Apa Kabar Sidimpuan Online

Want to contribute?
Contact us! or Register
www.apakabarsidimpuan.com
Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan@gmail.com

Home » Headline, Tabagsel » Buntut Pengrusakan Tanak Kebun Milik Masyarakat Desa Jani Mauli dan Desa Tolang Kec. Sipirok – Tapsel; Bupati, Wkl. Bupati, Kabag Hukum dan Kepala Satpol PP Dilaporkan Ke Polda Sumut dan Komnas HAM

Buntut Pengrusakan Tanak Kebun Milik Masyarakat Desa Jani Mauli dan Desa Tolang Kec. Sipirok – Tapsel; Bupati, Wkl. Bupati, Kabag Hukum dan Kepala Satpol PP Dilaporkan Ke Polda Sumut dan Komnas HAM


Sangat ironis dan miris apa yang terjadi Tapanuli selatan dimana hanya bermodalkan Surat Bupati Tapanuli Selatan nomor : 300/3229/2013 tanggal 07 Mei 2013 perihal Permintaan Personil Pengamanan, telah dilaksanakan pembersihan lahan perkantoran Pemda Tapanuli Selatan yang nota bene adalah tanah perkebunan milik masyarakat dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Eksekusi tanpa dasar Penetapan Pengadilan itu dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 28 Juli 2013 yang lalu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli selatan dengan dikawal ketat oleh ribuan aparat gabungan dari Kepolisian, Militer dan Satpol PP. Pelaksanaan eksekusi yang lebih pantas disebut pengrusakan, penghancuran atas tanah dan kebun milik rakyat itu berlokasi di Desa Janji Mauli dan Desa Tolang Kec. Sipirok, Kab.Tapanuli Selatan, Sumut;

Para pemilik tanah yang jadi korban atas kejamnya keputusan tersebut adalah DANIEL POHAN, ANWAR POHAN, BINDER SIHOMBING, ENNERIA SITUMEANG, EDWAR POHAN, HARAPAN SIMATUPANG, NAUMUR GULTOM, THOROSKI P SIREGAR, GAMALIEL SIREGAR, ISMAIL SIREGAR, RISMAN PAKPAHAN, RABIUL AWAL SIREGAR, BANGUN SIMORANGKIR, KALIJUNJUNG SIREGAR, LAHUDDIN LUBIS, KHAIRUDDIN PILIANG, ROJOB PANE, SAMIDI, BAHARUDDIN HARAHAP, semuanya beralamat tempat tinggal di Desa Janji Mauli dan Desa Tolang Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tanah dan tanaman produktif milik mereka seluas +30 ha, sebagaian besarnya telah  luluh lantak diterjang alat berat, tanamannya tumbang, tanahnya hancur. Dan untuk menangani permasalahan ini, mereka telah menunjuk Pengacara dan telah memberikan Surat Kuasa-Surat Kuasa kepada Bangun Siregar, SH dari Law Firm BANGUN, SAMINOTO & PARTNERS, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum beralamat kantor di Twin Plaza Hotel Lt.4 R.428 Jl. Letjen S.Parman Kav.93-94 Slipi, Jakarta 11420 Telp.(021) 56963183,  08129027086 bangunsiregar68@gmail.com;

Akar persoalannya adalah dengan terbitnya  Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.244/Menhut-II/2011 tertanggal  29 April 2011 tentang  Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana Prasarana lainnya atas nama Bupati Tapanuli Selatan, yang terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 hektar. Di dalam SK Menhut No.244 disebutkan bahwa Bupati Tapanuli Selatan berkewajiban untuk :

  1. Menyelesaikan pengurusan titel hak atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan atas kawasan hutan yang telah dilepaskan sebagaimana dimaksud dalam amar KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Melakukan pembangunan pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan sarana prasarana pemerintah lainnya hanya pada areal seluas ± 134 (seratus tiga puluh empat) hektar.
  3. Mempertahankan Hutan Tanaman Pinus yang ada seluas ± 79 (tujuh puluh sembilan) hektar sebagai tegakan hutan (Hutan Kota/ Botanic Garden).
  4. Melakukan rehabilitasi terhadap areal seluas ± 62 (enam puluh dua) hektar yang tidak berhutan.
  5. Melakukan percepatan proses penyelesaian usulan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan guna menghindari terjadinya enclave.

Setelah Surat Keputusan Menteri itu berdera dimasyarakat barulah mereka ketahui ternyata tanah-tanah eksisting milik mereka termasuk dalam areal SK 244/Menhut-II dimaksud tanpa mereka diketahui sebelumnya, tanpa persetujuan, tanpa pemberitahuan, tanpa sosialisasi, tanpa diikutsertakan dalam proses pengukuran atau verifikasi lahan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebelum diterbitkannya SK a quo, sehingga masyarakat sangat dirugikan atas keputusan sepihak tersebut;

Fakta sesungguhnya bahwa tanah-tanah milik masyarakat tersebut sudah dikuasai, digarap dan dijadikan sebagai lahan perkebunan dan pertanian secara turun temurun sejak tahun 1800-an hingga sekarang. Tanah-tanah dimaksud diperoleh dengan berbagai cara peralihan hak yaitu melalui Akta Jual beli, Hibah dan sebagian lainnya diperoleh karena warisan dari para leluhur dan atau karena tanah adat/tanah ulayat yang lahir dengan sendirinya jauh sebelum Negara Republik Indonesia didirikan dan merdeka dari penjajahan kolonial Belanda;

Kemudian berdasarkan bukti surat dari Badan Pertanahan Nasional Padangsidimpuan menerangkan bahwa lokasi tanah masyarakat yang termasuk dalam areal SK 244 tersebut adalah tanah Hak Milik Adat sehingga secara jelas bahwa tanah-tanah masyarakat tidaklah merupakan bagian dari kawasan hutan. Sehingga sangatlah beralasan jika SK Menhut a quo disebut sebagai keputusan yang keliru, dan oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tidaklah berwenang untuk mengambil alih tanah-tanah milik masyarakat dengan alasan untuk pembangunan sarana pemerintah, DAN SELAIN ITU Pemda Tapanuli selatan belum memiliki alat bukti hak berupa Sertifikat yang tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana yang diwajibkan oleh Menteri Kehutanan kepada Bupati dalam SK 244 tersebut. Selanjutnya yang jadi pertanyaan adalah atas dasar apa Bupati Tapanuli Selatan mengeluarkan Surat nomor : 300/3229/2013 tanggal 07 Mei 2013 perihal Permintaan Personil Pengamanan untuk melaksanakan pembersihan lahan perkantoran Pemda Tapanuli Selatan itu ?

Seandainyapun benar tanah-tanah masyarakat itu termasuk dalam areal SK 244/Menhut-I dimaksud, seharusnya menurut hukum haruslah dilakukan musyawarah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan masyarakat pemilik atau yang telah menggarap lahan tanah dimaksud sebelum dikeluarkannya SK a quo. Namun faktanya masyarakat tidak pernah diundang untuk musyawarah menyangkut ganti rugi terkait kepemilikan mereka atas lahan yang termasuk dalam areal pertapakan pembangunan kantor Bupati Tapanuli Selatan dimaksud;

Dalam hal pengadaan tanah yaitu UU Nomor 2 Tahun 2012 pasal 16 menyebutkan; Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 melaksanakan :

A. pemberitahuan rencana pembangunan.

B. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan.

C. Konsultasi Publik rencana pembangunan

Dan selanjutnya dalam pasal 17 UU tersebut menyebutkan Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, baik langsung maupun tidak langsung. Pada kenyataannya, ketentuan ini tidak pernah dilaksanakan sebelumnya oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan para pemilik tanah baru mengetahuinya setelah SK Menhut No.244 dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan;

Aneh tapi nyata, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan pembebasan tanah-tanah milik masyarakat yang masuk dalam areal lokasi pertapakan dengan memakai 2 (dua) istilah yaitu  ganti rugi tanaman dan tali asih. Ganti rugi tanaman diberikan kepada masyarakat yang memiliki tanah dan diatas tanahnya ada tanaman produktif, sedangkan tali asih diberikan kepada masyarakat yang memiliki tanah namun tidak memiliki tanaman. Seharusnya ditetapkan dan dipakai satu istilah, karena proses pepbebasan ini menyangkut administrasi dan keuangan Negara.

Di dalam UU Nomor 2 tahun 2012 tentang PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM, pengaturan tentang proses pemberian ganti rugi dan bentuk pemberian ganti rugi tidaklah hanya untuk tanaman semata, sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 yang berbunyi :

(1) Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan.

(2) Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;

b. penilaian Ganti Kerugian;

c. musyawarah penetapan Ganti Kerugian;

d. pemberian Ganti Kerugian; dan

e. pelepasan tanah Instansi.

(3) Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan.

(4) Beralihnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi.

Dan selanjutnya dalam Pasal 28 UU No 2/2012 tersebut juga mengatur tentang :

(1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

a. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan

b. pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.

(2) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Kemudian di dalam pasal 29 UU  dimaksud diatur sebagai berikut :

(1) Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib diumumkan di kantor desa/kelurahan, kantor kecamatan, dan tempat Pengadaan Tanah dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

(2) Hasil inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib diumumkan secara bertahap, parsial, atau keseluruhan.

(3) Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi subjek hak, luas, letak, dan peta bidang tanah Objek Pengadaan Tanah.

(4) Dalam hal tidak menerima hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pihak yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Pertanahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi.

(5) Dalam hal terdapat keberatan atas hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat(4), dilakukan verifikasi dan perbaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan keberatan atas hasil inventarisasi.

(6) Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Menyangkut tentang besarnya nilai ganti rugi dalam proses pemebebasan tanah dengan alasan untuk kepentingan umum, telah diatur dalam pasal 33 Undang-undang nomor 2 tahun 2012 ini dengan isinya sebagai berikut

Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:

a. tanah;

b. ruang atas tanah dan bawah tanah;

c. bangunan;

d. tanaman;

e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau

f. kerugian lain yang dapat dinilai.

Selain yang diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2012 tersebut, pelaksanaan pelepasan atau  penyerahan hak atas tanah untuk kepentingan umum, harus dilaksanakan dengan itikad baik yang diatur dalam pasal 1338 ayat (3)KUHPerdata, maka dalam pelaksanaan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah untuk kepentingan umum tidak boleh  ada unsur paksaan atau ancaman dari pihak manapun juga. Para pihak berhak untuk menolak apa yang ditawarkan atau yang dimintakan pihak lain baik mengenai penyerahan tanahnya maupun mengenai jumlah ganti ruginya;

Menyangkut kawasan hutan, telah terbit Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 45/PUU-IX/2011 yang secara jelas dan tegas  telah  merevisi/menghapus hak/wewenang UU No. 41/1999 Tentang Kehutanan untuk mengatur sesuatu lahan menjadi kawasan hutan hanya dengan  penunjukan,  maka oleh karena itu secara mutatis mutandis seluruh kawasan hutan yang masih sekedar berstatus Penunjukan, tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum. Berdasarkan Putusan MK a quo, maka tanah-tanah milik masyarakat yang dimasukkan menjadi areal pertapakan kantor Bupati sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.244/Menhut-II/2011 tertanggal  29 April 2011 tentang  Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana  Prasarana lainnya atas nama Bupati Tapanuli Selatan, yang terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 hektar; ADALAH BATAL DEMI HUKUM;

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut

(1)     Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, perbedaan dan kedudukan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.

(2)     Identitas budaya masyarakat adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan jaman.

Pengrusakan “eksekusi” oleh Pemda tapanuli selatan dengan dikawal ketat oleh aparat gabungan dari kepolisian, tentara dan satpol PP itu dilakukan dengan alasan karena warga pemilik tanah menolak untuk menerima ganti rugi yang hanya didasarkan kepada ganti rugi atas tanaman saja senilai Rp.30.000,- per-batang pohon produktif (karet, cengkeh, kopi dll). Namun warga tetap bertahan dan berdalih agar proses ganti rugi harus didasarkan kepada pasal 33 UU Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yang menetapkan nilai ganti rugi itu meliputi tanah, tanaman, bangunan.

Atas tindakan yang sewenang-wenang berupa pengrusakan tanah dan tanaman tersebut, maka pada tanggal 01 Juli 2013, sebagian dari para korban pengrusakan tanah yaitu sebanyak 13 (tigabelas) orang telah membuat Laporan/Pengaduan di Polda Sumatera Utara sebagaimana dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/668/VII/2013/SPKT III tentang dugaan terjadinya tindak pidana Melakukan pengrusakan terhadap barang dan menyuruh melakukan pengrusakan serta menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 jo 55, 56 KUHPidana dan pasal 6 (1) UU Nomor 5 tahun 1960 yang terjadi pada tanggal 25 s/d 28 Juni 2013, tempat kejadian di Desa Jani Mauli, Desa Tolang Kec.Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dan Dusun Hasobe, Desa Pargarutan Tonga, Kabupaten Tapanuli Selatan yang dilakukan oleh para TERLAPOR yaitu Syahrul Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan, Ir. Aldinz Rapolo Siregar, Wakil Bupati Tapanuli Selatan, Hamdan Zein, SH, Kabag Hukum Kabupaten Tapanuli Selatan dan Zulkifli Harahap, S.Sos, Kepala Kantor Sat Pol PP Pemkab Tapanuli Selatan, dan sebagai akibat pengrusakan tersebut telah menimbulkan kerugian materil kepada para korban sebesar Rp. 44.274.512.000,-

Seharusnya Pemda Tapanuli Selatan menghormati proses hukum pidana yang sedang berjalan di Polda Sumatera Utara, namun kenyataannya Pemda Tapsel terus menerus melakukan pengrusakan lahan dengan dikawal oleh Satpol PP serta aparat TNI. Namun masyarakat terus melakukan upaya pencegahan dan melarang setiap orang serta aparat untuk memasuki lahan mereka dengan cara memasang papan pengumuman bahwa tanah a quo sedang dalam proses penyidikan di Polda Sumut. Akan tetapi Satpol PP Pemda Tapsel, mengambil dan menghancurkan papan pengumuman tersebut.

Dirjend Planologi Kementerian Kehutanan dalan satu pertemuan di Jakarta sudah jelas-jelas mengatakan bahwa SK Menhut 244/Menhut II//2011 tertanggal  29 April 2011 tentang  Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Sipirok Untuk Pembangunan Pertapakan Kantor Bupati Tapanuli Selatan dan Sarana  Prasarana lainnya atas nama Bupati Tapanuli Selatan, yang terletak di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara seluas 271,10 hektar; BUKANLAH MERUPAKAN TITEL HAK ATAS KEPEMILIKAN TANAH sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria.

Oleh karena itu masyarakat yang menjadi korban pengrusakan ini meminta dengan tegas kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menghentikan segala kegiatan apapun diatas tanah milik mereka  dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Mapolda Sumatera Utara yaitu Laporan Polisi Nomor : STTLP/668/VII/2013/SPKT III tertanggal 1 Juli 2013 tentang dugaan terjadinya tindak pidana Melakukan pengrusakan terhadap barang dan menyuruh melakukan pengrusakan serta menguasai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 jo 55, 56 KUHPidana dan pasal 6 (1) UU Nomor 5 tahun 1960. Namun faktanya dilokasi tanah sengketa, pengrusakan masih terus dilakukan dengan pengawalan aparat dengan membawa senjata laras panjang. Jika situasi ini terus diciptakan dikhawatirkan akan timbulnya gejolak sosial dan perlawanan dari warga dan tentunya akan mengganggu stabilitas kehidupan bermasyarakat. Kiranya penguasa negeri ini m,embuka mata, hati dan telinga atas penderitaan pemilik tanah dimana hingga saat ini secara terus menerus diintimidasi oleh aparat keamanan baik dari Pemda, Polisi dan Tentara, dengan cara membawa senjata laras panjang untuk menakut-nakuti warga pemilik tanah dilokasi tanah mereka padahal mereka bukanlah penjahat, teroris atau separatis.

Biarkan seluruh rakyat menikmati arti kemerdekaan dengan cara membiarkan mereka memiliki dan menikmati sejengkal tanah di bumi pertiwi ini untuk sekedar mempertahankan kelanjutan hidup mereka dan keturunannya kelak.






BANGUN SIREGAR, SH., Advokat/Pengacara

Law Firm BANGUN, SAMINOTO & PARTNERS., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum
Twin Plaza Hotel Lt.4 R.428 Jl. Letjen S.Parman Kav.93-94 Slipi, Jakarta 11420
Telp.(021) 56963183, 08129027086 bangunsiregar68@gmail.com
PRESS RELEASE
Jakarta, 31 Juli 2013

Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan@gmail.com

Buntut Pengrusakan Tanak Kebun Milik Masyarakat Desa Jani Mauli dan Desa Tolang Kec. Sipirok – Tapsel; Bupati, Wkl. Bupati, Kabag Hukum dan Kepala Satpol PP Dilaporkan Ke Polda Sumut dan Komnas HAM Posted on Category Headline, Tabagsel. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Bergabung Dengan 5,700 komentator di Apakabarsidimpuan

  1. bah,
    tolong di pareso jolo redaksional na, di edit jolo sblum di publish ate
    molo inda, mar siajar jolo tata cara penulisan yang baik dan benar

    atur hamu ma disi, leng na hepeng do ujung nai
    siapkan fisik dohot hepeng aso ulang sanga marnyae na marjuang i

    semoga yang benar adalah yang menang, bukan yang merasa benar..!!

  2. mantap, itu lah kata buat perjuangan ini,,
    saya sangat mendukung perjuangan masyarakat yang teraniaya,,

  3. Banyaknya cerita-cerita tentang adanya suatu Kota yang dibangun diatas awal yang bermasalah dan tidak dituntaskan dengan baik hingga kota dibangun bertahun-tahun dan berkembang, maka tetap akan menjadi permasalahan yang bisa muncul sewaktu-waktu mengganggu roda pemerintahan oleh pihak yang merasa adanya pelanggaran Hak yang tidak diselesaikan dengan baik.

    Sebaiknya Pembangunan Kantor Bupati tidak dilakukan dulu/ditunda terlebih dahulu sebelum benar-benar selesai permasalah ini. Karena akan berdampak panjang nantinya bahkan ke anak cucu turunan yang sewaktu-waktu membuat jelek pemerintahan itu sendiri.
    Hindari gaya-gaya pemerintahan asal ambil untung pribadi, kelompok, dan target dalam hal ini, misalnya main bangun saja dengan alasan anggaran sudah disetujui dan sudah turun, terus dengan gaya ngebut waktu yang sudah ditetapkan, langsung main bangun bangunan tanpa mempertimbangkan akar permasalahan yang belum selesai. Saat bangunan selesai, jadilah terus menerus ribud dan komplik antara pihak Pemda dan masyarakat. Yang untung hanya Kontraktornya, dan Oknum pejabatnya saja, masyarakat?? biasa-biasa saja tuh…

    Mengkritisi suatu tulisan tanpa memberi solusi rasanya kurang elok dan bijaksana, jadi kalau kita mengkritisi suatu tulisan, pandangan/ pendapat / saran maka sebaiknya sebutkanlah dengan jelas yang dikritisi, dampaknya dan juga solusi atau yang seharusnya, sehingga yang dikritisi juga dengan senang hati menerima kritisinya dan sifatnya bisa membangun kepribadian seseorang. Jangan Hanya mengkiritisi dengan menulis kata-kata yang tidak jelas arahnya sehingga terkesan hanya memprovokasi saja dan menumpahkan emosial ketidaksukaan yang tidak jelas arahnya.

    hurang lobi disaran dohot pendapat on mangido maaf da…

    mauliate godang…

  4. Bah, cuma 13 orang penggarap yg hampir semua bukan keturunan pewaris tanah ulayat Siregar dari Dewan Negeri Baringin, kapan pula ompung mereka dah kuasai sejak 1880? Sedang Dewan Negeri Baringin dah serahkan thn 1953, terkecuali tanah-tanah yg dah diusahakan penduduk. Si Bangun Simorangkir cuma ada surat namborunya 2009, si Harapan Simatupang suratnya 2011, marga Pohan pernah dikasi tanah oleh Siregar Kuria Parau tapi lokasinya di Batang Tura Julu, bukan di Janjimauli. Udah kalah gugat PTUN SK Menhut 244/2011 makanya Menhut yg kasi 271 Ha ke Pemkab Tapsel tak ikut diadukan? Si Bangun asalnya Hutaraja bukan dari keturunan Siregar pemilik tanah ulayat Sipirok. Madung marsamburetan sude, saling klaim tak jelas akar alas haknya.

  5. Hamu pe Siregar, ulang sok tau ho di sejarah ni halak, sejarah ni oppungmu pe nanggo dibotoho, sanga umakmu pe narohakku nanggo ditandaho, giot mangecet ma ho tu riwayat ni tano dht parmargaon ni halak. Etak na Siregar nomor 3 doho, ima Siregar te

  6. Berjuang harus botul2 Visi Misina aso ulang marsamburetan apalagi saling merasa benar akhirna saling mendiskriditkan..trakhir Napaboto-botoon+napabilak-biakkon,Dison ma aso sar-sar perjuanganinadi untungkon pihak k 3 alias si setan ,Manusia si pencari ke untungan di atas pengorbanan orang lain..
    i

  7. Dukung percepatan pembangunan perkantoran pemkab Tapanuli Selatan demi kemajuan pemabngunan di Tapanuli Selatan,

  8. Sattabi dihamu dongan, terutama ma di parpike jo ba ate….
    unang ma nian digeneralkan tu sada-sada marga rasa ketidaksukaan sehingga menyampaikan kata-kata na so tabo bacaon apalagi dohot kata-kata kotor yang kurang pantas menunjukan sebagai seorang yang berpendidikan apalagi ditujukan ke suatu marga.
    rasa emosi, tidak suka, beda pendapat itu jal biasa dijaman sekarang ini, alai amgkon porlu do hita patandaon halak selatan yang punya tata krama bahasa yang sopan dalam penyampaian pendapat, makana na jolo seadong do umpasa mandok rasa tidak suka tanpa mengeluarkan kata-kata kotor.
    jika berbeda pendapat, silakan anda sampaikan pendapat anda yang diketahui dengan baik, sehingga yang membacanya juga enak dan bisa memahami perbedaan pendapat tsbt. Mauliate

  9. menurut saya akar masalah pengungkitan masalah ini adalah bukanlah semata-mata membela masyarakat yang MENGKLAIM memiliki lahan tersebut. Akan tetapi permaslahannya adalah ketidak setujuan yang anti terhadap pertapakan Kantor Bupati berada di desa Tolang. Sedangkan KEMUNGKINAN alasan lainnya adalah cari SIMPATI yang dilakukan oleh sang pengacara untuk mencalonkan di pemilihan Bupati periode berikutnya…
    Menurut saya penetapan pertapakan kantor Bupati tidak berada di Pusat Kecamatan Sipirok (BUKAN KOTA SIPIROK) adalah semata-mata untuk Pengembangan Pembangunan Kecamatan Sipirok dalam jangka panjang, selain itu adalah agar memperdekat jarak dari Berbagai kecamatan lainnya seperti Batang Angkola dan Batang Toru menuju pusat pemerintahan, karena KABUPATEN TAPANULI SELATAN bukan lah hanya Masyarakat Sipirok saja…

9 Komentar untuk “Buntut Pengrusakan Tanak Kebun Milik Masyarakat Desa Jani Mauli dan Desa Tolang Kec. Sipirok – Tapsel; Bupati, Wkl. Bupati, Kabag Hukum dan Kepala Satpol PP Dilaporkan Ke Polda Sumut dan Komnas HAM” Mungkin anda mau menambahkannya...?

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.