Kembali Ke Atas

Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan@gmail.com

Home » Headline, Tabagsel » Bupati Madina Didesak Mundur

Bupati Madina Didesak Mundur

Todung Mulya Lubis : Hidayat Tidak Bisa Lagi Dipertahankan

Bupati Madina Hidayat Batubara

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMA Madina) mendesak Bupati Madina Hidayat Batubara agar segera meletakkan jabatannya karena dianggap membawa perpecahan di internal Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Madina.

“Kami datang ke ibu kota karena bentuk kepedulian kami terhadap Madina. Kami melihat perpecahan yang terjadi antara bupati dan wakil bupati sungguh memalukan. Bupati yang seharusnya bisa memimpin pemerintahan dengan harmonis ingin berjalan sendiri. Kami minta Mendagri dan Komisi II DPR turun tangan menyikapi ini,” kata Ketua Umum DPP IMA Madina Ahmad Irwandi Nasution didampingi Sekeretaris Umum Rahmad Riski Rangkuti di Jakarta, kemarin.

Irwandi mengungkapkan, setahun lebih masa kepemimpinan Bupati Hidayat Batubara dan Wakil Bupati Dahlan Hasan Nasution sampai sekarang belum memberikan perubahan yang berarti bagi masyarakat Madina. Yang terjadi justru sibuk mengurusi politik hegemoni dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan sepihak untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.
IMA Madina menilai bupati mereka telah gagal memimpin serambi Mekahnya Sumatera Utara (Sumut) itu. Pernyataan Wakil Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution 14 November 2012 lalu yang menyebutkan bahwa kepemimpinan mereka telah gagal membawa kemajuan Madina seharusnya diapresiasi oleh seluruh pihak, karena Dahlan siap menyelamatkan Pemerintahan dari kerusakan yang lebih parah lagi.

IMA Madina menyayangkan, kepemimpinan yang belum sampai seumur Jagung tersebut pecah kongsi. Perpecahan ini terjadi lantaran wakil bupati tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan penting dan strategis sehingga merusak tatanan pemerintahan dan pelayanan publik. Banyak pihak sebenarnya sudah berupaya menyatukan kembali Hidayat Batubara dan Dahlan Hasan Nasution, namun Hidayat tidak mempunyai itikad baik dan keseriusan untuk memenuhi harapan tersebut.

Akibatnya dalam kurun waktu satu tahun empat bulan kepemimpinan Hidayat Batubara tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga pelayanan publik mengalami stagnasi dan kemunduran di semua aspek. Irwandi membeberkan beberapa persoalan yang terjadi seperti pengangkatan pejabat eselon yang tidak sesuai peraturan perundangan-undangan. “Banyak pejabat yang diangkat tidak sesuai jabatan dan kepangkatan. Misalkan saja ditempatkan di jabatan eselon III tapi sebelumnya tidak pernah menduduki jabatan eselon IV, pejabat fungsional langsung menduduki jabatan eselon III di struktural,” paparnya.

Selain itu, bupati juga sengaja menonjobkan pejabat dengan mekanisme yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terbukti dengan adanya 140 orang mantan pejabat Madina berpangkat golongan III sampai IV dinon jobkan tanpa melalui prosedur. Yang sangat dikecewakan akibat kisruh ini kinerja/disiplin PNS di lingkungan Pemkab Madina menurun drastis di mana setiap hari kehadiran PNS hanya sekitar 50%. ¬

Dalam aspek lain diungkapkan Irwandi, Bupati Madina belum lama ini digugat Koperasi Pengembangan (KP) Universitas Sumatera Utara (USU) karena tidak memperpanjang izin lokasi pengelolaan 10.000 Ha kebun swait di Kecamatan Muara Batang Gadis. Lahan ini ditengarai menjadi kepentingan pribadi dan keluarga bupati. Kabar teranyar, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan memenangkan gugatan KP USU dalam putusan selanya baru-baru ini.

“Semenjak kepemimpinan Hidayat Batubara di Mandailing Natal juga sengaja memecah belah anggota DPRD Madina baik kapasitasnya sebagai bupati maupun sebagai ketua Partai Politik (DPC Demokrat Madina),” beber Irwandi yang juga mahasiswa Pasca Sarjana USU.

Ketua Tim investigasi dan evaluasi DPP IMA Madina Kemal Idris Nasution menambahkan temuan mereka di Madina mencatat banyak kejanggalan selama Hidayat memimpin. Kemal mengungkapkan bahwa masyarakat Madina merasa dibohongi oleh Hidayat di mana saat pencalonannya pada Pilkada Madina 2010 lalu berjanji akan akan membuka lapangan pekerjaan, memberikan pendidikan gratis, dan kesehatan gratis di Mandailing Natal. Nyatanya, setahu lebih kepemimpinan Hidayat janji-janji tersebut tidak ada realisasi.

Dalam hal lain, beber Kemal, bupati Hidayat sengaja mengkebiri hak-hak masyarakat. Semisal tidak diresponnya aspirasi ribuan masyarakat Kecamatan Naga Juang dalam menyelesaikan tapal batas tanah masyarakat yang diduga diserobot PT Sorikmas Mining (perusahaan tambang emas Madina). Akibatnya terjadi bentrok masyarakat dengan pihak perusahaan 7 Juli 2012 yang menjatuhkan korban di pihak masyarakat.

“Begitu pula desakan pembangunan Gardu Induk PLN yang dibutuhkan 500.000 warga Madina tidak pernah diseriusi Bupati Madina. Kesimpulan kami, kepemimpinan Hidayat tidak mampu membawa kemajuan bagi Madina. Yang terjadi justru persoalan demi persoalan. Kami berharap Depdagri dan Komisi II DPR turun tangan ke Madina guna menyelesaikan persoalan ini,” tandasnya.

Melihat persoalan tersebut, IMA Madina berharap Hidayat mundur dari jabatannya. Kepada Kementerian Dalam Negeri, mereka meminta agar Mendagri mengeluarkan kebijakan sesuai peraturan yang berlaku. IMA Madina juga meminta Komisi II DPR khususnya dewan yang terpilih dari Dapil Madina agar turun ke Madina untuk menyelamatkan warga Madina yang saat ini butuh pembangunan.*

Sementara itu, pengacara senior asal Madina Todung Mulya Lubis SH MBL menilai bahwa Hidayat Batubara tidak bisa lagi dipertahankan memangku jabatan bupati hingga akhir perode. Hidayat dinilai lebih banyak mengumbar janji dan tidak serius dalam melayani warganya. Ini bisa dilihat dari eksistensinya dalam menangani sumber daya alam (SDA) Madina. Yang terjadi justru banyak konflik antara masyarakat dengan investor khususnya di bidang pertambangan dan perkebunan.

“Kita menyesalkan tindakan bupati dan keluarganya yang cenderung ingin mengusai aset-aset yang merupakan hak masyarakatnya. Saya imbau warga di Madina agar bersatu mengevaluasi kepemimpinan bupati. Jika kepemimpinannya gagal, selayaknya bupati mundur dari jabatannya,” tandasnya saat menerima audiensi DPP IMA Madina di Jakarta kemarin.

 

sumber : Siaran Pers DPP IMA MADINA

Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan[at]gmail.com

Bupati Madina Didesak Mundur Posted on Category Headline, Tabagsel. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Belum Ada Komentar untuk “Bupati Madina Didesak Mundur” Mungkin anda mau menambahkannya...?

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.