Apa Kabar Sidimpuan Online

Want to contribute?
Contact us! or Register
www.apakabarsidimpuan.com
Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan@gmail.com

salam-ramadhan

Home » Headline, Tabagsel » Laporan Dugaan Tindak Pidana Pengrusakan di Depan Umum/Penyerobotan Tanah yang Dilakukan oleh Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan beserta Staf

Laporan Dugaan Tindak Pidana Pengrusakan di Depan Umum/Penyerobotan Tanah yang Dilakukan oleh Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan beserta Staf

No : 0012.NL/LF-FSU/IX/2013 Medan, 20 September 2013

Lamp.: 9 (Sembilan) Berkas

Hal : Laporan Dugaan Tindak Pidana Pengrusakan di Depan Umum/Penyerobotan Tanah yang Dilakukan oleh Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan beserta Staf.

Kepada Yth :

Bapak Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Di – Medan

Dengan hormat,

Bersama ini kami laporkan kepada Bapak dugaan tindak pidana penyerobotan tanah/pengrusakan tanaman di depan umumyang dilakukan oleh Bupati Tapanuli Selatan H.Syahrul M. Pasaribu beserta staf terhadap tanah dan tanaman warga Desa Tolang, Desa Janji Mauli, Dusun Hasobe Kabupaten Tapanuli Selatan.

Motif penyerobotan/pengrusakan tanah dan tanaman tersebut yang diduga dilakukan Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu beserta stafnya tersebut adalah untuk Pembangunan Perkantoran Bupati Tapanuli Selatan yang bermodalkan SK Menhut No.244/Menhut-II/2011.

Penyerobotan tanah dan pengrusakan tanam-tanaman yang diduga dilakukan oleh Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu beserta stafnya telah menimbulkan kerugian materil dan moril terhadap masyarakat yang telah menguasai dan mengusahai areal tersebut secara turun-temurun berdasarkan alas hak yang sah yang diakui oleh hukum yang berlaku di Indonesia.

Upaya-upaya kekeluargaan sudah sering kami lakukan baik melalui komunikasi langsung maupun melalui somasi (somasi pertama dan kedua terlampir), namun tidak pernah digubris sama sekali oleh Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu. Malah sebaliknya melalui petugas dilapangan masih tetap melakukan penyerobotan tanah/pengrusakan tanam-tanaman sampai saat ini.

Bahkan para korban yang memberikan kuasa kepada kami telah melakukan upaya-upaya hukum ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kepolisian Resort Tapanuli Selatan. Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut seba gimana yang diharapkan (STTLP terlampir).

Perlu kami tegaskan kepada Bapak, areal yang dimiliki oleh masyarakat yang dampingi tersebut adalah areal yang berstatus non-hutan sebagimana Peta Register yang diterbitkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda (Peta te rlampir) dan berdasarkan putusan MK No.45/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa penunjukan kawasan hutan dalam hal ini hutan produksi terbatas Sipirok telah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga areal yang mereka miliki kembali kepada status awal sebagaimana peta register yang diterbitkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebagimana tersebut diatas.

Oleh karena itu klaim Bupati Tapanuli Selatan bahwasanya areal yang dikuasai dan diusahai oleh masyarakat yang kami dampingi tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan tidak mempunyai dasar yang kuat dan bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk kepentingan penegakan dan kepastian hukum dan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat pemilik areal tersebut yang telah merasa teraniaya dan terzolimi, maka dengan ini kami memohon kepada Bapak untuk memproses secara hukum Bupati Tapanuli Selatan H. Syahrul M. Pasaribu beserta stafnya demi terciptanya rasa keadilan.

Proses hukum terhadap Bupati Tapanuli Selatan H. Syahrul M. Pasaribu kami harapkan ditarik kembali ke Ditreskrimum Poldasu dengan alasan sebagai berikut:

  1. Pengaduan sudah sering dilakukan masyarakat yang kami dampingi ke Polres Tapanuli Selatan namun tidak pernah ditindak lanjuti.
  2. Jika yang melaporkan di pihak Bupati Tapanuli Selatan, maka Polres Tapanuli Selatan akan segera menindak lanjuti dan langsung melakukan penangkapan danpenahanan, sebagi contoh kasus perkelahian antara anggota Satpol PP PemkabTapanuli Selatan dengan penggusuran (Sallim Pane). Sallim Pane ditangkap danditahan oleh Polres Tapanuli Selatan karena menghalang-halangi petugas Satpol PP yang melakukan penggusuran di tanah saudaranya (Sultoni Pane), sehinggaterjadi perkelahian yang berujung pengangkapan dan penahanan terhadap korbanpenggusuran.
  3. Adanya konflik kepentingan antara sesama muspida, yaitu antara Bupati Tapanuli Selatan dengan Kapolres Tapanuli Selatan yang sama-sama bertanggung jawab terhadap pengrusakan/penggusuran areal yang dimiliki masyarakat yang kami dampingi. Adalah suatu hal yang tidak mungkin Polres Tapanuli Selatan melakukan penegakan hukum terhadap Bupati Tpanuli Selatan dkk, sementara pihak Polres Tapanuli Selatan turut serta terlibat dalam pengamanan penggusuranareal tersebut.
  4. Dipastikan pihak Polres Tapanuli Selatan tidak akan objektif dan tidak akan profesional dalam menindak lanjuti laporan masyarakat yang kami dampingi karena persoalan areal tersebut membutuhkan penyidik yang menguasai dan berpengalaman dalam persoalan sengketa pertanahan dan Hukum Pidana Pertanahan.

Demikian laporan ini kami sampaikan atas tindak lanjut dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

LAW FIRM FOKRAT SUMUT

DIREKTUR

d t o

BATARA MULIA HARAHAP

Tembusan:

1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta
2. Menteri Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta
3. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta
4. Ketua Komnas HAM di Jakarta
5. Gubernur Sumatera Utara di Medan.
6. Panglima Daerah Militer I/BB di Medan.
7. Ketua DPRD Provinsi Sumataera Utara di Medan.
8. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan.
9. Menteri Dalam Negeri Repulik Indonesia di Jakarta
10. Kepala Kanwil BPN Sumut di Medan.
11. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara di Medan.
12. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumataera Utara di Medan.
13. Wasidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah Sumataera Utara di Medan.
14. Bupati Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan.
15. Ketua DPRD Kab. Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan
16. Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan di Padangsidimpuan
17. Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan
18. Dandim 0212 Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan.
19. Kepala Kantor Pertanahan Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan.
20. Pertinggal.

(press release)




Redaksi, Pengiriman Berita,
dan Informasi Pemasangan Iklan:
apakabarsidimpuan[at]gmail.com


Laporan Dugaan Tindak Pidana Pengrusakan di Depan Umum/Penyerobotan Tanah yang Dilakukan oleh Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan beserta Staf Posted on Category Headline, Tabagsel. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Bergabung Dengan 5,585 komentator di Apakabarsidimpuan

  1. Pak Bupati, Lanjutkan dan segerakan pembangunan kantor pemkab Tapsel, kalau ada yg mengaku pemilik tanah dgn bukti peta yg dibuat belanda suruh aja minta tanahnya ke belanda.

  2. Kalau nggak negerti putusan MK 45/PUU-IX/2011 tentang kawasan hutan nggak usah ngoceh deh.
    Mending pelajari dulu sono..baru ngoceh sana sini.wkwkwkw

  3. Game Over…… mau apalagi kalau sdh ada putusan MK ? proses itu Bupati dan anteknya. ( hahahahahaaaaa….. apa itu termasuk tuan na mora Mornif si toke kayu ? )

  4. Isu tentang pembangungan Kantor pemerintahan ini tentang bisnis, upaya kelompok/partai, masyarakat, bentuk, anggaran, legalitas tempat/lokasi, sengketa, dan hal-hal sisi isu negatif dan positif menjadikan isu tentang pembangungan kantor pemerintah tapsel ini menarik untuk disimak dan di ikuti menjelang Pilkada Tapsel 2014 nanti dari sekarang.. termasuk kondisi status perkembangan terhadap niat rencana pemerintah itu sendiri dengan sisa waktu yang ada.

  5. Game Over darimana lae ?? apa semudah itu menelan bulat bulat keputusan MK ,, sedangkan ketua MK saja sudah di proses di KPK ,, hey anda anda semua ini pintar tapi cuma koment doang sperti katak di bawah takar … maju terus pak bupati jangan takut sama orang yang cuma menghalangi pembangunan kantor bupati..

  6. Atas nama Keadilan Sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia, Maju terus FOKRAT SUMUT,

  7. Kalau perkantoran pemkab Tapsel belum berdiri, pembangunan di Tapsel akan semakin jauh tertinggal dgn daerah otonom lain, Sadarlah wahai orang2 yg menghambat pembangunan perkatoran pemkab tapsel sama saja menghalangi pembangunan tapsel dan tak ingin tapsel maju

  8. Selama Kantor perkantoran Pemkab Tapsel belum terealisasi jgn harap ada kemajuan di Tapsel, untuk itu pak Bupati yg dipilih oleh mayoritas rakyat Tapsel lanjutkan pembangunan kantor pemkab Tapsel, jgn takut sama segelintir orang2 yg sok paling ngerti hukum yg ingin menghalangi pembangunan dan kemajuan Tapanuli Selatan

  9. Harap Poldasu c/q Ditreskrimum becus proses Bupati Tapsel? Emangnya sejak kapan Poldasu pro rakyat? Mass media di Sumut mayoritas juga pro kekuasaan, buktinya PWI aja sering dijamu penguasa dan pengusaha. Udahlah, bawa perwakilan massa ke Mabes Polri masukkan pengaduan ke Bareskrim dgn catatan jangan mau penyidikan dilimpah ke Poldasu. Sekaligus ngadu ke KomnasHam dan LPSK sebagai back-up, karena ada isue pameo di Reskrimum dan Reskrimsus Poldasu: “Hepeng do na mangatur hukum on”.

  10. Mornif… well come back ! sudah selesai urusanmu kemarin di Polisi rupanya kahang ?

  11. Perkantoran tidak dibangun yang mengaku aktivis dan pembela rakyat protes kenapa tidak dibangun, Pemkab mau bangun kantor protes lagiasar TAPSEL (tak pernah selesai) orang lain sudah kebulan orang tapsel masih ribut pilih pesawat yg mana mau dipakai.. asyk bertengkar terus….buka mata buka telinga lihat kedaerah lain yng terus maju meski selangkah demi selangkah… tapsel paling bisanya jalan ditempat pantang dikatakan tidak bergerak

  12. Hutasuhut na pistar kok seperti parhuta-huta na oto info mutakhir? Aq one man show bisa suruh Sekdakab Aswin sop operasinal TPL di Tapsel, dan Syahrul bupati terbungkam, bisa minta Bareskrim utk Gelar-perkara, bisa minta Komnas Ham supervisi Poldasu. Kok warga Janjimauli, Tolang yg punya lawyer hebat di Jakarta, nggak bisa blow-up kasus Pertapakan Kantor Pemkab Tapsel ke level nasional? Masiajar joloparhuta-huta tu halak rantau di Jakarta

  13. Mornif kumat lagi ginjang rohana ! masih sakit rupanya. sono… minum pil dulu ya.

  14. Ocehan dengki si Goblok ngawur keluar konteks topik berita, ngapain diladenin? Mampus kau situ, Emang Gue Pikirin?

14 Komentar untuk “Laporan Dugaan Tindak Pidana Pengrusakan di Depan Umum/Penyerobotan Tanah yang Dilakukan oleh Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan beserta Staf” Mungkin anda mau menambahkannya...?

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.