Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan@gmail.com

Home » Tabagsel » Berusaha Menutupi Kasus Perampasan Tanah Rakyat di Tapsel : PT. Toba Pulp Lestari Diduga Peralat Oknum Di Poldasu

Berusaha Menutupi Kasus Perampasan Tanah Rakyat di Tapsel : PT. Toba Pulp Lestari Diduga Peralat Oknum Di Poldasu

Tapanuli Selatan, Mencuatnya berbagai kejahatan Pt. Toba Pulp Lestari (TPL) melakukan perampasan tanah masyarakat di Kecamatan (Kec) Angkola Timur dan Sipirok Kabupaten (Kab) Tapanui Selatan (Tapsel) yang ditentang sejumlah elemen masyarakat, dihadapi Pt. TPL dengan memperalat Oknum di Direktorat Reskrimsus Polda Sumut.

Izin Belum Sah

Direktur Pt. TPL, Juanda Panjaitan

Info pers dari berbagai sumber, terungkap Pt. TPL yang belum berhak penuh atas arealnya, membuat pengaduan palsu ke Dit Reskrimsus Poldasu mengaku seolah sudah menguasai 100% arealnya. Pt. TPL buat pengaduan fitnah palsu seolah banyak masyarakat di Tapsel melakukan perambahan di areal Pt. TPL.

Hasil investigasi pers bersama LSM Aliansi Rakyat Merdeka (Alarm), menemukan setumpuk bukti Pt. TPL memanipulasi aturan dan fakta hukum tentang Pt. TPL tidak pernah melaksanakan kewajiban menata batas arealnya. Sehingga selama lebih 21 tahun status hukum dari izin Pt. TPL masih hanya sekedar Penunjukan Meteri Kehutanan (Menhut). Dimulai dari izin IUPHHK-HT Pt. TPL d/h izin HPH-TI Pt. Indorayon No. 493/Kpts-II/1992, pada Bagian Pertama Angka (2) berbunyi: “Luas dan batas definitif areal ditetapkan Menhut setelah diadakan pengukuran dan penataan batas di lapangan”.

Berlanjut pada Bagian Kelima Angka-4 SK izin Pt. TPL tsb berbunyi: “Melaksanakan penataan batas seluruh areal kerjanya selambat-lambatnya 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini”.

Namun perusahaan bubur kertas milik taipan Sukanto Tanoto yang dibesarkan Rezim milter Orde Baru ini, tidak mematuhi perintah Menhut. Sampai reformasi 1997 dan keluarnya perundangan baru yang lebih menegaskan kepentingan negara serta hak rakyat, seperti Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2007 pasal 71 huruf c berbunyi: “Setiap pemegang izin pengusahaan hutan wajib melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan izin…”, dikuatkan PP No. 3 Tahun 2008 pasal 71 huruf c berbunyi sama: “Pemegang izin pemanfaatan hutan wajib menyelesaikan penataan batas areal kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberikan izin…”. Tokh Pt. TPL tak pedulikan kedua PP tsb.

Di Tahun 2011 akibat keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 45/PUU-IX/2011 merevisi UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dengan mencabut kekuatan hukum mengikat dari Keputusan Penunjukan Menhut, dan dibacakan Putusannya pada Hari Selasa tgl 21 Februari 2012, berdampak semua Surat-surat Keputusan Menhut yang masih bersifat Penunjukan –termasuk semua izin-izin pemanfaatan hutan– tidak punya kekuatan hukum mengikat, Menhut Zulkifli Hasan bertindak cepat perintahkan semua pemegang izin pemanfaatan hutan di Indonesia  dalam waktu 3 (tiga) bulan menyelesaikan penataan batas areal kerjanya. Karena jika perusahaan pemanfaatan hutan hanya berpegang mengandalkan Surat Keputusan (SK) Penunjukan dari Menhut, jelas belum ada kepastian hukum mengikat terhadap areal izinnya.

Menhut Tanggap, Pt. TPL Tak Peduli

Surat Edaran Menhut No. SE.1/Menhut-II/2012 berisi perintah kepada semua pemegang izin pemanfaatan hutan di seluruh Indonesia sebagai reaksi cepat menyikapi sekaligus mengantisipasi Putusan MK No. 45/PUU-XI/2011. Karena Surat Edaran Menhut No. SE.1/Menhut-II/2012 diterbitkan pas pada hari yang sama dengan hari dibacakannya Putusan MK tsb, yaitu pada Selasa tgl. 21 Februari 2012. Di dalam SE Menhut tsb Angka-5 Huruf-b jelas disebut: “Menyelesaikan status keberadaan dan/atau hak-hak masyarakat/penduduk dalam areal izin pemanfaatan hutan”.

Dir. Reskrimsus Poldasu, Kombes Sadono Budi Nugroho

Begitupun Pt. TPL yang konon dibeking beberapa Oknum mantan pejabat Dephut era Orde Baru yang hingga kini masih bercokol jadi petinggi di Kemenhut, tidak pedulikan SE Menhut Zulkifi Hasan. Pt. TPL tetap bersikap seolah SK Menhut No. 493/Kpts-II/1992 suatu keputusan telah berkuatan dan berkepastian hukum tetap yang mengikat. Sekaligus Pt. TPL tidak mau mengakui keberadaan tanah-tanah hak-hak masyarakat dalam areal kerjanya.

Di sisi lain, keluarnya sejumlah Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) seperti No. 47/Menhut-II/2010, No. P.19/Menhut-II/2011 dan No.P.44/Menhut-II/2012 mengatur ketentuan yang semakin menguatkan posisi keberadaan tanah-tanah hak milik rakyat c/q Pihak Ketiga dalam areal Penunjukan Kawasan Hutan. Tetapi Pt. TPL bersikukuh tidak mau tahu dengan SK-SK Menhut yang mengakui keberadaan tanah-tanah hak milik rakyat dalam Penunjukan kawasan hutan c/q dalam Penunjukan areal konsesinya.

Di Sumut, SK-SK Menhut tentang Penunjukan Kawasan Hutan diatur Keputusan Menteri Pertanian dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Tahun 1982 yang diubah SK Menhut No. 44/Menhut-II/2005. Yang hingga kini belum pernah ditata batas, malah yang terjadi munculnya Usulan Revisi Penunjukan SK No. 44/2005 berdasar Penetapan Tata Ruang Propinsi Sumut, namun hingga kini Usulan revisi tsb mandeg di Kemenhut.

Menegaskan fakta hukum Pt. TPL sama sekali belum menyelesaikan Penataan Batas areal kerjanya, dalam Surat Dirjen Planologi Kemenhut, Ir Dedy Sulfredi No. S.871/PSDH-2/2009 tgl 19 Desember 2009 beserta Peta Lampirannya yang turut diteken salah satu Direktur Pt. TPL, Firman Purba menyatakan status areal Pt. TPL di 10 Kabupaten di Propinsi Sumut belum ditata batas.

Begitupun Pt. TPL mengsugesti kalangan instansi penegak hukum bahwa SK Penunjukan izin arealnya sudah berkekuatan hukum mengikat. Seperti di wilayah hukum Polres Tapsel, sudah berpuluh kali management Pt. TPL memasukkan pengaduan menuduh masyarakat merambah arealnya serta mencuri kayu. Namun Polres Tapsel di masa kepemimpinan Kapolres AKBP Subandriya tetap menolak pengaduan Pt. TPL karena dasar pengaduan cuma SK No. 493/Kpts-II/1992 berstatus Penunjukan yang belum berkekuatan dan berkepastian hukum tetap yang mengikat.

Menyikapi sikap degil ngotot Pt TPL yang terus-terusan bikin pengaduan, akhirnya Polres Tapsel kirim Surat No. B/1224/XI/2012 tgl 26 November 2012 kepada Kepala BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) Wilayah-I di Medan, meminta penegasan perihal Pt. TPL yang tidak memenuhi kewajiban Penataan batas areal kerjanya, sehingga luasan dan batas definitif areal kerja Pt. TPL sampai sekarang belum ditetapkan oleh Menhut. Serta banyaknya timbul permasalahan antara Pt. TPL dengan masyarakat yang memiliki lahan/tanah di areal kerja Pt. TPL, yang BPKH Wil-1 diminta memberi penjelasan tentang status hukum hak atas tanah/lahan milik masyarakat yang punya alas hak.

Kepala BPKH Wil-1, Ir. Ully Budiwanto, MM dengan suratnya No. S.1275/VII/BPKH I-2/2012 tgl 27 November 2012 Angka-1 mengakui Penataan batas areal kerja Pt. TPL belum dibahas di tingkat Panitia Tata Batas Kawasan Hutan di Kab Tapsel, sekaligus menyebut ketentuan Permenhut No. P.50/Menhut-II/2011 yang mengakui hak-hak pihak ketiga atas tanah ditunjukkan dengan adanya bukti yang diperoleh sebelum Penunjukan kawasan dan Perubahannya.     

Kapolres Tapsel, AKBP Subandriya lalu meneruskan surat BPKH Wil-1 tsb ke Bupati Tapsel dengan Surat No. B/1284/XII/2012/Reskrim tgl. 6 Desember 2012 menyebutkan Permenhut No. P.47/2010 yang mengatur tentang tugas dan wewenang Panitia Tata Batas mengidentifikasi dan menginventarisasi hak-hak pihak ketiga dalam kawasan hutan; Permenhut No. P.192011 yang mewajibkan pemegang izin melaksanakan penataan batas areal kerja paling lamat 1 tahun sejak diberikan izin; Permenhut No. P.50/2011 tentang Pengukuhan kawasan hutan yang menjelaskan tentang inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga. Surat Kapolres Tapsel tsb juga menyebutkan banyak timbul permasalahan antara Pt. TPL dengan masyarakat yang memiliki tanah/lahan dilengkapi surat hak baik autentik maupun di bawah tangan yang terbit sebelum adanya izin Pt. TPL diakui UU.

Kapolres (baru) Tapsel, AKBP Rizal Engahu didesak Surat Kabid Propam Polda Sumut No. R/10/I/2013 tgl. 7 Januari 2013 perihal penyidikan perkara terhadap Pt. TPL, kirim Surat No. B/66/1/2013/Reskrim gl. 15 Januari 2013 ke Bupati Tapsel. Isinya mengingatkan hasil pembahasan tata batas kawasan hutan di areal kerja Pt. TPL sangat diperlukan dalam proses penyidikan untuk mengetahui apakah lahan yang dipermasalahkan berada di areal kerja Pt. TPL atau di luar, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar siapa sebagai pemilik atas areal yang dipermasalahkan.

Bupati Tapsel, Syahrul M. Pasaribu melalui Sekdakab Ir. Aswin Effendy Siregar, MM dengan mengutip Permenhut No. P.47/2010 dan No. P.19/2011 serta Surat BPKH Wil-1 No. S.1275/VII/BPKH I-2/2012, dengan Surat No. 522/498/2013 tgl. 25 Januari 2013 meminta Pt. TPL segera menyampaikan permohonan pembahasan tata batas areal kerjanya dilampiri peta kepada Panitia Tata Batas (PTB) Kab Tapsel.

Management Pt. TPL tidak pedulikan Surat Sekdakab Tapsel tsb, malah LSM Alarm yang selama ini rajin beri penyuluhan ke masyarakat di sejumlah desa yag berada dalam areal Pt. TPL, membantu masyarakat mengadukan Pt. TPL ke Polres Tapsel, menggerakkan massa menangkap sejumlah kejahatan Pt. TPL, mendukung masyarakat memblokade kayu curian Pt. TPL yang belum sempat diselundup keluar Tapsel, mempublikasikan kejahatan Pt. TPL ke mass media, bekerjasama dengan masyarakat memanfaatkan kayu di tanah milik masyarakat dengan konsekwen kontinue bayar setoran Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) ke Rekening Menhut dan mendapat dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dari Dinas Kehutanan Kab Tapsel untuk seluruh kayu yang diangkut dari tanah milik masyarakat, serta bersama masyarakat rutin mengirim surat-surat pengaduan kasus-kasus Pt. TPL,  akhirnya dituding Pt.TPL sebagai provokator penolakan masyarakat terhadap Pt. TPL.

Pada mulanya Pt.TPL diwakili Manager James Tampubolon, Korlap Betmen Ritonga, Humas Riza Pasaribu, Staf Planning Juru Kripati Manalu, Staf Harvesting Rico Simanjuntak adukan lsm Alarm ke Polres Tapsel, namun setelah Kasat Reskrim Polres Tapsel AKP Wilson Pasaribu didampingi Kanit-1 Aiptu Sucipto dan Kanit-4 Aiptu SB Sirega  pada tgl. 23 Oktober 2012 lalukan Gelar-perkara dihadiri Staf Dishutkab Tapsel, Anggara Harahap mengkonfrontir dir lsm Alarm dengan management Pt. TPL, akhirnya pengaduan Pt. TPL ditolak karena ternyata tidak cukup bukti.

Begitupun Pt. TPL yang pengaduannya ditolak Polres Tapsel. Dalam Surat No. 122/TPL/MDN/12 Dir. TPL Juanda Panjaitan konon diback-up direksi Laksamana Sukardi buat laporan seolah dir. Lsm Alarm  mencuri kayu dari areal Pt. TPL dengan mengakui lokasi tanah masyarakat yang sudah beberapa bulan sebelumnya dijarah Pt. TPL dan diadukan masyarakat ke Polres Tapsel, seolah areal Pt. TPL. Dengan menuduh lsm tsb merugikan Pt. TPL Rp. 549.375.000,- dan merugikan negara Rp. 83.250.000,- akibat tidak disetor DR dan PSDH.

Dit Reskrimsus Polda Sumut tanpa mengkompilasi semua dokumen terkait dan tanpa menganalisa benar-tidaknya pengaduan Pt. TPL, langsung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No.: SP-Sidik/80/XI/2012/Ditreskrimsus hanya beberapa hari setelah masuknya surat pengaduan Dir, Pt. TPL ke Mapolda Sumut.

Bulus Rianto Sianturi seorang kontraktor penebangan Pt. TPL di Tapsel, disuruh buat pengakuan kesaksian di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik Unit-4 Subdit-IV Reskrimsus bahwa dia Sptember s/d Oktober Tahun 2012 pernah diperintah dir lsm Alarm untuk mencuri kayu di areal Pt. TPL. Ferry Adam Lumbantobing mandor lapangan Bulus Sianturi belakangan datang ke Kota Padangsidimpuan buat teken surat pernyataan tertulis kepada dir lsm Alarm, bahwa pada bulan Februari 2013 dirinya dibawa Bulus Sianturi ke Penyidik Dit Reskrimsus Polda Sumut serta disuruh meneken BAP mengaku dia bersama beberapa mantan karyawan Bulus Sianturi seperti Adam Siregar dan Samsul Simatupang pernah diperintah dir lsm Alarm mencuri kayu di areal Pt. TPL.

Berdasar BAP rekayasa tsb Dir Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Sadono Budi Nugroho kirim Surat Panggilan No. S.Pgl/254/III/2013/Ditreskrimsus tgl. 19 Maret 2013 kepada dir lsm Alarm untuk hadir sebagai Saksi Hari Senin tgl. 25 Maret 2013 guna diperiksa Kanit-4 Kompol Ridwan Simatupang . Surat tsb terlambat diterima sebagaimana terbaca di Berita Acara Serah-terima tgl. 25 Maret 2013 dari Sat Reskrim Polres Tapsel.

Anehnya, pada tgl. 29 April 2013 Dir. Reskrimsus buat Surat Panggilan No. S.Pgl/638/IV/2013/Ditreskrimsus yang menyatakan dir sm Alarm menjadi Tersangka dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta melanggar UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dalam perkara menebang tanpa memiliki izin dan mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Lebih anehnya, istri dan 2 anak dir lsm Alarm juga diberi Surat Panggilan oleh Dir. Reskrimsus.

Melihat Dit Reskrimsus sudah dicekoki dan menelan mentah-mentah pengaduan Pt. TPL dan terindikasi merekayasa BAP palsu dari beberapa saksi-saksi, dan memaksa dir lsm Alarm hadir diperiksa sebagai Tersangka pada Hari Senin tgl 6 Mei 2013, akhirnya pada hari Jum`at tgl 3 Mei 2013 dir lsm Alarm angkat-kaki dari Tapsel langsung berangkat ke Jakarta. Lalu menyiapkan surat pengaduan tgl. 5  Mei 2013, dan pada hari Jum`at tgl 10 Mei 2013 memasukkan surat-surat pengaduan ke Kapolri, Bareskrim, Kompolnas. Mengadukan kasus Pt. TPL bersama Dit Reskrimsus Polda Sumut merekayasa pengaduan palsu dan manipulasi perkara, dan melakukan semacam teror mental dengan melibatkan keluarga dir lsm Alarm.

Dalam surat pengaduannya, dir lsm Alarm memaparkan sejumlah aturan dan bukti hukum mulai dari Putusan MK, 2 PP, 5 Permenhut, 1 SE Menhut, dan 2 Surat Pemkab Tapsel yang menjadi dasar hukum bagi dir lsm Alarm menyatakan bahwa Pt. TPL tidak berhak buat pengaduan karena a.l; Pt. TPL belum berhak penuh atas areal izinnya yang belum berkekuatan hukum mengikat akibat selama 21 tahun tidak ditata batas, dan Pt. TPL tidak berhak mengakui tanah hak kepemilikan sah tanah masyarakat sebagai areal kerjanya.

Melanggar Peraturan Kapolri

Dir lsm Alarm juga mengadukan Dit Reskrimsus Polda Sumut dengan tuduhan telah memaksakan rekayasa manipulasi perkara, yang melanggar PP No. 2 Tahun 2003 pasal 6 Huruf k yang berbunyi: “ Dalam pelaksanaan tugas Anggota Polri dilarang memanipulasi perkara”.

Dit Reskrimsus Polda Sumut bersama Pt. TPL dituduh melanggar  sejumlah Peraturan Kapolri (PerKap), mulai dari (1) No. 8 Tahun 2009 pasal 13 Huruf d dan e: “ Merekayasa laporan sehingga mengaburkan atau memutarbalikkan kebenaran:¸ serta melanggar (2) Perkap No. 12 Tahun 2009 pasal 10 ayat (2) Huruf a: “Perkaranya belum pernah dilaporkan/diadukan di kantor kepolisian yang lain”   dan Huruf ayat (2)  b: “Perkaranya belum pernah diproses dan/atau dihentikan penyidikannya”.

            Dir lsm Alarm juga menuduh Dit Reskrimsus Polda Sumut menyalahgunakan wewenang melanggar (3) PerKap No. 14 Tahun 2011 pasal 14 Huruf c yang berbunyi: “Merekayasa dan memanipulasi perkara”, serta pasal 14 Huruf d: “Merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan”. Bahkan melanggar (4) PerKap No. 14 Tahun 2012 pasal 11 ayat (3) Huruf a: “Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan”.  

Surat pengaduan dir lsm Alarm dilengkapi lampiran data dan bukti ditembuskan ke Kapolda Sumut, Kabid Propam dan KabidKum serta Irwasda Polda Sumut, belum terpantau tindaklanjutnya di jajaran Polda Sumut.

Di lain pihak, Pemkab Tapsel melalui Surat Sekdakab No. 522/3226/2013 tgl. 7 Mei 2013 terus mengejar Pt. TPL untuk memenuhi kewajiban Penataan batas arealnya, bertembusan ke Menhut, Kapoldasu, Dirjen Planologi, Kadishutpropsu, Ka BPKH Wi-1, Kapolres Tapsel dll. Disertai pemberitahuan lisan, jika Penataan batas areal kerja Pt. TP belum maka Pemkab Tapsel tidak melayani seluruh adminisrasi dan opersional Pt. TPL.

Menurut pantauan pers, akibat izin RKT (Rencana Kerja Tahunan) 2013 ditolak Dishutkab Tapsel, Pt. TPL terpaksa mengosongkan basecamp Pt. TPL Sektor Tapsel di Maragordong, perkembangan terakhir ini justru membuat Pt. TPL makin panik dan kalap. Isuenya Pt. TPL menggiring Dit Reskrimsus membuat Surat DPO dir lsm Alarm. Dan terlihat belakangan ini informan Pt. TPL dan aparat Dit Reskrimsus Polda Sumut sibuk mencari mengejar dir lsm Alarm.

Di lain pihak diperoleh info dari sumber pers di Mabes Polri, dalam waktu dekat  pengaduan dir lsm Alarm tentang kejahatan P. TPL buat laporan pengaduan palsu putar-balik fakta serta penyalahgunaan wewenang Dit Reskrimsus Polda Sumut memaksakan manipulasi perkara, akan ditindaklanjuti. (email-ALARM)

Tanda-terima Surat Pengaduan dir lsm Alarm di Mabes Polri dan Kompolnas

Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan[at]gmail.com
Berusaha Menutupi Kasus Perampasan Tanah Rakyat di Tapsel : PT. Toba Pulp Lestari Diduga Peralat Oknum Di Poldasu Posted on Category Tabagsel. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Bergabung Dengan 5,413 komentator di Apakabarsidimpuan

  1. Banyak berita yang sama namun judulnya yang diubah-ubah. sepertinya si penulis kurang yakin dengan berita yang pertama sehingga mesti diulang-ulang terus hanya dengan mengubah judulnya doang.

  2. Bung Ruslan Siregar, kamu antipati ya? Emang sepintas topiknya serupa tapi jika dibaca detil ketahuan beda tujuannya. Berita terdahulu judul: “Ambisi…. “, mengulas tingkah Toba Pulp Lestari, berita ini jelas “menguliti” ulah Reskrimsus Poldasu. Cukong dan antek memang satu komplotan tapi beda kejahatan.

  3. Ada benarnya bung Ruslan, beritanya si Mornif itu melulu, gak ada yang baru. entah besok kalau beritanya Mornif dijemput paksa oleh Polisi siapa yang memberi berita disini ? ataukah Mornif memberi berita : AKU DIJEMPUT PAKSA POLISI KARENA MEMBELA RAKYAT ! kwak…….hahahaha…hahahahaha…….

  4. Beritanya lanjutannya: SI MORNIFF DAH ADUKAN POLISI ANTEK KE ATASANNYA, BERKAS PENGADUAN TPL DAH DITARIK DIAMBIL-ALIH ATASAN, silahkan kini semua penilat TPL bersedih huk hhuukk hhuuukkk .

  5. jhon ritonga , ruslan siregar ??? siapa sih ini orang kok sewot banget sama pak moornif ??? hey lae kalau anda memang berani tunjukan siapa anda dan jangan songon si oto na loak na mang koment pendapat dan berita ni halak !!! anda bisa apa kalau melawan PT TPL ??? jangan -jangan anda anda ini sudah lari terbirit birit…

5 Komentar untuk “Berusaha Menutupi Kasus Perampasan Tanah Rakyat di Tapsel : PT. Toba Pulp Lestari Diduga Peralat Oknum Di Poldasu” Mungkin anda mau menambahkannya...?

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.