhir…

  5. Walaupun tkt pendidikan warga psp relatif rendah, namun kedewasaan dan kesadaran berpolitiknya tinggi. Mari buktikan ‘terima uangnya tunjakkon halaknai’. Huhuii..

  6. betul banget tuh….bung teksas,,,,, suarakan aja seperti lambang tu ” jagit hepeg nai ..tai ulang pili halak nai….aso binoto ia namangappir….ate “

6 Komentar untuk “Ramalan Politik Uang dalam Pilkada Kota Padang Sidimpuan 2012” Mungkin anda mau menambahkannya...?

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.