Kembali Ke Atas

Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan@gmail.com

Home » Headline, Tabagsel » Pemasangan Pipa Penyaluran Air Sisa Tambang Terhambat – Tambang Emas Martabe Akan Ditutup Sementara

Pemasangan Pipa Penyaluran Air Sisa Tambang Terhambat – Tambang Emas Martabe Akan Ditutup Sementara

MEDAN-Perusahaan tambang emas Martabe yang terletak di Batangtoru Kabupaten Tapanuli Selatan akan tutup untuk sementara. Hal ini dikarenakan produksi tidak bisa berjalan, menyusul berbagai masalah yang menghambat pemasangan pipa penyaluran air sisa tambang.

TAMBANG: Suasana Pertambangan Emas G-Resource Martabe, beberapa waktu lalu.//Toga MH Siahaan/sumut pos

TAMBANG: Suasana di Pertambangan Emas G-Resource Martabe, beberapa waktu lalu.//Toga MH Siahaan/sumut pos

Hal tersebut diungkapkan Komisaris G-Resource Martabe, Anwar Nasution yang didampingi oleh Humas G-Resourcen Martabe Katharina Suwardono di JW Marriot Hotel (14/5) kemarin.

Anwar Nasution menyatakan, operasional tambang PT Agincourt Resource saat ini sedang terganggu dengan berbagai peristiwa di daerah tambang. Seperti pembakaran pipa penyaluran air bekas proses tambang, yang disusul aksi demonstrasi warga setempat. “Sudah 2 kali kita dihalangi untuk pemasangan pipa ini, mulai dari pipa milik kita yang dibakar sama massa, kemudian saat akan melakukan pemasangan lagi, kita didemo. Tanpa pipa ini, operasional pipa akan sangat terganggu,” katanya.

Dijelaskannya, selama ini untuk produksi emas, air sisa ini akan masuk ke dalam wadah (penampungan). Di penampungan inilah air diproses sehingga aman sesuai kajian AMDAL dan Kepmen Lingkungan Hidup tentang baku mutu air. Nah, karena pipa ini belum terpasang, tampungan air tersebut sudah hampir penuh. “Kalau prediksi kita, sebenarnya dia mampu untuk menampung hingga 2 bulan lagi. Tetapi, saat ini kita butuh dana untuk produksi,” lanjutnya.

Seperti diketahui pada Juli kemarin, G-Resource Martabe telah berhasil memproduksi emas. Tetapi, untuk produksi selanjutnya, penampungan air sisa ini dibutuhkan, hanya saja ditakutkan tidak mampu menampung. “Produksi percobaan pada Juli kemarin sudah berhasil. Karena itu, akan dicoba untuk produksi yang sebenarnya. Karena target emas per tahun kita ‘kan sekitar 250 ribu ons,” tambah Anwar yang merupakan mantan pegawai BPK RI ini.

Pemasangan pipa ini harus secepat mungkin dilakukan, mengingat saat ini sudah memasuki musim penghujan, di mana tempat penampungan akan lebih cepat terisi. Sedangkan untuk pemasangan pipa ini dibutuhkan waktu maksimal selama 14 hari. “Kita harus cepat membangun pipa, untuk mencapai target produksi,” ungkapnya.

Walaupun tidak menyukai dengan keputusan perusahaan ini, tetapi mau tidak mau harus dilakukan. Karena bergerak dalam bidang bisnis, dimana keuntungan mencapai pokoknya. “Apalagi, tambang ini memperkerjakan 2 ribu pekerja, di mana 70 persennya adalah masyarakat setempat. Jadi, kalau operasional ditutup sementara, maka kita juga akan merumahkan mereka. Dan yang rugi siapa?” lanjutnya.

Pemda Pemprov Sudah Dapat Saham

Saat ini, pada umumnya yang bekerja di tambang emas ini memiliki penghasilan sekitar Rp4 hingga Rp5 juta per bulan. Anwar mengakui, saat ini tidak mengetahui dengan pasti kendala yang dihadapi oleh perusahaan asal Australia ini dengan masyarakat setempat, mengingat semua hal pokok sudah diberikan. “Kalau meminta CSR, jangan sekarang, karena untung saja belum. Tapi, pasti akan kita berikan. Saham juga sudah kita berikan untuk Pemda setempat dan Pemprovsu,” tambahnya.

Mengakui sosialisasi antara perusahaan dan masyarakat setempat yang belum berjalan dengan baik, Anwar akan menempuh jalan terakhir sebelum memutuskan untuk menghentikan produksi emas sementara. “Kita akan berkonsultasi dulu dengan Kapolda Sumut, Pak Wisnu. Karena kita juga bingung, saat terjadi pembakaran pipa penyaluran, sepertinya Kapolres di sana tidak bergerak atau mencari tahu. Padahal, sebagai aparat keamanan, dan ini adalah salah satu bentuk investasi bukankah pekerjaannya menjaga keamanan kita?” lanjutnya.

Setelah itu, manajeman G-Resource juga akan berkunjung untuk daerah tambang dan berbincang langsung dengan masyarakat setempat. “Kita butuh kepastian, kenapa kita diganggu saat produksi bukan saat eksploitasi. Jangan begitu, tambang ini bukan hanya keuntungan perusahaan, tetapi juga masyarakat setempat. Terbukti, perekonomian masyarakat sudah meningkat. Lihat saja saat ini berbagai cabang bank sudah berdiri di daerah tersebut,” tambah Anwar.

Salah satu peningkatan ekonomi masyarakat setempat, dapat dilihat dengan sudah mulai banyak yang berdagang di daerah tersebut, karena kebutuhan pokok pabrik emas yang harus memberi makan lebih dari 2 ribu karyawannya. “Kalau kita tutup sementara, maka kita mereka juga harus tutup, yang rugi siapa lagi?” lanjutnya.

Terkait dengan pencemaran air sungai Batangtoru, dengan Anwar mengatakan bahwa G-Resource Martabe yang membuat air sungai tersebut tercemar. Ada berbagai faktor. “Silakan cek, apakah kita yang mencemari atau bukan, karena kita saja baru masuk, dan belum melakukan apa-apa,” tambahnya.

Sementara itu, menurut Humas G-Resource Martabe, Katarina Soediono mengatakan untuk saat ini tidak memperhitungkan kerugian yang akan dialami PT Agincourt Resource karena ini dalam masih dalam taraf pertimbangan, menunggu keputusan dari pemerintah provinsi Sumatera Utara dan pemerintah daerah. “Kalau hitung-hitungannya saya tidak tahu pasti. Yang pasti untuk invest di tambang ini sudah mencapai 1 miliar dolar,” ungkapnya. Dana tersebut belum termasuk dengan biaya eksploitasi, pembangunan pabrik, dan produksi kemarin.

Ditegaskannya, keputusan untuk menutup tambang emas ini adalah keputusan terakhir, hingga keluar kepastian hukum. “Penutupan juga akan berjalan secara perlahan. Awalnya bagian kasar, setelah itu yang bagian bawah. Dan kemungkinan keputusan ini akan mulai berjalan sekitar 1 minggu lagi,” ungkapnya. (ram)

Konflik Warga dengan Tambang Emas Martabe

12 Juni 2012
Ratusan warga di 6 desa di Kecamatan Muara Batang Toru membakar mobil Ford Double Cabin milik perusahaan dan pipa-pipa limbah milik PT Agincourt Resources.

4 September 2012
Ribuan warga dari 11 desa dari Kecamatan Muara Batang Toru berusaha membakar pipa-pipa dan menentang rencana pemasangan jaringan pipa pembuangan limbah yang mengarah ke Sungai Batang Toru.

5 September 2012

  • Ribuan warga terlibat aksi saling dorong dengan  pihak kemanan. Massa yang emosi melempari petugas dengan batu yang dibalas petugas dengan tembakan peringtan ke udara
  • Sedaprov Nurdin Lubis meminta BLH Sumut turut mengawasi limbah G-Resource dan meminta Bupati Tapanuli Selatan membantu menenangkan suasana.

6 September
Communications Manager PT Agincourt Resources,  Katarina Hardono, meminta Pemerintah Provinsi serta pemerintah kabupaten/kota di sekitar tambang turut andil menyelesaikan persoalan.

7 September
Mediasi antara manajemen perusahaan pertambangan dengan warga terus dilakukan.

14 September
Manajemen tambang menyatakan kemungkinan menutup tambang hingga konflik dengan warga terkait terkait limbah dan pengelolaanya diselesaikan.
Sumber dan Data olahan: Sumut Pos

Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan[at]gmail.com

Pemasangan Pipa Penyaluran Air Sisa Tambang Terhambat – Tambang Emas Martabe Akan Ditutup Sementara Posted on Category Headline, Tabagsel. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Bergabung Dengan 5,409 komentator di Apakabarsidimpuan

  1. Sungguh kejam sekali pernyataan Anwar Nasution putra Tabagsel yang tidak pernah turun langsung melihat kondisi riil di lapangan. terkait kenapa baru pada saat eksploitasi baru adan komplain masyarakat. karena sebelumnya masyarakat tidak pernah di sosialisasikan sebelumnya oleh karyawan anda. Disamping itu kami sebagai warga baru mengetahui kebohongan PT. AR setelah buku AMDAL, ANDAL, RKL dan RPL diterima pada bulan Juni 2012. sehingga wajar warga marah karena dibohongi PT. AR. contohnya adanya pernyataan dalam buku revisi RKL dan RPL yang menyatakan bahwa sungai Batang Toru tidak dipergunakan sebagai sumber air minum…
    Terkait pencemaran sungai Batang Toru, memang ari limbah anda belum mencemari sungai Batang Toru karena memang belum di buang kan… Tapi meskipun demikian dari erosi tanah akibat proses pra produksi telah nyata mencemari sungai Batang Toru sehingga kekeruhan meningkat mengakibatkan penetrasian cahaya berkurang sehingga Zooplankton dan Vito Plankton mati sehingga tidak ada sumber makanan ikan sehingga pendapatan nelayan berkurang. hal ini juga telah disampaikan dalam buku ANDAL PT. AR..
    Menurut kami hendaknya PT. AR pun melakukan evaluasi manajemen sendiri. gajilah orang-orang yang menguntungkan anda secara komprehensif jangan hanya menerima laporan ABS Ipar….

    Belum lagi berbagai persoalan hukum yang ditambrak oleh management saudara di lapangan seperti Diversion sub DAS Aek Pahu Tombah dan Aek Pahu Tamosu, pengangkangan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Nomor : 08 tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dengan tidak melibatkan warga di Muara Sungai Batang Toru serta prinsip2 budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat.
    Kami yakin jika PT. AR bersikap kooperatif dengan mengakomodir keinginan warga,,, meskipun dirumahkan hanya paling lama 2 bulan kog. karena masyarakat bersedia bekerja sama dengan baik dengan PT. AR jika memang membangun instalasi pipa ke hilir pemukiman warga Muara Hutaraja..

  2. Kok cengeng kau Sumurung? Melebar pula kau meleak-leak kesana kemari. Fokuslah pada pokok sumber masalah, sederhanakan tudingan. Singkatnya gini aja, dasar hukum pemasangan pipa limbah ke hulu Sungai Batang Toru di Sipisang apa? Kan tak jelas! Di dokumen Amdal, Andal, RKL, RPL tak ada paparan tegas yg mengabsahkan secara scientis dan yuridis pembuangan limbah ke hulu S. Bt Toru. Isi dokumen Amdal cuma bahas aspek dampak di sekitar istilahnya Lingkar Tambang, tak ada sehuruf ada kajian tentang area dan masyarakat terkena dampak pembuangan limbah. At least, konklusinya dokumen Amdal cacat-hukum.
    Komisi Penilai Amdal juga didominasi perwakilan masyarakat lingkar tambang, nihil person mewakili masyarakat terkena dampak. Dalih birokrat lokal bahwa sa`at disusun dokumen Amdal, Kecamatan Muara Bt Toru belum ada, juga berkonotasi kilah. Karena bisakah perwakilan masyarakat desa-desa sekitar Pasar Bt Toru thok yg disebut desa lingkar tambang radius 2-5 KM menjadi representasi seluruh masyarakat Kec. Bt Toru –masa itu– yg wilayahnya sepanjang 50 Km sampai ke tepi laut? Ini kan “akal-akalan’ si Saulian Asisten-2 dan Baduaman Kadistam?
    Klu Anwar Nasution beserta para kambrat bule dan singkeknya di managemen Agincourt Resources memang belum tahu alasan sebenarnya dari keberatan penolakan rakyat di Kec. Muara Bt Toru, apa sih payahnya suruh konsultannya PT. ERM buat kajian ekologi khusus di wilayah DAS hilir S. Bt Toru?
    Hemat pribadi, ini cuma kalkulasi bisnis thok. Katimbang pasang saluran pipa buangan limbah ke laut atau ke Bongal –seperti tuntutan rakyat– yang mendekati seratusan milyar, kan mending spekulasi. Bangun opini di level pusat, biayai pasukan bersenjata direkrut dari instansi hankam plusloyal fee ke segelintir elite kekuasaan paling banter habis 10 milyar, kan hemat? Analogi simple kan?
    Langkah awal, kirim 1 set copy dokumen Amdal dilampiri analisismu ke Anwar Nasution, suruh dia pelajari dan titipkan sedikit kritik supaya dia berwawasan komprehensif, jangan mentang mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia, tahunya cuma parsial hitung cost dan profit ekonomi alias uang-uang thok.

  3. prinsip mempertahankan hak dan kebenaran yg setengah hati = melihat celah untuk masuk dalam kancah…memikirkan keuangan segelintir manusia diatas kepentingan masyarakat….apa gitu pak sumurung. Anwar nasution itu org pintar dan ahli hitung2an….dia tahu mana yg benar mana yg tidak benar….tapi klo bisa free cost kenapa tidak…..100 M …itu banyak lo….utk hitungan uang pribadi…he..he..he…

  4. O, ya.. Terima kasih atas segala saran and atensinya..
    Ternyata memang dunia ini sudah edan ya…
    Anehnya kenapa bapak2, udak2, tulang2 cumanya komentar n blm berbuat maksimal…
    aku gak keukeuh lagi jika menjadi Single Fighter toek berhadapan dengan
    Goliath berhati Iblis dan Berakal layak Tantri Abeng..
    Ketabo hita rame-rameon “Bolanda Hitam” on..

  5. @ Ali Sumurung : Lanjutkan kawan….!

  6. Pernyataan ” Walaupun tidak menyukai dengan keputusan perusahaan ini, tetapi mau tidak mau harus dilakukan. Karena bergerak dalam bidang bisnis, dimana keuntungan mencapai pokoknya. “Apalagi, tambang ini memperkerjakan 2 ribu pekerja, di mana 70 persennya adalah masyarakat setempat. Jadi, kalau operasional ditutup sementara, maka kita juga akan merumahkan mereka. Dan yang rugi siapa?” lanjutnya.”

    Bahasa yang paling sering digunakan para tangan kanan dan kepercayaan investor dalam memaksakan Investasi demi keuntungan pribadi/perusahaan dengan mengatakan “DAN YANG RUGI SIAPA?”

    Pertanyaannya adalah:
    Apakah masyarakat setempat secara menyeluruh (bukan personal/pribadi) akan rugi bila PT. Tambang Tidak beroperasi atau tutup atau tidak jadi melakukan tambang?
    Jawabanya menurut hemat saya, masyarakat tidak pernah mempunyai kerugian dalam hal ini malah kalau ditambang oleh masyarakat langsung secara teratur dan didukung oleh pemda setempat dan diberi pembinaan untuk menambangnya maka akan berdampak Positif.

    Lantas Yang rugi siapa?
    1. Yang pasti Investor pemilik Saham.
    2. Para Komisaris dan direksi manajemen yang sudah dijanjikan bonus / success fee bila mencapai target.
    3. Masyarakat perorangan yang sudah membidik keuntungan melalui ikutan bergabung dalam perusahaan penambang ini baik melalui pembentukan Usaha Toko, usaha Dagang, CV maupun PT oleh pribadi lepas pribadi ditempat ini.

    Apakah karyawan yang sudah menjadi karyawan rugi? jawabannya menurut saya adalah tergantung kebijakan dari pemerintah setempat dan pemerintah Pusat membuat aturan terharap aturan terhadap Tenaga Kerja di Indonesia ini dan aturan penambangan dan hak penambangan yang berlaku yang memihak masyarakat.

    Kalau ada yang mengatakan bahwa tidak mungkin ada pencemaran dari akibat penambangan ini, maka pihak tersebut harusnya bisa membuktikan secara data dan pembuktian untuk sebelum dan sesudah penambangan berjalan bahkan masa yang akan datang.

    Ganti-ganti Investor untuk penambangan ini dari dahulu berdasarkan study banding masing-masing investor menandakan resiko-resiko bila dilakukan penambangan ini mungkin harus makan biaya besar bila hendak dilakukan penambangan. termasuk Biaya menuntaskan penghindaran Pencemaran melalui AMDAL standar nasional dan Standar Internasional.

    ngomong-ngomong limbah pemasangan pipa ini mau dibuang kemana ya? ke LAUT kah?
    Bila ke Laut, apakah standar AMDAL baik tingkat nasional dan internasional pembuangan limbah ke laut sudah terpenuhi?

    Saat ini masyarakat di hilir sungai Batangtoru protes, maka tidak tertutup kemungkinan juga dimasa yang akan datang masyarakat di hulu penambangan sekitar 10-15 KM akan protes mengingat wilayah penambangan ini merupakan salah satu kawasan tempat habitat mamalia yang selama ini hidup dengan damai.

    masa lalu masyarakat setempat menantang Bupati dan DPRD Tapsel untuk hidup meminum air sungai batangtoru selama satu bulan, keadaan itu menandakan Investor dan manajemen penambang salah mengartikan bahwa masyarakat setempat adalah masyarakat yang tidak mengerti dan memahami. Justru Masyarakat setempat sangat memahami akan dampak resiko dari penambangan ini sebelum Penambangan berlangsung dari dulu. Jadi jangan diungkapkan/diartikan dengan makna KOK…BARU SEKARANG RIBUT SETELAH MAU MULAI MENGHASILANKAN…… Keamanan juga harus netral dan tidak mencoba memihak perusahaan dengan dalih menjaga keamanan, keamaan bukan hanya menjaga keamaan perusahaan tapi juga mempunyai kewajiban menjaga keamaan masyarakat secara keseluruhan termasuk dampak resiko dari yang hadirnya penambangan ini….

  7. PT. AR, adalah salah satu korban ” Ke Tidak Pastian Hukum” di Republik ini, apalagi lokasinya kebetulan di Kab. Tapsel, yang terkenal dengan “Tidak Pernah Selesai” ditambah lagi dengan Bupati nya yg butuh Dana Baaanyak untuk pengembalian biaya Pemilukada Kab. Tapsel. Th. 2010 yang lalu,.., maksudnya Proses pembuatan AMDAL PT. AR, dibuat atas kepentingan dan keuntungan segilintir orang yaitu telah terjadinya KKN antara PT. AR dengan Pemkab. Tapsel, dan beberapa Instansi yang terlibat dalam proses pembuatan AMDAL tsb,,, Artinya Pak Komisaris PT. AR, Pak Anwar Nst, telah terjadi solusi-solusi (MOU) yang saling mengungtung dan tidak tertulis dengan kata lain KKN antara anggota Bapak dilapangan dengan Pihak terkait seperti yang saya sebutkan diatas, alangkah baiknya Bapak sebagai Komisaris sekali-kali turun langsung kelapangan (Cek n Ricek) hitung2 lihat kampung halaman Tulang,,, jangan lagi punya posisi di pusat jadi Nasionalis nanti setelah tidak punya posisi lagi baru jadi Putra Daerah, mungkin kita dapat menyampaikannya karena kita kita tinggal atau berdomisili diDaerah yang akan dilalui Pembuangan Limbah PT. AR tsb, dimana akan dihantui akan akibat Limbah tsb yang mengandung SiAnida dan Mercuri yang kemungkinan mengakibatkan penyakit “Minamata” dan dampak negatif lainnya terhadap lingkungan lainnya, sudah banyak contoh Riil di Republik ini dan negara lain yang ada diDunia ini dan yang slalu jadi korban adalah masyarakat, Hematnya Pak Komisaris, ceburin aja beberapa jenis ikan ke Penampunagan Limbah yg dibuat PT. AR tsb, “apakah ikan tsb bisa bertahan hidup atau mati” kalau ikannya mati atau diperiksa di Lab ikannya berubah menjadi ikan Monster, berarti Proses Pembuangan Limbah PT. AR, tidak dapat ditolelir (diteruska) berarti harus dibuat Proses Limbah yang Baru yang benar-benar Steriil,,,,,,,,,,,,,,,,,kan mudah dan gampang prosesnya Pak Komisaris, itupun kalau mau dilanjutkan atau kalau maunya ditutup Perusahaan tsb, ya udah di TUTUP aja langsung gak usah pakai ngancam-ngancam Pak Komisaris, krn kita bukan dijaman penjajahan belanda lagi, mohon maaf atas respon saya ini krn kalau dari adat di Tapsel, saya memanggil Tulang (mora) terhadap marga Nasution.

  8. Bukan mangajari limau berduri…tetapi pengalaman yg sdh dilalui dan hukum yg berlaku sebagai acuan di pemerintahan RI. ini perlu disampaikan kepada PT. AG agar masalah lebih cepat terselesaikan…..untuk pengelolaan limbah industri kecil saja Bapedalda menetapkan acuan ijin pengelolaan limbah seperti berikut :

    Memiliki ijin yang diterbitkan menteri lingkungan hidup berdasarkan :
    Surat Keputusan Menteri Perindustrian tentang ITUI ( Izin Tetap Usaha Industri ), a/n. Menteri Perindustrian Kakanwil Departemen Perindustrian Provinsi Sumatera Utara.
    Tembusan :
    ? Menteri Perindustrian.
    ? Ketua BKPM ( Badan Kooridinasi Penanaman Modal ).
    ? Dir. Jend. IMLDE
    ? Kepala PUSDATA Departemen Perindustrian
    ? Arsip

    II. ISI UKL ( Upaya Pengelolaan Lingkungan ) / UPL ( Upaya Pemantauan Lingkungan ).
    1. Surat Persetujuan Laporan UKL/UPL yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian R.I, Kantor Wilayah Provinsi, Sumatera Utara.
    a/n. Kakanwil Departemen Perindustrian,
    Provinsi Sumatera Utara
    Kabid Bina Program.

    Tembusan :
    ? Bpk. Kepala BPPI Depperindag. Cq : KAPUSLITBAG SDWPI di Jakarta.
    ? Bpk. GUBSU cq : Kepala Biro KLH di Medan.
    ? Bpk. Kakanwil Perindustrian, Kodya Medan di Medan.
    ? Kakandep. Perindustrian Kodya Medan di Medan.
    ( Membuat Laporan UKL/UPL setiap 1 x 6 Bulan )

    2. Tanggapan atas UKL/UPL dari Departemen Perindustrian R.I, Kantor Wilayah Provinsi Sumut.
    3. Kata Pengantar & Daftar Isi.
    i. Informasi Umum
    ii. Informasi Kegiatan Industri (1 ~ 11 point) al ;
    1) L a h a n
    2) Produksi
    3) Bahan Baku & Penolong
    4) Jenis Peralatan Produksi
    5) Proses Produksi
    6) Penggunaan Energi
    7) Penggunaan Air
    8) Tenaga Kerja
    9) Penggunaan Bahan Bakar & Pelumas
    10) Jenis Alat Angkut & Kenderaan
    11) Jadwal Kegiatan
    iii. Limbah dan Cemaran
    iv. Informasi Kwalitas Lingkungan
    v. Upaya Pengelolaan Limbah / Cemaran & Lingkungan
    vi. Upaya Pemantauan Lingkungan

    Lampiran :
    ? Peta Situasi Lingkungan
    ? Izin Usaha Industri
    ? Bagan Organisasi
    ? Tata Letak Pabrik
    ? Lahan Peruntukan
    ? Status lahan ( Surat Tanah )
    ? Uraian Proses Produksi
    ? Hasil Analisa Air Sumur dalam Pabrik
    ? Hasil Analisa Air Sumur diluar Lingkungan Pabrik
    ? Hasil Analisa Kualitas Udara
    ? Peta Lokasi Pemantauan Limbah

  9. Semua yang kita sampaikan demi terciptanya “EKONOMI MASYARAKAT “…yang berdasarkan sila ke 5 dari Pancasila …..”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “…..Silahkan PT. AG beserta komisaris mengadakan Rapat Koordinasi program >>>”"” undang Menteri Perindustrian….Menteri Lingkungan Hidup….Menteri BUMN ( pak dahlan iskan)…..DPR-RI….Gubsu…Kadis perindustrian pemprovsu….kadis bapedaldasu….dan dari daerah…bupati…beserta kadis daerah perindustrian…bapedalda…..dan masyarakat batang toru dan seputaran sampai ke daerah ujung pembuangan limbah……satukan VISI dan MISI dgn adanya PT AG….akan menaikkan taraf kehidupan di masyarakat…. ( memang klo dipikir2 COST dan TIME nya perlu di arrange….namun kalo ini sdh dilaksanakan …..saya rasa permasalahan akan cepat selesai…..)….

  10. Wah, ideal benar anggiku Haji Marzuki, himbau satukan visi dan misi, apa mungkin? Sumber awal konfliknya saja pertentangan visi, rakyat anggap punya hak utk diakui existensinya sementara birokrat mau meniadakan eksistensi rakyat. Soal misi? Rakyat cuma perjuangkan lingkungan hidupnya sementara birokrat plus elite lainnya cuma “otak-kotor” dibenaknya berputar cari cara bisa ikut nimbrung urunan ‘punya saham” mengeruk profit tambang. Kapan mau ketemu?

  11. biar mereka tahu bang bahwa rakyat sdh memahami HAK dan Kewajiban….itu saya sampaikan paling tidak supaya aparatbyg pura2 bodoh…sdh tidak bisa bersandiwara lagi…

11 Komentar untuk “Pemasangan Pipa Penyaluran Air Sisa Tambang Terhambat – Tambang Emas Martabe Akan Ditutup Sementara” Mungkin anda mau menambahkannya...?

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.