Apa Kabar Sidimpuan Online

Want to contribute?
Contact us! or Register
www.apakabarsidimpuan.com
Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan@gmail.com

Home » Headline, Tabagsel » Fitra Rilis 13 Pemda Terkorup di Sumut – Paluta Terkorup di Tabagsel

Fitra Rilis 13 Pemda Terkorup di Sumut – Paluta Terkorup di Tabagsel

LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis ranking Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se Sumatera Utara di Hotel Madani, Jalan SM Raja, Medan, Jumat (06/07/2012).

Sekretaris Eksekutif Fitra Sumut Rurita Ningrum menjelaskan, maksud dan tujuan kegiatan rilis ini adalah, Fitra ingin menyampaikan kepada publik terkait kerugian negara akibat tindakan korupsi yang dilakukan aparatur negara.

Berdasarkan data yang dikumpulkan sejak Tahun 2009, 2010 dan 2011, potensi kerugian negara sebesar Rp1,1 triliun berasal dari satu Pemerintah Provinsi dan 33 Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumut. Hasil investigasi Fitra diantaranya, sebanyak 1.459 kasus dengan nilai sebesar Rp618.7 miliiar belum ditindaklanjuti dan sebanyak 1.267 kasus dengan nilai sebesar Rp 531.7 miliar masih dalam proses tindak lanjut.

Adapun 13 urutan rangking Pemda se Sumut yang berpotensi paling terkorup dan merugikan negara adalah:
1.         Provinsi Sumut potensi kerugian negara Rp395.257.920.000
2.         Kota Medan potensi kerugian negara Rp166.209.050.000
3.         Kabupaten Batubara potensi kerugian negara Rp148.042.980.000
4.         Kabupaten Nias Utara potensi kerugian negara Rp82.372.610.000
5.         Kabupaten Langkat potensi kerugian negara Rp74.204.240.000
6.         Kabupaten Simalungun potensi kerugian negara Rp31.301.280.000
7.         Kabupaten Labuhan Batu potensi kerugian negara Rp27.235.440.000
8.         Kabupaten Paluta potensi kerugian negara Rp24.327.120.000
9.         Kabupaten Dairi potensi kerugian negara Rp17.260.980.000
10.       Kabupaten Humbang Hasundutan potensi kerugian negara Rp17.146.380.000
11.       Kabupaten Nias potensi kerugian negara Rp16.087.740.000
12.       Kota Pematang Siantar potensi kerugian negara Rp14.459.290.000
13.       Kota Binjai potensi kerugian negara Rp13.476.660.000

Sekretaris Nasional Fitra Ucok Sky menjelaskan, BPK dalam melakukan audit tidak tidak semua diverifikasi. BPK tidak pernah melihat hasil kerja dari perusahaan yang melakukan pekerjaan pembangunan sesuai atau tidak dengan bestek. BPK hanya melihat secara administrasi sehingga pemeriksaan keuangan pemerintah tidak efektif. Audit BPK tidak menjadi suatu kebanggaan.

Kemudian LSM Fitra dalam tuntutannya meminta aparat penegak hukum baik itu Kejati Sumut, Polda Sumut, untuk melakukan penyelidikan terhadap potensi kerugian negara sebesar Rp1,1 triliun berasal dari temuan sebanyak 1.459 kasus pada wilayah Sumut.

Meminta Pemda se Sumut untuk lebih transparan dalam mengelola keuangan daerah, dan segera menindaklanjuti hasil temuan BPK Tahun 2009, 2010 dan 2011. Meminta DPRD untuk meningkatkan fungsi pengawasan kepada eksekutif dan tidak bermain proyek yang bersumber dari APBD. (BS-002) – (beritasumut.com)

Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan@gmail.com


Fitra Rilis 13 Pemda Terkorup di Sumut – Paluta Terkorup di Tabagsel Posted on Category Headline, Tabagsel. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Bergabung Dengan 5,649 komentator di Apakabarsidimpuan

  1. torus au makkuling wow gituh…

  2. KALAU seorang karyawan yang bayar pajak rp.45 ribu s/d rp. 100 ribu setiap bulan membayar pajak dengan jujur dari gaji yang diterimanya, berapa lama ya dikumpulkan agar bisa mencapai angka yang tertera di atas… mmmmmmm mungkin seumur hidupnya kali ya untuk mereka perlakukan dari pengumpulan yang mulia, tetapi disalah gunakan oleh oknum2 yang melakukannya..

  3. Kepada semua LSM pemerhati KORUPSI…Mari kita berpikiran jernih dan mengedepankan asa praduga tidak bersalah…Kita ketahui bahwa MANUSIA TDK LUPUT DARI SALAH..Dalam konteks Pengelolaan Keuangan Negara agar kita bisa memilah mana KESALAHAN yang masih dalam RANAH MANAJEMEN dan RANAH HUKUM.. Utk masuk kedalam ranah Hukum ada 3 Unsur harus dipenuhi. 1. Melanggar hukum (Ketentuan perundang-undangan) 2, Memperkaya diri sendiri/Org atau pihak Lain 3. Merugikan keuangan negara dan atau perekenomian nasional. Nah sepengetahuan saya ke 3 unsur itu harus dipenuhi bila tidak maka sudah pasti ranah Manajemen jadi sebelum diekspose sebaiknya teman2 LSM mengumpulkan dulu bukti2 yang mengarah ke3 unsur tersebut kalau tidak ,, kita bisa atau dapat dikatakan Mem FITNAH

  4. agus pakpahan, sebaik ny lo gak usah bnyak koment, ato jngan2 lo itu budak ny pjabat, ato lo uda d ksh proyek y sma mreka. itu bpk lo yg audit, bkn ank tk

  5. EE Nio politik siapa Lo.. klo tdk tau hukum dan tidak tau Audit tdk usah banyak ngomong dasar anak TELMI Lo dan jangan sembarang menuduh ya.. segala sesuatu pikirkan sebelum ngomong jangan lebih cepat ngomong dari pada otak yang jalan. Hasil Audit BPK belum tentu semua masuk ranah hukum ada juga ranah manajemen..

  6. kepemimpinan bupati paluta (Bahrum harahap) dari dula juga bermasalah (di DPR TAPSEL) artinya kalau kalimat kabupaten paluta terkorup di tapsel sebenar nya bukan hal yang baru.dan sebenar nya tinggal menunggu waktu proses pembongkaran korupsi nya.

6 Komentar untuk “Fitra Rilis 13 Pemda Terkorup di Sumut – Paluta Terkorup di Tabagsel” Mungkin anda mau menambahkannya...?

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.